Kemenhub Bakal Beri Sanksi Maskapai Delay

NERACA

Jakarta - Kementerian Perhubungan bakal memberikan sanski maskapai yang kerap mengalami keterlambatan atau delay seperti Lion Air hanya tidak dalam sebatas teguran karena dianggap tidak membuat jera maskapai. Makanya bakal dibuat aturan tegasnya.

Direktur Keamanan Penerbangan Kemenhub, Yurlis Hasibuan mengatakan pihaknya akan mengeluarkan peraturan baru terkait pengenaan sanksi administratif bagi maskapai penerbangan yang mengalami delay.

"Selama ini kan cuma teguran. Teguran kalau dibekukan izinnya kan tidak mungkin. Maka dicarilah sanksi yang lain agar beri efek jera," katanya,Jakarta, Rabu (25/2).

Dia meyakinkan nantinya aturan anyar tersebut mampu memberikan efek jera dan maskapai tidak akan melalaikan pelayanan terhadap penumpang.

"Sanksi administrasi, semua pelanggaran di bidang penerbangan. Di Standar Pelayanan Minimum (SPM) tadi itu kan sebetulnya kami menghimpun peraturan-peraturan yang sudah ada selama ini," jelas dia.

"Kemudian ada sarana dan prasarana ada semua semua mulai dari aturan nasional dan internasional, kemudian sistem dan prosedur, kemudian lingkungan dampaknya," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan selama ini bukan hanya Lion Air saja yang mendapat teguran jika mengalami delay. Melainkan seluruh maskapai penerbangan juga demikian.

"Kalau misalnya cukup dengan teguran, teguran. Itu kan tidak ada efek jeranya, makanya di aturan ini ada yang dikenal dengan sanksi administratif. Umpamanya dia terlambat sekali, dua kali, tiga kali, tidak mungkin kan kita mencabut izinnya. Maka dipilihlah sanksi atau denda administratif, ada sekian jumlah yang harus dibayar apabila berulang ulang terlambatnya," tuturnya.

Sedangkan pada kesempatan berbeda, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi mengatakan pemerintah melalui Kemenhub diharapkan mampu bersikap tegas untuk membenahi sistem pelayanan kebandaraan guna menjaga citra penerbangan nasional. Dan Kemenhub harus dapat bersikap tegas dan tidak berlaku diskriminasi jika ada maskapai yang menyalahi aturan penerbangan.

Menurut dia, peristiwa penundaan jadwal penerbangan (delay) yang dilakukan maskapai Lion Air baru-baru ini dapat menjadi momentum kemenhub untuk membenahi sistem penerbangan nasional.Tidak dapat dipungkiri jika peristiwa yang menjadi pusat perhatian tersebut menunjukkan rendahnya kualitas layanan penerbangan yang diterapkan berbagai maskapai di Indonesia. “Memang harus ada aturan dan sanksi kepada maskapai yang suka delay, dan sifatnya mengikat untuk seluruh maskapai tidak tembang pilih,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Kemenhub harus segera bersikap dan mengevaluasi berbagai aturan dan sistem penerbangan nasional yang diberlakukan selama ini.Selain memberikan sanksi tanpa pandang bulu, Kemenhub juga harus dapat memastikan pemberlakuan berbagai aturan penerbangan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa penerbangan. [agus]

BERITA TERKAIT

Polemik Harga Tiket, Dugaan Kartel dan Penyelamatan Maskapai

Oleh: Royke Sinaga Pesawat terbang sebagai moda transportasi harus diakui tetap menjadi favorit bagi masyarakat. Selain dapat menjelajah jarak ribuan…

KEBIJAKAN BARU MASKAPAI PENERBANGAN DOMESTIK - Aturan Bagasi Berbayar Mulai Diterapkan

Jakarta-Pemerintah mulai hari ini (22/1) membolehkan maskapai penerbangan untuk mulai menerapkan bagasi berbayar, karena persiapan maskapai dinilai sudah cukup.  Diantaranya…

Sekda Jabar: Presiden Beri Perhatian Khusus Tol Bandung-Banjar

Sekda Jabar: Presiden Beri Perhatian Khusus Tol Bandung-Banjar NERACA Bandung - Sekda Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan Presiden RI…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…