Tekan Pengangguran, Ciptakan Lapangan Kerja Berkeadilan

NERACA

Jakarta - Kementrian Ketenagakerjaan berjanji akan terus fokus pada upaya penciptaan lapangan kerja layak dan berkeadilan untuk menekan angka pengangguran sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Pemerintah terus berkomitmen memajukan aspek ekonomi sosial dan lingkungan masyarakat," kata Menteri Ketenagakerjaan Muhamad Hanif Dhakiri di Jakarta, Selasa, (24/2).

Sambutan itu disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bertajuk "Mencapai Pembangunan Berkelanjutan melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua".

Diskusi yang diselenggarakan itu adalah pertemuan nasional yang menjadi bagian dari Segmen Integrasi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) 2015 di New York pada akhir Maret.

Dalam sambutan itu, Muhamad Hanif mengatakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan akan dilakukan melalui lima pilar utama program perluasan penciptaan lapangan pekerjaan yakni perbaikan layanan dan sistem informasi dan peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja.

Kemudian, pengembangan sumber daya dan usaha kecil menengah, peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur berbasis komunitas serta program darurat ketenagakerjaan.

Reyna mengatakan selain pekerjaan layak dan berkeadilan, jaminan sosial dan tingkat upah untuk kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas kerja di daerah pedesaan juga menjadi perhatian pemerintah.

Hal tersebut, katanya, sesuai dengan upaya ILO untuk mengkaji pembelajaran dan rekomendasi kebijakan mengenai pekerjaan layak dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan target menciptakan dua juta lapangan kerja, pihaknya juga mengajak investor untuk menciptakan industri yang dapat memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak.

"Target menciptakan lapangan kerja dua juta orang itu bisa pada sektor padat karya, kita mengajak investor-investor agar membuka padat karya tetapi tidak hanya di Jawa tetapi di luar Jawa," ujarnya usai diskusi itu.

Tentunya, pemberdayaan sumber daya manusia untuk padat karya, pelatihan teknologi tepat guna dan pendidikan kewirausahaan maupun keterampilan bekerja di industri-industri akan terus ditingkatkan, katanya.

Ia mengatakan pihaknya juga akan mendorong perluasan kesempatan kerja bagi pekerja muda seperti lulusan sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai.

"Kami akan mendorong generasi muda, pekerja muda juga didorong yang penganggur dan setengah penganggur kita harus bekerja yang layak dan 'green jobs' (pekerjaan ramah lingkungan," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Agustus 2014, jumlah penganggur terbuka sebanyak 7,24 juta orang atau sekitar 5,94 persen.

Angka itu menunjukkan kenaikan jika pada Februari 2014 jumlah penganggur terbuka 7,15 juta orang atau sekitar 5,70 persen.

Untuk itu, lanjutnya, seluruh masukan dan kerja sama dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pekerjaan layak dan menekan angka pengangguran di Indonesia.

Pertemuan nasional itu mendiskusikan permasalahan perburuhan dan ketenagakerjaan mengenai enam hal yakni kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan industri manufaktur dan memperluas sektor jasa yang berkualitas tinggi.

Kemudian, peran upah minimum, perundingan bersama dan bentuk reformasi lainnya untuk mengurangi ketimpangan upah dan reformasi dan pelatihan bagi pekerja.

Selain itu, diskusi yang berlangsung dua hari hingga Rabu (25/2) itu juga akan membahas permasalahan terkait pelatihan bagi pekerja, sistem pensiun untuk membantu mempromosikan pertumbuhan inklusif.

Dua permasalahan lainnya adalah perlindungan pekerja migran dan kebijakan untuk pekerjaan yang lebih baik di pedesaan.

"Tantangan di masa mendatang adalah mempertahankan kinerja ekonomi dan memastikan proses pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan melaluinpertumbuhan yang kaya lapangan kerja," kata Asisten Direktur Jenderal ILO dan Direktur Regional untuk Asia dan Pasifik Tomoko Nishimoto.

Lebih lanjut, Koordinator wilayah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Indonesia Douglas Broderick mengatakan diskusi itu menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi hubungan antara pekerjaan layak dan pembangunan berkelanjutan serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan pengalaman di Indonesia.

"Pertemuan ini memainkan peranan penting dalam mengusung agenda pembangunan pasca 2015 dan mendukung Indonesia dalam bidang-bidang utama untuk mempromosikan pekerjaan bagi kaum muda," katanya.

Hasil diskusi itu dan rekomendasi terkait permasalahan itu akan menjadi masukan bagi konferensi global di New York dan akan membantu dalam menyusun agenda pembangunan PBB pasca 2015. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perbaiki Regulasi untuk Tekan Kecelakaan Kerja

NERACA Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan memperbaiki regulasi untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan dalam rangka untuk menekan angka…

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum NERACA Jakarta - PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, BUMN penyedia…

Semalam Debat, Pagi Ini Jokowi Langsung Kerja

Semalam Debat, Pagi Ini Jokowi Langsung Kerja NERACA Jakarta - Setelah mengikuti debat perdana dalam rangka Pemilihan Presiden dan Wakil…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…