NERACA

Jakarta - Kementerian Energi Ssumber Daya Mineral memastikan perusahaan niaga atau "trader" gas akan mendapat banyak insentif jika membangun fasilitas infrastruktur berupa pipa sesuai dengan peraturan menteri terkait yang tengah direvisi. "Banyak insentif yang kami berikan, tapi masih dalam tahap revisi. Misalnya kemudahan pajak ('tax allowance') juga 'tax holiday' (pembebasan pajak)," kata Pelaksana Tugas Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, I Nyoman Gusti Wiratmaja, di Jakarta, Rabu.

Revisi aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa itu, menurut dia, merupakan upaya untuk mendorong "trader" gas yang tidak punya fasilitas untuk segera membangun fasilitas pendukung operasional seperti seperti pipa, stasiun kompresor, dan penyimpanan gas.

Wira menegaskan, revisi tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat perusahaan tanpa modal infrastruktur gas itu ditutup. Pasalnya, Indonesia juga membutuhkan banyak "trader" yang punya fasilitas gas untuk menyokong distribusi gas ke seluruh negeri.

Ia menuturkan, adanya "trader" gas yang tidak memiliki fasilitas pendukung dinilai bisa menambah biaya produksi. Terlebih karena rentang harga gas cukup besar karena nilainya tergantung lokasi. "Ini juga untuk menghindari harga gas naiknya banyak karena banyak 'trader' yang hanya modal kertas," ujarnya.

Ia berharap aturan yang mewajibkan "trader" untuk memiliki infrastruktur gas itu sudah bisa diterapkan pada kuartal ketiga 2015. Ada pun revisi Permen diperkirak sudah selesai pada jangka waktu dua bulan ke depan. "Mereka dikasih waktu untuk membangun fasilitas, tapi berapa lama waktunya itu sedang kita bahas supaya mereka punya waktu untuk mulai desain dan membangunnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, "trader" tanpa fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan pemburu rente. "Pak Amien (Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi Amien Sunaryadi) sedang menertibkan ini," kata Sudirman.

Desakan untuk memberikan insentif bagi yang membangun infrastruktu gas sempat dilontarkan oleh Pengamat energi Indonesia Resources Studies Marwan Batubara. Marwan meminta pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk mendorong pembangunan infrastruktur pipa gas. “Pembangunan infrastruktur mesti dibarengi insentif yang memadai,” ujarnya.

Menurut Marwan, sesuai Pasal 33 UUD, sumber daya alam termasuk gas bumi harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Caranya, menurut dia, adalah memanfaatkan energi tersebut untuk kepentingan domestik baik pembangkit, pupuk, rumah tangga, dan industri lainnya. “Untuk kepentingan tersebut, sudah tepat kalau pemerintah membangun infrastruktur gas sebanyak-banyaknya seperti pipa, FSRU, dan SPBG,” katanya.

Infrastruktur tersebut merupakan upaya mengintegrasikan sektor hulu dan hilir gas, sehingga bisa meningkatkan pasokan di dalam negeri. Bentuk insentif yang bisa diberikan bisa berupa kemudahan bea masuk dan tax holiday. Marwan juga mengatakan, cadangan minyak bumi sudah mulai menipis, sehingga pemerintah mesti mengimpor dalam jumlah yang semakin besar dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, gas bumi masih mempunyai cadangan cukup besar, sehingga bisa digunakan untuk menggantikan minyak bumi. Saat ini, Indonesia masih mengimpor 70 persen kebutuhan premium nasional dan solar mencapai 30 persen. Total impor kedua produk tersebut mencapai 13 juta kiloliter per tahun. Kebutuhan impor tersebut bakal terus meningkat mengingat pertumbuhan pemakaian BBM nasional mencapai 8-9 per tahun.

Pemerintah, lanjut Marwan, harus segera membuat cetak biru pembangunan infrastruktur gas terintegrasi dengan membuat tahapan waktu dan penanggungjawabnya sehingga ada acuan yang jelas. Untuk itu, tambahnya, pemerintah bisa memberi kepercayaan kepada BUMN PT Pertamina (Persero) sebagai penanggungjawabnya. “Pertamina memiliki kemampuan mengelola sektor gas secara terintegrasi dari hulu hingga hilir,” katanya.

Saat ini, Pertamina juga salah satu produsen gas terbesar di Indonesia. Menurut dia, Pertamina bisa bersinergi dengan BUMN lainnya seperti PT PGN Tbk dan badan usaha swasta lainnya untuk mewujudkan pemanfaatan gas sebesar-besarnya bagi kepentingan domestik bisa terwujud. Dengan demikian, lanjutnya, kemandirian energi yang menjadi tujuan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan tercapai.

Penyerapan Gas

Sebelumnya, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi Ahmad Saifun mengatakan, keberadaan infrastruktur merupakan satu-satunya cara meningkatkan penyerapan gas di dalam negeri. Tanpa infrastruktur, lanjutnya, maka gas tidak bisa dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri dan akan terus diekspor.

Data Kementerian Perindustrian menyebutkan ketersediaan gas untuk pengembangan industri manufaktur belum optimal. Padahal, gas tersebut dibutuhkan sebagai bahan baku maupun bahan bakar industri seperti pupuk, petrokimia, keramik, semen, dan logam. Kebutuhan gas industri pada 2015 diperkirakan mencapai 2.400 MMSCFD.