Tindak Tegas Penimbun Beras! - UPAYA SPEKULAN BUKA KEMBALI KERAN IMPOR

Jakarta – Kalangan DPR, pedagang dan pengamat ekonomi mencurigai ada permainan spekulan yang mendorong kenaikan harga beras hingga 30% di tengah tren penurunan harga komoditas global dan kondisi pasokan yang relatif tidak bermasalah. Karena ulah spekulan atau “mafia” perberasan ini bertujuan agar pemerintah membuka kembali keran impor beras masuk ke Indonesia.

NERACA

Bahkan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengancam untuk mengambil langkah tegas berupa hukuman pidana, bagi mereka yang melakukan penimbunan beras. Hal ini disampaikan oleh Gobel dalam kunjungannya ke gudang Bulog Divre Jakarta-Banten, Rabu (25/2).

"Tindakan akan kita ambil bisa berupa pidana dan izinnya dicabut, karena ini beras operasi pasar yang harganya ditentukan oleh pemerintah," ujarnya. Dia merasa aneh, karena kondisi saat ini semua komoditas di pasar internasional turun, termasuk beras, kenapa harga beras di dalam negeri justeru naik. Dan ini sudah terjadi sejak pertengahan Januari 2015.

Karena beras merupakan bahan pokok yang punya andil paling besar terhadap pengeluaran masyarakat dibandingkan dengan komoditas lain. Selain akan berdampak signifikan terhadap inflasi, kenaikan harga beras juga akan berpotensi menggerus daya beli masyarakat.

Sebelumnya Gobel mengatakan, kenaikan harga beras disebabkan adanya pedagang beras yang bermain di balik kenaikan harga tersebut. Ada 1.800 ton beras masuk ke Pasar Cipinang, tetapi tidak melalui deliver order (DO) dari gudang Bulog.

Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina, pekan ini, jika dalam audit ditemukan aksi pelanggaran penimbunan beras, maka akan diganjar sanksi mulai dari pencabutan izin, bisa hukuman kurungan penjara selama lima tahun, dan denda sebesar Rp 50 miliar.

Presiden Joko Widodo pun menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak kekurangan beras. Menurut dia, saat ini stok beras yang ada di Bulog mencapai 1,4 juta ton. "Saya ingin sampaikan dengan tegas bahwa stok beras kita cukup sampai masa panen nanti, yaitu 1,4 juta ton," ujarnya kemarin.

Ketua Komisi IV DPR-RI Edhy Prabowo menilai, harga beras disinyalir sebagai permainan dari spekulan. Kelangkaan dan tingginya harga beras ditengarai ada pihak yang bermain, dalam hal ini para spekulan atau penimbun beras bukan kesalahan Bulog.

"Saya curiga ini permainan para spekulan. Tujuannya agar pemerintah terdesak dan membuka keran impor beras. Ini permainan lama," ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Menurut dia, semua kalangan baik pejabat hingga rakyat tidak terburu-buru memvonis Bulog tak becus mengelola beras. Pasalnya, saat ini Bulog hanya mengelola 14% saja dari seluruh perputaran beras. Selebihnya 86% beras dikuasai oleh pasar atau pihak swasta.

Edhy menambahkan pihaknya mengaku mendapat kabar dari pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian, bahwa dalam waktu dekat akan ada gabah panen sebanyak 1,3 juta ton di Jawa Tengah. Artinya, persediaan beras di Tanah Air sejauh ini masih dalam kondisi aman."Daripada menyalahkan Bulog lebih baik pemerintah mengerahkan secara maksimal aparatnya untuk mencari para spekulan beras. Kalau perlu kerahkan intelijen dan cari tahu di mana beras itu berada," ujarnya.

Dia pun mewanti-wanti kepada pemerintah agar tidak terlalu panik dan membuka kran impor beras. Pasalnya masalah ini bisa diselesaikan dengan membuka kedok spekulan beras yang memainkan harga beras."Persoalan tingginya harga beras dapat terselesaikan bila aparat mampu mengungkap para penimbun beras dan memberikan porsi yang lebih kepada Bulog dalam mengelola beras," tandas Edhy.

Tidak Lazim

Peneliti Indef Imaduddin Abdullah menilai, adanya kenaikan harga beras hingga 30% dari semula sekitar Rp 8.000 menjadi Rp 10.500 per kg, dikarenakan ulah mafia yang bermain untuk mendorong pemerintah melakukan kebijakan impor. Dan celakanya pemerintah belum punya instrumen untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. "Kenaikan ini jelas ulah “mafia”, pemerintah dituntut punya instrumen yang tepat untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok," katanya.

Mengingat kenaikan harga ini dianggap tidak lazim di tengah kondisi harga komoditas dunia sedang menurun dan kondisi pasokan yang relatif tidak bermasalah. Dia melihat persaingan pasar yang tidak sehat sehat ini dipastikan ulah spekulan yang mencoba memanfaatkan momentum penghapusan kebijakan subsidi beras untuk rakyat miskin (Raskin). "Ketika semua komoditas di pasar internasional turun, termasuk beras, kenapa harga beras di dalam negeri justru naik. Dan ini sudah terjadi sejak pertengahan Januari 2015," ujarnya.

Oleh karenanya, dirinya memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk menyiapkan instrumen stabilisasi harga kebutuhan pokok, Disamping itu juga mengembalikan Perum Bulog sebagai lembaga penyangga pasokan dengan menyerap beras dari petani pada tingkat harga di bawah harga pasar.

"Instrumen stabilisasi harga kebutuhan pokok harus segera di buat, dan kembali mengaktifkan peran Bulog dengan catatan membeli beras dari petani bukan distributor. Karena jika ambil dari distributor harga akan terus dimainkan oleh “mafia” maupun spekulan," tuturnya.

Ketua Bidang Litbang dan Program DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Ihsan Jauhari berharap agar pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dan konkret sebagai upaya menahan laju kenaikan harga beras serta kelangkaannya di pasaran. “Untuk itu kita meminta semua pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah wajib bekerja maksimal dalam menanggulangi permasalahan ini,” ujarnya.

Menurut dia, permasalah ini harus diselesaikan dengan langkah menyeluruh. Artinya, Kementan, Bulog, Kemendag, Kemenhub dan Polri harus bersinergi dalam mensiasati permasalahan beras ini. Baik dalam menanggulangi situasi kelangkaan beras maupun mengatasi kenaikan harga yang kian tinggi dalam beberapa hari ini. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut “isi perut” sebagian besar masyarakat Indonesia yang menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok,” jelasnya.

Menurut dia, pemerintah jangan hanya bisa menuding spekulan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dalam situasi ini tanpa ada langkah nyata dan tegas dalam menindak mereka. Tangkap dan beri sanksi hukum agar jera, karena kita jarang sekali melihat ada spekulan yang dihukum. “Jangan sampai ulah segelintir oknum tersebut menjadi tudingan kepada semua pedagang. Jika persoalan pada jalur distribusi maka harus ada evaluasi di bidang transportasi,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Universitas Negeri Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengungkapkan, penyebab harga beras di DKI Jakarta bisa melonjak hingga 30%. Setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan harga beras naik tak normal saat ini. Pertama, adalah keterlambatan musim panen, saat ini merupakan periode transisi antara musim paceklil dan panen raya.

Bustanul mengatakan panen baru akan terjadi pada periode Maret hingga Juni 2015. Menurut dia, stok beras Bulog sekarang cukup sehingga tidak perlu impor.

Dia menegaskan bila pemerintah membuka keran impor beras, maka realisasi impor baru akan terjadi pada bulan Maret- Juni 2015. Artinya realisasi impor bertepatan saat musim panen raya. "Kementan telah melarang kita mengimpor beras 1-2 bulan setelah dan sebelum hari raya," ujarnya. iwan/agus/mohar/bari

BERITA TERKAIT

Membahas Upaya Pemulihan Pariwisata Lombok

Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) dari 16 provinsi mengikuti rapat kerja nasional di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan salah…

Persepi Tantang Prabowo: Kita Buka Data ke Publik

Persepi Tantang Prabowo: Kita Buka Data ke Publik NERACA Jakarta - Sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei dan…

Tindak Lanjut KPK dan Kemendes?

Warga Kabupaten Cirebon pernah melaporkan indikasi penyelewengan keuangan dana desa tahun anggaran 2015/2016 di Desa Wanasaba Kidul, Kec. Talun, Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Persepi: Seluruh Data Quick Count Bersumber Form C1 di TPS

NERACA Jakarta-Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan penjelasan alur quick count dalam sebuah pemilu, termasuk Pilpres 2019. Penjelasan ini…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…

Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat…