Presiden Bahas Penurunan BI Rate - Bersama Pimpinan Bank BUMN

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo bersama pimpinan bank BUMN melakukan rapat membahas mengenai suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Dalam rapat Presiden ingin mendengar tanggapan bank-bank BUMN soal BI Rate yang turun 25 basis poin (bps) menjadi 7,5%.

"Presiden ingin mendengar kondisi perbankan kita terutama perbankan BUMN. Secara umum bank-bank BUMN kinerjanya bagus, Presiden mengapresiasi. Presiden juga ingin mendengar tanggapan-tanggapan perbankan kita terhadap BI Rate yang turun. Bagaimana kemungkinan di masa depan kita bisa turunkan interest rate," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut dia, BI Rate merupakan refleksi kondisi ekonomi Indonesia sehingga inflasi harus ditekan agar ada ruang bagi Bank Indonesia untuk menyesuaikan interest rate. Sofyan juga berpendapat jika itu disesuaikan maka perbankan, khususnya BUMN, juga harus menyesuaikan.

Pemerintah sendiri, kata dia, tidak bisa melakukan intervensi terkait BI Rate. “Karena ini sesuai UU Bank Indonesia. Oleh sebab itu, tugas pemerintah menjaga kebijakan fiskal yang baik. Kebijakan fiskal kita salah satunya adalah tidak lagi memberikan subsidi untuk BBM. Itu yang mempengaruhi inflasi kita di masa datang," terang Sofyan.

Namun dirinya menegaskan bahwa sasaran pemerintah saat ini adalah menjaga inflasi. Dengan inflasi rendah, maka BI Rate bisa diturunkan sehingga suku bunga pun bisa turun. "Tapi kita tidak punya target karena itu tergantung kemampuan pemerintah mencapai target-target," katanya.

Turunnya BI Rate tentu sinyal positif bagi perekonomian Indonesia yang tengah gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Dengan begitu, industri perbankan juga harus merespon dengan ikut menurunkan suku bunga simpanan dan suku bunga kredit.

Bunga bank harus turun

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara mengatakan, penurunan BI Rate artinya akan ada tambahan likuiditas di pasar keuangan. Oleh karena itu, bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) juga ikut turun.

"Logikanya memang begitu (suku bunga perbankan harus turun). Jadi bank akan menurunkan suku bunga deposito yang diikuti dengan turunnya bunga kredit," kata Mirza, baru-baru ini. Dia melanjutkan bahwa tahun ini Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit di kisaran 14%-15%.

Mengenai kekhawatiran ‘kaburnya’ dana asing, Mirza memastikan hal itu tidak akan terjadi. Justru dirinya meyakini semakin banyak arus modal asing yang masuk ke dalam negeri. “Tidak usah khawatir (capital outflow). Saya lebih optimis Indonesia akan menerima arus modal masuk (capital inflow). Fundamental dijaga dengan baik. Neraca perdagangan surplusnya meningkat, defisit APBN terjaga, inflasi kita turun, dan suku bunga kita masih menarik. Jadi capital inflow diperkirakan masih akan bagus masuk ke Indonesia," tegas Mirza.

Dia juga melihat ekspektasi inflasi ke depan bisa berada di level bawah dari sasaran BI yakni 3%-5%. Selain itu, perubahan kebijakan energi yang dilakukan pemerintah juga menjadi pertimbangan Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga acuan.

"Ketika bulan November 2014 ada kenaikan harga BBM tapi tidak dikaitkan dengan kebijakan fixed subsidiary. Selain itu, setiap bulan pemerintah melakukan adjustment (terhadap harga BBM). Harga minyak juga turun signifikan," kata Mirza.

Sulit bersaing

Dia mengklaim penurunan suku bunga acuan yang dilakukan saat ini masih sejalan dengan kehati-hatian Bank Indonesia untuk tetap menjaga defisit neraca transaksi berjalan dalam tingkat yang sehat.

Ekonom Senior Indef, Didiek Junaidi Rachbini mengingatkan, jika BI Rate masih tinggi maka diakui menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia sulit bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pasalnya, efisiensi dalam transaksi perdagangan menjadi syarat penting untuk memenangi persaingan.

"Tingginya suku bunga acuan berdampak pada tingginya cost of money dari kredit. Hal ini membuat pelaku usaha dalam negeri sulit bersaing dengan pelaku usaha di negara ASEAN lainnya," jelas Didiek.

Dia juga mengatakan, jika hal ini tidak segera dilakukan, dalam MEA nantinya pelaku usaha khususnya perbankan Indonesia tidak akan mendapat manfaat dari MEA karena pembiayaan dari negara tetangga yang akan mendominasi. "Sampai kapan BI menaikkan terus. Jangan sampai mengorbankan sektor riil,” katanya mengingatkan. [ardi]

BERITA TERKAIT

BUMN Watch Minta RUPS Luar Biasa 5 BUMN Dibatalkan

Jakarta, Perintah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap 5…

Mantan Menteri BUMN Apresiasi Kepedulian Pertamina atas Mangrove

Jakarta-Mantan Menteri BUMN Mustafa Abubakar memberikan apresiasi kepada Pertamina terkait pelestarian lingkungan yang pernah dilakukan. Termasuk di antaranya, penanaman 90…

Penuhi Kebutuhan Belanja Modal - Bank Permata Beri Pinjaman Anak Usaha TOWR

NERACA Jakarta –Danai kebutuhan belanja modal dan ekspansi bisnisnya, PT Iforte Solusi Infotek yang merupakan anak usaha PT Sarana Menara…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Tumbuh 64%, CIMB Niaga Syariah Bukukan Laba Rp536 Miliar

      NERACA   Jakarta - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) membukukan…

BI Belum Terima Izin Layanan WhatsApp Payment

    NERACA   Jakarta - WhatsApp yang berada di bawah naungan perusahaan aplikasi media sosial Facebook dikabarkan membidik pasar…

Masa Transisi 3 Tahun Sebelum Bayar Premi - Program Restrukturisasi Perbankan

    NERACA   Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak akan langsung memungut premi tambahan terhadap industri perbankan untuk…