Pemerintah Pastikan Stok Beras Aman

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan stok beras tanah air masih aman hingga masa panen nanti. “Stok beras kita cukup sampai masa panen kita 1,4 juta ton dan akan kita salurkan beras miskin sampai 300 ribu ton dan operasi pasar. Berapapun akan kita kasih Bulog,” kata Jokowi saat melakukan inspeksi mendadak di Gudang Bulog, Jakarta, Rabu (25/2).

Jokowi meninjau Gudang Bulog didampingi Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil. Jokowi kemudian meninjau salah satu gudang Bulog.

Dalam operasi pasar ini, Jokowi telah memerintahkan agar stok beras yang ada segera dipasarkan ke pasar induk seperti di Cipinang.

“Semoga tidak ada lagi pikiran kekurangan stok maupun kekurangan suplai. Suplai berapapun akan kami berikan begitupun raskin,” ujarnya.

Sebelumnya, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) memastikan cadangan beras saat ini aman untuk kebutuhan nasional hingga delapan bulan ke depan. Cadangan beras saat ini mencapai sekitar 2.287.102 ton.

Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan jumlah cadangan beras ini merupakan yang terbanyak semenjak perusahaan berdiri. "Kalau tidak ada operasi pasar, dan bencana, cukup untuk 8 bulan ke depan," ujarnya.

Stok beras yang dimiliki ini juga melampaui target pemerintah yang hanya 2 juta ton. Selain itu realisasi pengadaan beras pada tahun 2012 juga disebut tertinggi sepanjang sejarah Bulog.

Pengadaan beras Bulog tahun 2012 mencapai 3.644.779 ton. "Pengadaan tahun 2012 kita mencapai 3.644.779 ton, tertinggi selama Bulog. Kalau dibandingkan dengan pengadaan beras tahun 2011 ini kenaikan mencapai 210 persen," tuturnya.

Kenaikan harga beras yang terjadi beberapa hari terakhir ini diduga, karena adanya permainan harga yang dilakukan oleh mafia kebutuhan bahan pokok. Hal itu, karena stok beras secara nasional saat ini aman dan tidak terjadi kelangkaan produksi beras.

Seperti diketahui dalam beberapa hari oni harha beras meroket hingga 30 persen. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, bahwa stok beras secara nasional saat ini ada. Sebab itu, dia pun mempertanyakan adanya kenaikan harga beras akhir-akhir ini.

Menurutnya, dengan adanya kenaikan harga ini, dirinya menyebutkan adanya mafia perdagangan bahan kebutuhan pokok. "Pemerintah harus melakukan tindakan represif terhadap para mafia bahan kebutuhan pokok, seperti beras. Selama ini belum terdengar adanya mafia beras yang dijatuhi hukuman," tegasnya.

Kemudian, untuk menekan harga beras yang tinggi di pasaran, Aria meminta kepada pihak Bulog untuk melakukan operasi pasar, guna memotong mata rantai distribusi beras.

Hanya saja, sistem operasi pasar yang dilakukan saat ini berbeda, tidak menitipkan ke pedagang beras di pasar, namun langsung membuka lapak-lapak penjualan beras di tingkat RT dan RW.

"Berdasarkan operasi pasar beras yang dilakukan Bulog sebelumnya, yang terjadi tidak menunjukan adanya penurunan harga beras yang murah, tetapi beras itu malah dijadikan beras oplosan oleh para pedagang beras. Untuk itu, Mendang dan Bulog menginisiasi operasi pasar beras langsung ke penduduk," ujarnya.

Sementara itu, terkait kebijakan impor beras untuk menekan kenaikan harga di dalam negeri, Aria meminta supaya pemerintah harus berhati-hati untuk memutuskan kebijakan impor beras.

Hal ini, disebabkan jumlah cadangan beras nasional masih tersedia sekitar 1,2 juta ton beras.

"Apalagi, ditambah produksi beras yang diperkirakan mencapai 32 juta ton dan ditargetkan akan bertambah sekitar 10 juta ton pada musim panen tahun ini," ujarnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Lion Air Rencanakan IPO - BEI Pastikan Belum Terima Dokumen Resmi

NERACA Jakarta – Wacana Lion Air bakal menggelar penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek…

Pemerintah Perkuat Promosi Batik dan Kain Tenun

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengungkapkan, pada Pameran Adiwastra Nusantara tahun…

Saran Legislator - Agar Pemerintah Pastikan Kebijakan Impor Pangan Lebih Terukur

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan berbagai pihak kementerian dan lembaga terkait harus…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…