BUMN Karya Didorong Sosialisasi Rencana Bisnis

NERACA

Jakarta -Suntikan modal pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp75 triliun memunculkan keraguan publik di mana dikhawatirkan dana tersebut rawan diselewengkan. Selain pengawasan harus ekstra ketat, Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia), mendorong agar BUMN Karya memaparkan rencana bisnisnya kepada publik.

“Selain pengawasan, publik ingin tahu rencana bisnis BUMN Karya seperti apa dan harus sesuai dengan harapan pemerintah yang akan menggenjot infrastrukutur,” ujar Sekretaris Jenderal Gapensi, H. Andi Rukman Karumpa, di Jakarta, kemarin. Sebagaimana diketahui, Komisi VI DPR dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya menyetujui usulan PMN tambahan senilai Rp 6 triliun. Secara keseluruhan PNM disalurkan sebesar Rp75 triliun. Sebanyak sekitar tiga BUMN karya memperoleh PNM sebesar Rp8,5 triliun. Mereka masing-masing PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp3,6 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp3,5 triliun dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp1,4 triliun. DPR pun merekomendasikan pengetatan pengawasan dan pembinaan kepada BUMN terkait. Andi mengatakan, selain pengawasan, jauh hari sebelumnya, BUMN-BUMN tersebut perlu memaparkan rencana bisnisnya. Rencana bisnis tersebut terkait proyek-proyek infrastruktur apa saja yang akan dibangun, nilai proyek, sumber pendanaan, dan proyeksi komersil bagi perusahaan. Gapensi mengatakan, melalui rencana bisnis tersebut masyarakat akan punya barometer untuk mengawasi dan menilai sukses tidaknya PNM terhadap BUMN Karya. Menurut Andi, suntikan PNM merupakan strategi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk menyiasati keterbatasan dana pembangunan infrastruktur. Pada 2014, dana APBN untuk pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp206 triliun. Pada tahun ini justru menurun menjadi Rp149 triliun. Dia menyarankan, agar optimal maka dana terbatas tersebut disuntikan ke BUMN Karya untuk dijadikan modal. Dengan menguatkan modal maka debt to equity ratio (DER) perusahaan menurun. Sehingga perusahaan memiliki kekuatan lebih besar untuk membiayai proyek-proyek terbaru melalui skema pinjaman. Sebagai contoh, Waskita Karya akan mengalami penurunan DER menjadi 1,02 kali dari sebelumnya 3,25 kali. Sebagaimana diketahui, pemerintah membutuhkan dana pembangunan proyek infrastruktur tahun 2015-2019 hingga Rp5,519 triliun. Sebesar 19,32% atau sekitar Rp1.066 triliun akan berasal dari BUMN. “Makanya, sudah tepat pemerintah memodali BUMN. Sebab berharap dari APBN sudah sangat cekak. Kita butuh modal yang sangat besar untuk bangun mega proyek-proyek infrastruktur,” tutupnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Bangun Pelabuhan Selaru - PTK dan SBI Gandeng Perusda Panca Karya

NERACA Jakarta – Dukung pembangunan infrastruktur, Pertamina Trans Kontinental (PTK) sebagai anak usah PT Pertamina bersama-sama Soletanche Bachy International (SBI)…

Kembangkan Bisnis Alat Kesehatan - Indofarma Gandeng Kerjasama Fors Fortis Medika

NERACA Jakarta – Kembangkan ekspansi bisnis sebagai produsen alat-alat kesehatan, PT Indofarma Tbk (INAF) menggandeng kerjasama Fors Fortis Merdeka (FF…

Bisa Kenakan Tarif Bagasi Setelah Sosialisasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan pihak Lion Air dan Wings Air bisa mengenakan tarif bagasi setelah sosialisasi yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPEI Dukung Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

  NERACA   Jakarta - Lembaga Pemerintah Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan menggunakan skema National Interest Account…

Cara Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan 9%

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berharap pada akhir tahun 2019 angka persentase kemiskinan di…

Hongkong Ingin Tingkatkan Perlindungan TKI

    NERACA   Jakarta - Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hongkong, Law Chi Kwong mengunjungi Indonesia dengan misi bertukar…