Efektivitas Anggaran Pertanian Dipertanyakan

NERACA

Jakarta – Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) menargetkan swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang. Oleh karena itu, pemerintah tidak tanggung-tanggung dengan menggelontorkan anggaran untuk sektor pertanian sebesar Rp 72,46 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Menanggapi hal itu, Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, untuk mewujudkan swasembada pangan dibututuhkan anggaran yang besar. Namun begitu yang menjadi pertanyaan apakah dengan anggaran besar itu efektif bagi petani nasional.

“Memang benar kita butuh anggaran besar untuk mewujudkan swasembada pangan, tapi apakah anggaran itu dikelola dengan benar untuk petani nasional, bukan untuk industri,” kata Enny saat berbincang dengan Neraca, usai acara diskusi yang mengangkat tema “Mengawal Nawacita : Analisis Kritis Terhadap APBNP-2015”, di Jakarta, Selasa (24/2).

Guna mewujudkan swasembada pangan, lanjut Enny, tentu perlu adanya subsidi input baik benih maupun pupuk agar agar petani tidak terlalu tinggi. Di samping itu juga perlu adanya subsidi out dimana pemerintah agar membeli produk pertanian disaat harga-harga jatuh, agar petanin tidak menderita kerugian.

Kemudian, sebut Enny, tentu saja memang harus ada fasilitas seperti irigasi yang mewadai. “Pertanyaannya apakah subsidi itu tepat sasaran, karena selama ini juga disinyalir banyak sekali penyelewengan subsidi pertanian,” ungkapnya.

Oleh karenanya, jika memang pemerintah ingin membenahi sektor pertanian nasional untuk mewujudkan swasembada pangan, maka langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah disini Kementrian Pertanian harus ada transparansi terutama untuk pengadaan-pengadaan seperti pupuk maupun benih. Selain itu juga tentu sistem pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kecurangan di lapangan.

Peneliti Indef lainnya Imaduddin Abdullah menambahkan, sektor pertanian memiliki peranan besar bagi ekonomi. Tapi pertumbuhan sektor ini di bawah pertumbuhan PDB nasional. Dimana kontribusi sektor pertanian pada PDB nasional hanya 14 persen, serta pertambahan terhadap peningkatan ekonomi petani hanya 4 persen. “Kontribusinya tinggi, tapi untuk peningkatan taraf kehidupan petani rendah,” ujarnya.

Dia menyebut porsi anggaran yang besar pada tahun ini diharapkan mampu menggenjot produktifitas petani nasional. Bukan hanya dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, tapi juga peningkatan pendapatan petani. “Harapannya dengan anggaran yang besar Indonesia mampu memujudkan kedaulatan pangan, dan tentu saja bisa meningkatkan taraf kesejahteraan petani,” ucapnya.

Dia menuturkan jika memang ingin anggaran itu menjadi efektif harus ada skala prioritas dari pemerintah. Priorotas diantaranya adalah selain peningkatan produksi juga prioritas daya saing dan nilai tambah sehingga ada revenue. “Prioritas untuk sektor pertanian apa saja yang dibutuhkan subsidi benih, pupuk dan irigasi itu yang harus menjadi prioritas utama pemerintah. Jangan sampai anggaran besar tapi multi efeknya tidak kentara,” katanya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, menuturkan anggaran Kementrian Pertanian awalnya sebesar Rp 55,56 trilliun namun begitu dalam APBN_P 2015 ada penambahan anggaran sebesar Rp 16,9 trilliun, sehingga total anggaran sebesar Rp 72,46 trilliun yang akan digunakan untuk refocusing swasembada pangan pada 5 komoditi yaitu padi, jagung, kedelai, gula, daging.

"Di tahun 2015, Kementan akan fokus mewujudkan kedaulatan pangan secara mandiri, meningkatkan produksi pangan dalam negeri, dan mensejahterakan petani serta nelayan. Kita dalam waktu dekat ini akan memperluas ruang pertanian, dan sektor irigasi yang saat ini masih kurang,” ujarnya. agus/munib

BERITA TERKAIT

IDENTITAS PRIBADI PERLU PERLINDUNGAN HUKUM - Data Pribadi Bocor Rawan Pemalsuan

Jakarta-Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, data identitas pribadi perlu dilindungi dari kebocoran oleh semua pihak, termasuk penyelenggara layanan publik dan…

Pengamat: 7 Catatan agar Regulasi Nasional Efektif

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan mengatakan terdapat tujuh catatan yang perlu dipertimbangkan oleh…

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

IDENTITAS PRIBADI PERLU PERLINDUNGAN HUKUM - Data Pribadi Bocor Rawan Pemalsuan

Jakarta-Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, data identitas pribadi perlu dilindungi dari kebocoran oleh semua pihak, termasuk penyelenggara layanan publik dan…

Pengamat: 7 Catatan agar Regulasi Nasional Efektif

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan mengatakan terdapat tujuh catatan yang perlu dipertimbangkan oleh…

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…