BUMN Karya Didorong Sosialisasi Rencana Bisnis

NERACA

Jakarta -Suntikan modal pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp75 triliun memunculkan keraguan publik di mana dikhawatirkan dana tersebut rawan diselewengkan. Selain pengawasan harus ekstra ketat, Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia), mendorong agar BUMN Karya memaparkan rencana bisnisnya kepada publik.

“Selain pengawasan, publik ingin tahu rencana bisnis BUMN Karya seperti apa dan harus sesuai dengan harapan pemerintah yang akan menggenjot infrastrukutur,” ujar Sekretaris Jenderal Gapensi, H. Andi Rukman Karumpa, di Jakarta, kemarin. Sebagaimana diketahui, Komisi VI DPR dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya menyetujui usulan PMN tambahan senilai Rp 6 triliun. Secara keseluruhan PNM disalurkan sebesar Rp75 triliun. Sebanyak sekitar tiga BUMN karya memperoleh PNM sebesar Rp8,5 triliun. Mereka masing-masing PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp3,6 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp3,5 triliun dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp1,4 triliun. DPR pun merekomendasikan pengetatan pengawasan dan pembinaan kepada BUMN terkait. Andi mengatakan, selain pengawasan, jauh hari sebelumnya, BUMN-BUMN tersebut perlu memaparkan rencana bisnisnya. Rencana bisnis tersebut terkait proyek-proyek infrastruktur apa saja yang akan dibangun, nilai proyek, sumber pendanaan, dan proyeksi komersil bagi perusahaan. Gapensi mengatakan, melalui rencana bisnis tersebut masyarakat akan punya barometer untuk mengawasi dan menilai sukses tidaknya PNM terhadap BUMN Karya. Menurut Andi, suntikan PNM merupakan strategi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk menyiasati keterbatasan dana pembangunan infrastruktur. Pada 2014, dana APBN untuk pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp206 triliun. Pada tahun ini justru menurun menjadi Rp149 triliun. Dia menyarankan, agar optimal maka dana terbatas tersebut disuntikan ke BUMN Karya untuk dijadikan modal. Dengan menguatkan modal maka debt to equity ratio (DER) perusahaan menurun. Sehingga perusahaan memiliki kekuatan lebih besar untuk membiayai proyek-proyek terbaru melalui skema pinjaman. Sebagai contoh, Waskita Karya akan mengalami penurunan DER menjadi 1,02 kali dari sebelumnya 3,25 kali. Sebagaimana diketahui, pemerintah membutuhkan dana pembangunan proyek infrastruktur tahun 2015-2019 hingga Rp5,519 triliun. Sebesar 19,32% atau sekitar Rp1.066 triliun akan berasal dari BUMN. “Makanya, sudah tepat pemerintah memodali BUMN. Sebab berharap dari APBN sudah sangat cekak. Kita butuh modal yang sangat besar untuk bangun mega proyek-proyek infrastruktur,” tutupnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Hongkong

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI Mengabulkan Permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Hong Kong…

Membawa Produk Daur Ulang Plastik ke Kancah Internasional

    NERACA   Jakarta - Diaspora dan Desainer Indonesia Mey Hasibuan membawa kasil karyanya yang didominasi dengan bahan sampah…

Proteindotama Cipta Pangan Ingin Tambah 325 Outlet Baru

    NERACA   Jakarta – PT Proteindotama Cipta Pangan dengan tiga brand kulinernya di kategori ayam goreng seperti C’Bezt…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Raih Juara DSSC 2019, Tiga Tim SMK Berkesempatan ke Italia

    NERACA   Jakarta - Kompetisi Dekkson SMK Sales Championship (DSSC) 2019 telah memasuki babak final akhir. Lebih kurang…

Menkumham Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022

    NERACA   Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Majelis Pengawas Pusat…

Pameran IEAE 2019 Targetkan Nilai Transaksi US$1 Juta

    NERACA   Jakarta - Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics &…