Oleh: M  Naufal Yugapradana

Peneliti Indef

Belum lama ini, pemerintah dan DPR sepakat mematok asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2015 sebesar 5,7%. Jika dilihat dari tren realisasi pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun pada 2013 (5,38%) dan 2014 (5,01) persen, bukan perkara yang mudah bagi pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun demikian, Presiden Joko Widodo sangat yakin bahwa aktivitas ekonomi di tahun ini akan semakin sumringah. Alasannya, pemerintah dituntut untuk serius membenahi infrastruktur yang konon menjadi penghambat utama dalam memacu aktivitas ekonomi Indonesia.

Sebagai gambaran, data Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2014 menunjukkan kualitas infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 72. Angka ini masih jauh tertinggal dari Malaysia yang berada pada di poisis 20. Biaya logisitik Indonesia mencapai antara 22% hingga 25% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut masih jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Thailand 20% dan Malaysia 13%. Waktu tempuh darat per 100 km di Indonesia masih berada pada kisaran 2,5 jam. Waktu ini merupakan waktu terburuk diantara Vietnam, Thailand dan Malaysia.

Dari sektor perkapalan, Indonesia juga memiliki dwelling time paling lama diantara Malaysia dan Thailand, yakni selama 8 jam. Dari sektor kereta api, Indonesia juga memiliki rasio double track kereta yang paling rendah, yakni dibawah 10%.  Dari sektor kelistrikan, rasio elektrifikasi Indonesia juga masih rendah. Selain rendah, kesenjangan rasio yang dimiliki antara desa dan kota juga sangat besar.

Jumlah infrastruktur antara Indonesia bagian barat dan bagian timur juga sangat timpang. Jawa yang merupakan 7,2% dari seluruh wilayah Indonesia memiliki 27,3% jalan. Hal ini sangat timpang apabila dibandingkan dengan Kalimantan yang merupakan 32,3% dari wilayah Indonesia namun hanya memiliki 11,2%. Papua dan Maluku yang merupakan 25% dari wilayah Indonesia juga hanya memiliki 4,5% jalan.

Dalam menanggapi kondisi diatas, pemerintah harus mempunyai rancangan yang realistis. Pertama, pemerintah harus mempunyai skala prioritas dalam membangun infrastruktur. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan alternatif angkutan darat yang lain seperti kereta api. Kereta api dapat mengurangi beban yang ditanggung jalan raya. Angkutan kereta api sampai saat ini hanya mempunyai kontribusi di bawah 1% terhadap transportasi logistik Indonesia. Padahal kereta api dapat mengangkut lebih banyak dan memberikan waktu tempuh yang lebih cepat.

Kedua, membenahi sistem birokrasi agar lebih sederhana  dan cepat tanggap. Seperti contoh masalah pembebasan lahan yang seharusnya tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Ketiga, untuk pendanaannya, pemerintah perlu memikirkan skema pembangunan infrastruktur yang tentu biayanya tidak murah. Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan APBN dan BUMN, tapi juga harus dapat merangkul para investor domestik maupun asing. Pada akhirnya, siklus bisnis akan bisa lebih kondusif dan pertumbuhan ekonomi dapat terakselerasi.