Pontianak, Kalimantan Barat - BI-Polda Kerja Sama Antisipasi Kejahatan Keuangan

NERACA

Pontianak -Bank Indonesia bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan kerja sama dalam koordinasi penanganan dugaan tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA)."Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman kerja sama antara Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo dan Kapolri Jenderal Sutarman pada tanggal 1 September 2014 lalu," kata Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, Dwi Suslamanto di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (25/2).

Menurut dia kerja sama ini dilakukan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Dia menjelaskan, antara Bank Indonesia dengan Polda Kalimantan Barat perlu meningkatkan kerja sama seperti tukar menukar informasi, pengamanan, pengawalan pengangkutan uang rupiah untuk layanan kas di daerah terpencil, khususnya di perbatasan, fungsi pengawasan, penegakan hukum serta sosialisasi.

"Selain itu, melalui kesepakatan ini, diharapkan akan memperkuat koordinasi dalam penanganan bidang penegakan hukum terkait kasus dugaan tindak pidana kegiatan transfer dana, pemalsuan uang, alat pembayaran menggunakan kartu serta KUPVA," tuturnya.Di tempat yang sama, Kapolda Kalimantan Barat, Brigjen Arie Sulistyo mengatakan, saat ini kasus kejahatan yang teradi di Indonesia dan Kalbar pada khususnya jelas semakin beragam, termasuk kasus pencucian uang, korupsi, uang palsu dan lain sebagainya.

Untuk itu pihaknya merasa perlu meningkatkan kerja sama dengan Bank Indonesia, karena sistem pengawasan peredaran uang, dan perdagangan uang asing saat ini menjadi domain dari Bank Indonesia."Perbankan masih menjadi pilihan untuk pencucian uang dan hasil korupsi, makanya kita perlu selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk meminimalisir hal tersebut," katanya.

Arief menambahkan, Polda Kalbar merupakan yang kelima setelah Batam, Denpasar, Medan dan Surabaya yang melaksanakan penandatanganan PPK tersebut."Selanjutnya pada tahun 2015 ini diharapkan pelaksanaan kerjasama itu juga bisa terealisasi di seluruh daerah lainnya," terangnya. [ant]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Cashbac Kembali Bikin Promo Tanggal Tua Rasa Muda

NERACA Jakarta - Bagi banyak orang, tanggal tua diwajibkan untuk menghemat pengeluaran. Tapi, kini Cashbac melepaskan kekhawatiran tersebut dengan menghadirkan…

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…