Konsep penyelesaian damai secara “bermartabat” akan terus diterapkan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme. Gerakan separatisme yang tersisa di beberapa wilayah NKRI masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Latar belakang konflik yang memunculkan gerakan separitsme di beberapa daerah di NKRI, sebagian besar akibat tuntutan awal yakni tidak meratanya pembangunan disegala bidang yang berkembangnya menjadi tuntutan yang tidak wajar (saparatisme).

Dalam menghadapi ancaman tersebut, bangsa Indonesia yakin bahwa penyelesaian masalah ini hanya dapat dilakukan secara menyeluruh dan damai. Keberhasilan dalam penyelesaian masalah separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) lewat cara damai, cerdas dan terhormat menjadi pelajaran penting untuk menyelesaikan masalah separatisme di daerah lainnya.

Latar Belakang Konflik

Tanah Papua ibaratnya bom waktu yang menunggu meledak, meskipun secara umum keamanan di daerah Papua secara umum masih kondusif. Disayangkan, bentrokan bersenjata dan aksi kekerasan sosial di Papua tersebut sering menimbulkan korban jiwa yang banyak. Hal ini menunjukan bahwa permasalahan separatisme di Papua cukup serius. Saat ini masih terjadI aksi kekerasan terutama menjelang moment/peristiwa penting, seperti aksi simbolis untuk mendukung gerakan separatisme, pengibaran bendera Bintang Kejora dan bentrokan suku serta tuntutan masalah sosial akibat permainan elite dan asing di Papua.

Di sisi lain, embrio dari gerakan separatisme tersebut muncul karena ketidakpuasan elemen masyarakat di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya tidak adil. Hasil penelitian menunjukan bahwa akar permasalahan terjadinya konflik di Papua adalah karena adanya marginalisasi dan tindakan diskriminatif dalam pembangunan ekonomi terhadap orang asli Papua, kurangnya pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, paradigma sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia, dan belum adanya rekonsiliasi atas kekerasan yang terjadi di masa lalu.

Paradigma Baru Papua

Seluruh rakyat Papua saat ini harus merubah sikap dan bersikap cerdas serta terhormat dengan memberikan dukungan penuh program Pemerintahan Jokowi yang saat ini sedang gencar-gencarnya menggalakan 100% pembangunan ekonomi, kelautan, infrastruktur di daerah perbatasan/terpencil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperbatasan/terpencil. Peluang program pemerintah tersebut harus dimanfaatkan positif oleh generasi muda di Papua untuk membangun Papua kembali yang selama ini terpecah oleh konflik yang tidak jelas dan tidak berdasar, untuk menjadi Papua yang baru, lebih cerdas, terhormat dan damai dalam kerangkan NKRI. Untuk itu, masyarakat, dan generasi muda di Papua harus singkirkan semua praduga yang negatif tentang pemerintah pusat agar program pembangunan yang sedang dilakukan di Papua berjalan dengan damai dan aman serta dapat dirasakan masyarakat Papua seluruhnya. Masyarakat di Papua harus percaya bahwa masyarakat di wilayah NKRI lainnya menginginkan Papua tetap berada dalam persatuan NKRI dan ingin melihat Papua baru menjadi bagian pembangunan untuk kejayaan NKRI.

Peranan Semua Pihak

Perlunya, peranan pemerintah, tokoh agama dan aparat keamanan dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan separatisme, sosial, ekonomi di Papua dengan proses yang baik, transparan, cepat, dan tepat, baik melalui kegiatan represif terhadap kelompok-kelompok bersenjata maupun persuasif melalui upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga penyelesaian tersebut tidak menjadi penghalang pembangunan di Papua.

Selain itu, masyarakat menjadi tentram dalam menjalanai kehidupan sehari-hari. Untuk menjamin keberhasilan pendekatan tersebut, secara berkala perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga perbaikan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat berjalan dan lebih terfokus pada permasalahan sesungguhnya.

Kebijakan Otonomi

Kebijakan pemekaran wilayah dalam kerangka NKRI yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan pembangunan masyarakat di daerah akan tetap mendapatkan prioritas pemerintah, apabila hal itu dapat membantu masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, generasi muda di Papua harus terus menjaga terus menjaga dinamika dan keamanan di Papua, agar menangkal propaganda negatif yang dilakukan oleh GSP diluar negeri dan meyakinkan masyarakat internasional bahwa Papua adalah wilayah NKRI mutlak yang harus dijaga kedaulatannya.

Selain itu, generasi muda di Papua harus meningkatkan mutu dan kualitas pribadi-pribadi yang super dan bermoral untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mengisi pembangunan. Percayalah...masyarakat di Papua tidak perlu khawatir, pakar akademisi, dan profesor pembangunan ahli dibidangnya di daerah NKRI lainnya, siap membantu membangun Papua, selama pembangunan tersebut masih dalam koridor NKRI.’’Adanya rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi antar ana kbangsa membuat salah satu di antara mereka tidak tega menyakiti yang lainnya’’.***