Pemerintah Ingin Satukan ATM Bank BUMN

NERACA

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara berniat menyatukan seluruh anjungan tunai mandiri (ATM) perbankan BUMN. Pasalnya, selama ini ATM perbankan berdiri sendiri-sendiri. Langkah tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait suku bunga kredit yang belum mengalami penurunan. Padahal BI rate sudah turun menjadi 7,5%.

Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Jokowi bahwa BI Rate sudah mengalami penurunan namun terjadi perbedaan yang mendasar dengan lending rate. Sehingga, Presiden Jokowi sempat mempertanyakan apa saja komponen biaya yang mempengaruhi bunga kredit tetap tinggi dan belum juga penurunan. Ternyata karena dipengaruhi biaya operasional perbankan yang cukup tinggi.

"Kenapa bank-bank BUMN harus berinvestasi untuk ATM sendiri-sendiri. Kenapa tidak bersama-sama.Sehingga itu akan menurunkan biaya. Beliau (Presiden Jokowi) mengharapkan kalau cost itu turun, otomatis bunga pinjaman itu bisa turun," kata Rini di Jakarta, Rabu (25/2).

Rini pun mengatakan atas arahan tersebut, Kementerian BUMN melihat biaya perbankan BUMN dapat diperbaiki dan diefisiensikan, salah satunya dengan penyatuan ATM perbankan BUMN. Menurut Rini rencananya penyatuan ATM itu akan menggunakan fasilitas milik BRI, sebab BRI saat ini sudah memiliki satelit.

Kendati demikian, Kementerian BUMN masih mempelajari proses penyatuan ATM perbankan BUMN tersebut. Dia menilai penyatuan ATM BUMN juga akan mengikuti penyebaran ATM milik BRI. Sebab penyebaran ATM BRI telah ada di berbagai daerah."Respon dari perbankan positif. Mereka (perbankan BUMN) sudah menyanggupi," ujar Rini. Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Sofyan Djalil membenarkan bahwa ada usulan untuk menyatukan ATM di antara perbankan BUMN. Hal ini dikarenakan perbankan pelat merah tersebut terlalu banyak mengeluarkan ongkos untuk investasi di bidang Information Technology (IT).

“Iya memang (penggabungan ATM), Itu kan perlu waktu mereka. Karena terlalu banyak merekajor-joraninvestasi IT mereka,”katanya.Selain itu, lanjut dia, usulan ini timbul karena alat telekomunikasi yang dulu masih memiliki tower masing-masing, namun sekarang justru memilih untuk membangun tower bersama.“Anda lihat di mana-mana ATM BNI, BRI, Mandiri berjejer. Kenapa enggak misalnya satu atau dua saja? Sehingga biaya investasi jauh lebih murah, dan itu akan mempengaruhi juga kepada bunga,” tegas Sofyan.

Menurut Sofyan, cara ini juga untuk menurunkan bunga kredit perbankan karena akan ada efisiensi cost."Pak Presiden ingin mendengar saja dulu. Karena tidak boleh perintah seperti itu. Yang hanya ingin melihat yang bisa efisiensi di mana. Ayo kita tingkatkan efisiensi, nah itu perlu waktu," ujar dia.

Sedangkan Pengamat Perbankan Deni Daruri mengatakan sepakat atas arahan pemerintah, namun pemerintah juga harus memberikan insentif. Menurut dia, pemberian insentif kepada perbankan agar dapat merespon perintah dari pemerintah. “Pemberian insentif juga dapat memotivasi kepada perbankan untuk memberikan kredit rendah kepada masyarakat,” kata dia.

Dia pun menilai terkadang pemerintah hanya memberikan perintah tetapi tidak ada pemberian insentif kepada perbankan. Pemberian insentif tersebut bisa berupa pajak yang rendah kepada perbankan. Sebab pemerintah memiliki kuasa untuk memberikan insentif pajak kepada dunia perbankan."Jadi pemerintah jangan hanya nyuruh saja tapi insentifnya tidak ada," ujar Deni. [mohar]

BERITA TERKAIT

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Ayam Geprek Menara Tawarkan Sistem Waralaba

  NERACA Jakarta - Menu makanan ayam dari dulu sampai sekarang sangat banyak digemari di semua kalangan masyarakat. Mulai dari…

Mobvista Ungkap Peluang Besar dalam Konten Video

  NERACA Jakarta - Platform teknologi penyedia jasa mobile advertising dan analytic, Mobvista mengungkap bagaimana brand dan marketer di Indonesia dapat…

Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para…