Beruntunnya masalah yang menimpa pimpinan lembaga penegak hukum, baik KPK maupun Polri, sulit menghindari opini publik yang menjustifikasi bahwa Polri versus KPK secara kelembagaan saling mengkriminalisasi. Banyak yang berpendapat, lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri, MA, dan Kejakgung, bukan malaikat yang tanpa kesalahan.

Dengan demikian, setiap warga negara yang berstatus tersangka bisa meninjau ulang putusan itu dengan proses peraperadilan untuk membuktikkan seorang tersangka bisa menjabat institusi penegak hukum dan dibebaskan status tersangkanya. Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan lamban merespons walaupun kemudian Jokowi membatalkan Budi Gunawan menjadi kapolri dan mengusulkan nama lain ke DPR. Seharusnya, Jokowi dari awal menarik rekomendasi pencalonan Budi Gunawan sebelum fit and proper test oleh DPR.

Terlepas dari kelemahan itu, Jokowi merupakan master pemberantasan korupsi karena telah mengambil keputusan yang mengikat dalam bentuk perppu walaupun Budi Gunawan memiliki dasar hukum putusan pengadilan yang membatalkan status tersangkanya.

Menilik putusan hakim Sarpin, banyak yang menilai menyalahi putusan hukum berdasarkan materi KUHP. Nursyahbani mengatakan, hakim boleh ijtihad hukum, tetapi dengan syarat hukum formal tidak bisa ditafsirkan. Kalau ditafsirkan, akan menambah beban kewenangan yang termasuk pelanggaran materi persidangan.

Sudah banyak putusan membebaskan status tersangka. Namun, bila putusan hakim Sarpin terdapat cacat secara etik moral hukum, sebaiknya hakim diperiksa Komisi Yudisial dan diadili. Namun, sangat dilematis karena KPK berdasarkan UU Tipikor tidak bisa menghentikan penyidikan atas status tersangka seseorang karena posisi Budi Gunawan bukan penyelenggara negara dan penegak hukum. Secara objektif, putusan praperadilan belum bisa diakui sebagai putusan final.

Memilah argumentasi yang muncul, seluruh penegak hukum atau warga negara yang bermasalah harus menaati putusan pengadilan. Ada pendapat lain, status tersangka tidak bisa dibatalkan karena tidak diatur dalam materi KUHP. Hakim mengambil putusan berdasarkan keterangan yurisprudensi dan keyakinan di mana hakim pengadilan wajib menerima pengaduan dan disidangkan untuk membuka fakta hukum dan membatalkan demi hukum sesuai UU Kehakiman.

Namun, proses praperadilan harus dilihat mekanisme penetapan pembatalan tersangka karena menabrak KUHP Pasal 77. Proses praperadilan adalah menguji dua alat bukti sebagai materi penetapan tersangka. Proses peradilan dalam pasal 77–83 itu esensinya hakim tidak boleh menolak pengaduan yang masuk.

Namun, hakim Sarpin dalam putusan praperadilan membatalkan status tersangka Budi Gunawan. Posisi putusan hakim berdasarkan UU Hak Asasi Manusia dan yurisprudensi hukum sebagai jawaban atas status tersangka Budi Gunawan. Namun, sumber putusan hukum yang lebih tinggi adalah KUHP, sementara praperadilan tidak diatur di KUHP.

Argumentasi ini hanya bisa diselesaikan Presiden Joko Widodo dengan memperjelas posisi masalah ini. Jokowi menyarankan kepada Budi Gunawan untuk menaati proses hukum sebagai warga negara yang sudah ditetapkan tersangka. Begitu pula, pimpinan KPK yang melanggar hukum harus diproses hukum, tidak lagi pada justifikasi kriminalisasi KPK versus Polri.

Secara politik, Presiden Jokowi pada tahapan pertama keluar dari jebakan simalakama dengan putusannya membatalkan pelantikan kapolri Budi Gunawan dan meminta usulan calon kapolri lain. Belum terlambat penggunaan hak prerogatif presiden untuk menetapkan pejabat Polri baru yang akan diajukan ke DPR.

Apa yang kita lihat adalah upaya kriminalisasi terhadap KPK. Kasus Bambang Widjojanto dilaporkan karena menyuruh saksi sumpah palsu pada sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Abraham Samad dikenakan dakwaan atas kasus pemalsuan dokumen administrasi negara, seperti KTP, paspor, dan kartu keluarga.

Agenda revitalisasi penegak hukum dengan memberi hak imunitas kepada pimpinan KPK harus dilakukan Presiden melalui pengajuan revisi UU KPK dalam jangka panjang dan mengeluarkan perppu bersifat jangka pendek sebagai upaya memberikan napas kepada pimpinan KPK melanjutkan seluruh kasus. Bentuk imunitas itu memberi legitimasi ke pimpinan KPK menjalankan tugas secara baik dan benar.

Apabila dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat kasus, sebaiknya dilakukan setelah selesai menjabat pimpinan KPK. Bisa saja kita menyebut hak imunitas terbatas bagi penegak hukum.

Dalam proses penetapan tersangka, KPK harus membuka agar rakyat bisa mengetahui. Penetapan tersangka harus ketat, tidak menjadi bagian intervensi politik sehingga KPK tidak alami turbulensi dan digoyang elite politik yang diragukan komitmen antikorupsinya. Hak imunitas pimpinan KPK merupakan etika pemberantasan korupsi, profesional, akuntabel, dan humanis.

Plus-minus pilihan Jokowi tidak melantik Budi Gunawan terdapat pergeseran opini yang membenarkan sikap politik itu. Namun, sangat melegakan karena dianggap menyelamatkan institusi penegakan hukum dengan menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK dan memilih kapolri baru.

Keputusan ini berdimensi restoratif justice untuk tetap memberi peluang kepada penegak hukum menempuh proses mengadili siapa pun yang bermasalah, termasuk pimpinan KPK dan Polri. Keputusan Jokowi bukanlah turbulensi politik yang menimbulkan intervensi DPR yang khawatir berakibat buntu. Namun, Jokowi mendapat apresiasi rakyat dan bernilai etis sehingga mendorong pada tahapan penyelesaian krisis ketatanegaraan.

Sisi lain, Jokowi dikenal saat ini master antikorupsi karena sukses membuka proses penegakan hukum terhadap perilaku aparat penegak hukum bermasalah, seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan lainnya. Walaupun Jokowi dikenal lamban, keputusan itu positif dengan tidak membahayakan situasi politik yang diprediksi bisa gaduh.

Dalam konteks putusan presiden, bisa dijadikan fondasi utama penegak hukum, seperti Polri, MA, dan KPK, bahwa tidak ada prinsip kebal hukum bagi penegak hukum. Kejahatan sudah menjadi wilayah tindak pidana, maka harus diusut secara benar.

Pertimbangan lain dari sisi komunikasi politik, Jokowi sangat aman karena merepresentasikan suara publik. Apabila secara dukungan politik atau tekanan dari partai pendukung, Jokowi sebaiknya membuka ke publik dan biarkan rakyat menilai. Cuma yang harus diubah atas sikap lemah dan berandai-andai karena mengelola negara tidak sama dengan blusukan ke pasar.

Hal yang perlu diantisipasi pemerintah, upaya Budi Gunawan gugat keputusan pembatalan pelantikan kapolri. Budi Gunawan secara de facto sudah menjabat kapolri dan de jure belum dilantik. Ini bisa menyebabkan kebuntuan dan berpotensi kriminalisasi hak-hak Budi Gunawan sebagai warga negara.

Sebab itu, pemerintah mengantisipasi pergeseran paradigma hukum ini melalui komunikasi dengan parlemen, Polri, dan KPK. Jelas, Budi Gunawan akan memakai kekuatan logika hukum yang berdasar pada putusan persetujuan Komisi III DPR menyetujui menjadi kapolri dan putusan hakim PN Jakarta Selatan. (haluankepri.com)