NERACA

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan sektor perdagangan Indonesia-Brazil belum terpengaruh meski hubungan kedua negara saat ini sedang memanas. "Saya kira tidak ada perubahan (dengan Brazil), ekonominya tidak masalah. Kita akan lihat arahan selanjutnya," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Nus Nuzulia Ishak di Jakarta, Rabu (25/2).

Nus mengatakan Kemendag memiliki Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Negeri Samba tersebut, namun hingga saat ini belum ada laporan ataupun keluhan dari perwakilan yang ada. "Kami ada ITPC di sana, tidak ada keluhan. Perdagangan masih berkelanjutan," ujar Nus.

Nus menjelaskan Indonesia masih mengantongi defisit perdagangan dengan Brazil, yang berarti kinerja ekspor Negeri Sepak Bola tersebut masih bergantung terhadap Indonesia. Beberapa komoditas yang diekspor oleh Brazil antara lain adalah, kapas, minyak kedelai dan turunannya, serta jagung. "Dengan Brazil kita defisit, memang mereka bergantung dari kita," kata Nus.

Impor non-migas Indonesia dari Brazil pada 2014 mencapai 2,55 miliar dolar Amerika Serikat, dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 15,23 persen jika dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 2,21 miliar dolar AS. Sementara untuk tren impor dalam lima tahun terakhir, menunjukkan peningkatan sebesar 9,94 persen dimana tercatat impor pada tahun 2010 sebesar 1,71 miliar dolar AS, dan pada 2014 menjadi 2,55 miliar dolar AS.

Untuk neraca perdagangan non-migas untuk kedua negara pada 2014, Indonesia mengantongi defisit sebesar 1,05 miliar dolar AS. Hubungan kedua negara memanas setelah Pemerintah Brazil, terkait dengan penundaan secara mendadak penyerahan surat kepercayaan (credentials) Duta Besar Indonesia untuk Brazillia, Toto Riyanto, setelah diundang secara resmi pada upacara di Istana Presiden Brazil pada 20 Februari 2015.

Penundaan penyerahan credentials yang dilakukan oleh Menlu Brazil secara tiba-tiba pada saat Dubes Indonesia untuk Brazillia telah berada di Istana Presiden Brasil merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia.

Ulah Brazil tersebut setelah salah seorang warganya Marco Archer dieksekusi atas vonis mati berdasar hukum Indonesia, Januari 2015. Kementerian Luar Negeri RI akhirnya memanggil Duta Besar Brazil untuk Indonesia untuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak bersahabat tersebut sekaligus menyampaikan nota protes. Pemerintah Indonesia juga telah memanggil pulang Dubes untuk Brazil ke Jakarta.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan hubungan perdagangan Indonesia dengan Australia dan Brasil tetap berjalan meskipun ada penolakan permintaan pembatalan putusan hukuman mati terhadap warga dari dua negara itu. "Itu mungkin masalah politik, tapi urusan perdagangan masih berjalan terus, kecuali kondisinya sudah parah sekali," katanya.

Sofyan mengatakan hingga saat ini belum ada tanda-tanda Pemerintah Indonesia akan memutus hubungan perdagangan dengan kedua negara karena masalah yang ada adlaah perkara hukum dan politik, bukan ekonomi.

Ia menambahkan kondisi pasang surut dalam hubungan dengan negara lain selalu ada, namun akan lebih baik apabila Pemerintah Australia dan Brasil menghormati hukum di Indonesia, apalagi kasus itu menyangkut masalah narkoba. "Hukum adalah hukum, kita melaksanakan putusan yang sudah inkracht, dan eksekusi itu untuk melindungi warga negara Indonesia. Ini urusannya dengan bandar narkoba," katanya.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi juga menilai protes keras yang dilayangkan Pemerintah Australia dan Brasil terkait putusan hukuman mati bagi warga negara mereka hanya sementara. "Nanti dingin lagi, biasa lagi hubungannya," kata Sofjan

Bakal Terganggu

Disisi lain, Presiden Jokowi mengakui, dengan keadaan tersebut, hubungan Indonesia dengan Brasil berpotensi terganggu dalam bidang ekonomi dan perdagangan. "Lihat perkembangan, karena kita ada hubungan dagangnya dan hubungan ekonomi. Ya kita lihat perkembangannya," ucap Presiden Jokowi.

Menurutnya, pada dasarnya pemerintah ingin menjalin hubungan baik dengan semua negara. Tetapi jika berkaitan dengan hukum, Presiden Jokowi menegaskan hal tersebut harus dijunjung tinggi. "Kita ini ingin hubungan baik, bersahabat baik dengan negara mana pun. Tapi kalau kejadian seperti itu, kita tegas mesti tarik," tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden Brasil, Dilma Rousseff, menerima surat mandat dari duta besar El Salvador, Panama, Venezuela, Senegal dan Yunani, tapi menolak mandat Dubes Indonesia, Toto Riyanto, Jumat, 23 Februari 2015 lalu. "Kami pikir penting untuk adanya evolusi dalam situasi, bagi kami untuk memperoleh beberapa kejelasan tentang hubungan (bilateral)," kata Rousseff, yang dikutip dari Brazil Post. Dia mengklaim bahwa yang dilakukan Brasil hanya sedikit penundaan, dalam menerima surat mandat dubes Indonesia. Perlakuan Brasil itu dinilai telah mencoreng harga diri Indonesia.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Selasa, 24 Februari 2015, mengatakan Indonesia memiliki posisi tawar lebih besar ketimbang Brasil. Karena Indonesia banyak mengimpor produk dari negara Amerika Selatan itu. "Kita juga bisa mengurangi impor dari Brasil, termasuk alutsista," kata Kalla. Namun, tampaknya ucapan Kalla lebih terdengar seperti retorika, karena Rousseff justru tidak khawatir dengan ancaman perdagangan.