Jakarta – Kalangan pengamat ekonomi dan akademisi menilai, dampak depresiasi rupiah yang berkelanjutan akan mempengaruhi defisit  neraca perdagangan dan mengurangi cadangan devisa di tengah turbulensi ekonomi global yang tak menentu. Pemerintah diminta tetap membuka peluang masuknya investasi langsung (foreign direct investment-FDI) tanpa menambah beban impor pada jangka pendek.

NERACA

Menurut guru besar ekonomi UGM Prof Dr Sri Adiningsih, untuk menyelamatkan cadangan devisa yang semakin menyusut. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas (free floating) sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali (managed floating).

"Menurunnya  penerimaan ekspor juga dapat menyebabkan mata uang negara tersebut  mengalami penurunan nilai tukarnya relatif  terhadap mata uang negara-negara lain.  Penurunan ini akan  menyebabkan harga barang-barang negara yang bersangkutan menjadi lebih murah  dinilai dengan  mata uang negara asing terjadi depresiasi nilai tukar rupiah,"ujarnya kepada Neraca, Senin (23/2).

Lebih lanjut Sri mengatakan dampak depresiasi nilai tukar mata uang terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Secara sepintas nampaknya depresiasi  akan mendorong kenaikan volume ekspor dan menekan volume impor negara  yang mengalami depresiasi sehingga akan  meningkatkan pendapatan.

"Namun dalam kenyataannya, dampak depresiasi tersebut dapat mempengaruhi neraca perdagangan melalui perubahan pada  terms of  trade, dan pengaruh ini tidak selamanya bersifat  positif," ujarnya.

Menurut dia, pengaruh depresiasi terhadap neraca perdagangan sangat   tergantung  pada   elastisitas  permintaan  terhadap  ekspor  dan permintaan  terhadap impor. Semakin elastis  permintaan  impor  dan  permintaan ekspor, maka pengaruh neraca perdagangan  akan semakin  stabil (positif).

Selain itu, depresiasi  mungkin  akan memperburuk  nilai  tukar perdagangan internasional. Memburuknya nilai  tukar perdagangan ini  akan menyebabkan pengurangan cadangan devisa dan pada akhirnya akan  menurunkan pendapatan nasional.

Krisis nilai tukar ini dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam menentukan kebijakan di masa depan, maka upaya yang paling utama dan mendesak bagi Indonesia dewasa ini, adalah program penyelamatan yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat serta menstabilkan kurs rupiah pada nilai tukar yang riil.

Hingga akhir 2014 defisit neraca perdagangan Indonesia tercatat US$1,89 miliar, lebih rendah ketimbang akhir 2013 yang mencapai US$4 miliar lebih. Nah, apabila belanja negara tak berkurang, maka kebijakan depresiasi kurs justru hanya akan menambah tekanan pada harga-harga domestik, hingga intensitas dampaknya terhadap perubahan kurs dapat mereda, akibat tekanan laju inflasi lanjut dimana tren neraca perdagangan juga cenderung membaik.

Pemicu Inflasi
Guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan,  pengaruh depresiasi rupiah menjadi faktor pemicu inflasi dari sisi impor. Impor Indonesia masih cukup tinggi untuk keperluan bahan baku dan itu menyebabkan harga barang menjadi mahal. Jika ini terus terjadi, maka tingkat suku bunga kredit tidak bisa diturunkan sehingga makin menekan investasi. Pemerintah harus berjuang menjaga inflasi agar tidak lebih tinggi dari 7%.

“Nilai tukar rupiah sepanjang 2015 diperkirakan akan berada di kisaran Rp 11.800 – Rp 12.250. Pemerintah punya ruang untuk memerkuat rupiah asalkan defisit transaksi berjalan bisa ditekan (baik dari sumber neraca barang, jasa, maupun modal), inflasi dapat dimitigasi secara baik, dan instabilitas sektor keuangan dihindari. Ini tentu saja pekerjaan yang tak mudah di tengah awan turbulensi ekonomi global,” ujarnya.

Dia pun menambahkan pergerakan rupiah masih berfluktuasi bergantung pada publikasi berbagai data ekonomi domestik maupun global. Namun, dalam tren jangka menengah hingga jangka panjang, rupiah tidak memiliki faktor-faktor yang kuat untuk mendorong penguatan. Kurs rupiah masih berisiko besar untuk kembali terdepresiasi karena berbagai masalah masih mengadang, antara lain perubahan kebijakan ekonomi di negara maju seperti Amerika Serikat.

“Untuk itu, upaya perbaikan fundamental ekonomi, terutama memperkuat industri nasional dan meningkatkan daya saing ekspor, harus segera direalisasikan agar devisa yang masuk lebih berkualitas,' lanjut Erani.

Menurut dia, pokok pangkal kemerosotan nilai rupiah sebenarnya karena suplai dolar AS yang masuk lebih rendah ketimbang US$  yang keluar dari Indonesia. Hal ini disebabkan oleh defisit neraca perdagangan yang cukup tinggi, ini akibat tingginya nilai impor dibandingkan ekspor nasional, terutama untuk komoditas bahan bakar minyak (BBM) dan pangan. Padahal, pelemahan ekspor berarti pengurangan devisa masuk. Akibatnya, kemampuan membayar barang impor pun melemah, cadangan devisa terkuras, sementara kebutuhan US$ terus meningkat yang akhirnya menguatkan nilai tukar dolar AS terhadap valuta lain di pasar global.

“Jika pemerintah serius menyelesaikan terpuruknya rupiah, penguatan fundamental ekonomi harusnya tegas memutus pembelian BBM impor. Ketergantungan kepada BBM impor, meskipun harganya saat ini terus anjlok tetap menguras persediaan US$ dalam negeri. Kedua, pemerintah harus konsisten melepaskan Indonesia dari cengkeraman pangan impor. Ketiga, menguatkan sisi suplai valuta asing agar ekspor kita memiliki daya saing, seperti efisiensi kelembagaan ekonomi pasar yang berbiaya murah. Selama nilai rupiah tetap tenggelam dibandingkan US$, pertanda perekonomian bangsa masih berpotensi melemah,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Iman Sugema menilai, pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan di sektor rill agar mendorong pertumbuhannya. "Kalau kondisi ini dibiarkan akan berbahaya, rupiah bisa terus tertekan, karena sekarang investor di portofolio sudah mulai keluar, sebelumnya mereka masih aman-aman saja," ujarnya.

Menurut dia, neraca perdagangan defisit mengakibatkan transaksi berjalan defisitnya semakin melebar, karena biasanya defisit di sektor jasa, pendapatan dan sebagainya itu bisa diatasi dengan surplus neraca perdagangan. "Namun, dengan perkembangan nilai komoditas saat ini, sepertinya susah mengharapkan surplus di neraca perdagangan karena ekspor kita masih melambat sedangkan impor dan kebutuhan investasi semakin tinggi," ujarnya.

Dia mengatakan, neraca perdagangan Indonesia di sektor gas tidak bagus, karena harus mengimpor banyak dari luar karena gas di domestik tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. "Kebanyakan gas kita ekspor dan sudah terikat dengan kontrak dan sebagainya. Padahal di dalam negeri membutuhkan gas karena konsumsinya terus meningkat,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, Iman mengatakan berbagai permasalahan tersebut menciptakan sentimen negatif ke pasar Selain itur, karena di satu sisi yang diandalkan oleh Indonesia yaitu kebijakan moneter seperti intervensi maupun kebijakan suku bunga.

Pengamat ekonomi UI Lana Soelistianingsih mengatakan, meski ada depresiasi kurs tapi belum bisa mampu memperbaiki neraca perdagangan nasional. Mengingat 60% ekspor nasional berupa  barang non migas barang komoditas yang notabene harganya sedang jatuh. Sedangkan dari sisi manufaktur sendiri bahan bakunya mayoritas impor, jadi depresiasi kurs tidak banyak menguntungkan bagi Indonesia. "Memang ada depresiasi kurs rupiah, tapi tidak banyak menguntungkan bagi Indonesia. Dan belum bisa menolong neraca perdagangan nasional," katanya.

Oleh karenanya jika memang pemerintah ingin memanfaatkan momen depresiasi kurs ini lebih menguntungkan, maka pendekatan yang harus dibuat pemerintah yaitu dengan bagaimana mendorong agar industri hilir dan menengah ini bisa berkembang agar impor bahan baku bisa ditekan. "Ekspor kita masih terbatas komoditas bahan mentah yang nilainya tidak besar, sedangkan impor kita juga tinggi sehingga sulit untuk bisa menekan defisit neraca perdagangan nasional," ujarnya. agus/iwan/bari/mohar