NERACA

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengatakan hutan tanaman industri (HTI) yang dibangun secara berkelanjutan akan memasok seluruh bahan baku untuk kebutuhan industri pulp dan kertas dalam negeri. “Untuk pemanfaatan kayu hasil penyiapan lahan dari HTI bagi bahan baku industri pulp terus menurun. Sedangkan pemanfaatan kayu HTI untuk memasok bahan baku industri pulp mengalami peningkatan,” kata Direktur Eksekutif APHI, Purwadi Soeprihanto, di Jakarta, Selasa (24/2).

Produksi HTI secara nasional per tahun, menurut Purwadi, rata-rata mencapai 30 juta m3. Dengan produksi pulp sekitar 6 juta m3, diperlukan bahan baku sekitar 27 juta m3. “Artinya, produksi HTI nasional sebenarnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan industri pulp. Jika masih ada penggunaan bahan baku dari hasil penyiapan lahan HTI, jumlahnya sangat kecil,” paparnya.

Sebagai industri berbasis ekspor, lanjut Purwadi, penggunaan bahan baku legal berbasis sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi sebuah keharusan. “HTI pemasok bahan baku industri pulp sebagian besar dipastikan telah memperoleh SVLK, sehingga semestinya legalitas produk pulp tidak perlu diragukan lagi,” ujarnya.

Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono mengatakan industri bubur kayu (pulp) dan kertas terintegrasi dengan hutan tanaman industri sebagai sumber bahan baku harus terus meningkatkan tata kelola hutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Ia menyatakan pemerintah siap mengawal dan memastikan perbaikan tata kelola itu berjalan pada setiap perusahaan.

“Ibu Menteri (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menginstruksikan kami menjadi simpul untuk memastikan aspek sosial dan lingkungan diperhatikan,” katanya. Bambang menanggapi peringatan satu tahun kebijakan pengelolaan hutan lestari APRIL. Dia memandang kebijakan tersebut secara positif. “Perbaikan tata kelola bukan cuma harus dilakukan oleh APRIL, tapi semua perusahaan,” kata Bambang.

Contoh perbaikan pada aspek sosial misalnya dengan membuka ruang yang lebih luas untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat. Baik yang secara legal sudah memiliki izin untuk mengelola hutan, maupun yang saat ini belum terakomodasi lewat skema perizinan. Sementara dari aspek lingkungan, kata Bambang, misalnya dengan mengelola lahan gambut secara baik sehingga memastikan tidak terjadi kebakaran.

Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Endro Siswoko, APRIL mempunyai komitmen yang jelas dan tegas dalam mengelola hutan lestari di kawasan konsesinya. ”Jika dalam perjalanannya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, ini merupakan proses pembelajaran (continuous improvement) dari suatu komitmen penyempurnaan menuju pengelolaan hutan tanaman industri yang berkelanjutan dan lestari," kata Endro.

Menurut Endro, paramater paling mudah untuk melihat komitmen pengelolaan hutan lestari grup APRIL adalah dari investasi yang ditanamkan. "Dengan investasi jutaan US dolar untuk pabrik pulp modern, teknologi pengelolaan pulp dan kertas serta infrastruktur lainnya, APRIL pastinya tidak akan mempertaruhkan investasi jangka panjangnya. Apalagi, komitmen pengelolaan hutan lestari telah mendapatkan sorotan dunia. Mereka (APRIL) pastinya akan mengikuti semua aturan termasuk penerapan pengelolaan hutan lestari," kata Endro.

Pernyataan senada juga dikemukakan Budayawan Riau Al-Azhar. Menurut Al-Azhar yang juga ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan anggota Komite Independen Penasehat Parapihak (Stakeholders Advisory Committe/SAC) yang mengawasi komitemen pengelolaan hutan lestari APRIL. APRIL berada di jalur yang benar untuk mewujudkan kebijakan yang dicanangkan setahun lalu. Audit pun dilakukan oleh lembaga independen, KPMG untuk memperbaiki kekurangan yang sudah diimplementasikan di lapangan.

Menurut Al-Azhar, dirinya bersama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) lain yang tergabung dalam komite penasehat independen juga mendorong APRIL untuk terus melakukan perbaikan. Misalnya menggantikan satu pohon yang ditebang dengan menanam satu pohon di kawasan konservasi. ”Kami mendorong APRIL meningkatkan luasan kawasan konservasi setara dengan kawasan konservasinya,” jelasnya.