NERACA

JAKARTA – Guna memenuhi target kinerja keuangan tahun ini, PT Krakatau Steel Tbk (Persero) Tbk (KRAS) akan mengoptimalkan pendapatan anak usaha. Namun sebelum langkah tersebut dilakukan, emiten plat merah ini bakal menata kembali keberadaan anak usaha dan cuku usaha yang dinilai menyimpang dari bisnis induk usaha.

Maka untuk memuluskan rencana tersebut, PT Krakatau Steel Tbk (Persero) Tbk telah menunjuk PT Bahana Securities. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, Bahana Securities akan melakukan analisis secara menyeluruh terkait keberadaan anak-anak usaha emiten produk baja tersebut.

Menurutnya, anak perusahaan BUMN yang tidak sejalan dengan inti bisnis perusahaan induk harus dilepas,”Kami menekankan bahwa anak-anak yang lini usahanya menyimpang, kami harap dapat dilepas," katanya di Jakarta, kemarin.

Rini mengungkapkan, pihaknya telah berkunjung ke kantor PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pekan lalu dan membicarakan persoalan tersebut. Skema pelepasan anak usaha itu, tidak selalu dengan pelepasan saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia.

Disebutkan, perusahaan yang kegiatan usahanya melenceng tersebut bergerak di sektor air minum dalam kemasan. Seperti diketahui, cucu usaha KRAS yang bergerak di sektor itu adalah PT Krakatau Daya Tirta yang memproduksi air minum merk Quelle.

Perusahaan itu merupakan entitas yang dimiliki PT Krakatau Tirta Industri dan PT Krakatau Daya Listrik. Dua perusahaan itu merupakan anak usaha dari KRAS yang masing-masing bergerak di bidang pengolahan air dan kelistrikan. Asal tahu saja, hingga akhir kuartal tiga tahun lalu, PT Krakatau Steel Tbk mencatat rugi bersih sebesar US$ 117,5 juta atau setara Rp1,4 triliun (kurs Rp11.900). Rugi itu membengkak 1.064,52% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya USD10,09 juta.

Dijelaskan, susutnya laba bersih perusahaan karena turunnya pendapatan bersih, meningkatnya sejumlah beban, dan berkurangnya laba selisih kurs.  Pendapatan bersih KRAS hingga akhir September lalu tercatat sebesar US$ 1,36 miliar atau setara Rp16,18 triliun, turun 13,38% dibanding akhir September tahun 2013 sebesar US$ 1,57 miliar.

Imbas buruknya performance kinerja keuangan perseroan, menjadi alasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menolak penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 956 miliar. Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit pernah mengatakan, pihaknya harus menelusuri lebih jauh permintaan dari KS ini karena PMN yang diberikan berbeda dengan BUMN lain karena berbentuk non tunai, “Itu harus ditelusuri lebih jauh. Ketika mereka melakukan listing, mereka dalam pembukuannya mengatakan ada uang Rp 950 miliar itu. Setelah selesai segala macam, tiba-tiba uang itu tidak ada. Ya harus diselesaikan dulu dong,”ujarnya.

PMN yang diminta emiten berkode KRAS ini hanya sebatas mendukung proses administratif. Sebelum Krakatau Steel menggelar penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering (IPO), ada laba yang ditahan di perusahaan.

Laba ditahan itu yang menjadi modal negara. Setelah IPO dilakukan, modal negara dari laba ditahan tersebut berubah ke tangan publik sehingga status modal negara berubah. Maka untuk memutihkan modal pemerintah yang berubah menjadi kepemilikan publik, maka diperlukan perubahan status. Caranya pemerintah melakukan penyertaan non tunai modal berbentuk non tunai agar terjadi perubahan status.

Kata Ahmad Noor Supit, permintaan modal Krakatau Steel tidak bisa dipenuhi karena ini menyangkut kejelasan uang negara, “Masak APBN mau mengganti uang yang lenyap begitu saja. Kalau di situ ada penyalahgunaan bagaimana? Selesaikan dulu dong itu. Kalau ada penyelewengan, harus dikejar dong,"tandasnya. (bani)