BUMN Karya Didorong Sosialisasi Rencana Bisnis

NERACA

Jakarta -Suntikan modal pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp75 triliun memunculkan keraguan publik di mana dikhawatirkan dana tersebut rawan diselewengkan. Selain pengawasan harus ekstra ketat, Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia), mendorong agar BUMN Karya memaparkan rencana bisnisnya kepada publik.

“Selain pengawasan, publik ingin tahu rencana bisnis BUMN Karya seperti apa dan harus sesuai dengan harapan pemerintah yang akan menggenjot infrastrukutur,” ujar Sekretaris Jenderal Gapensi, H. Andi Rukman Karumpa, di Jakarta, kemarin. Sebagaimana diketahui, Komisi VI DPR dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya menyetujui usulan PMN tambahan senilai Rp 6 triliun. Secara keseluruhan PNM disalurkan sebesar Rp75 triliun. Sebanyak sekitar tiga BUMN karya memperoleh PNM sebesar Rp8,5 triliun. Mereka masing-masing PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp3,6 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp3,5 triliun dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp1,4 triliun. DPR pun merekomendasikan pengetatan pengawasan dan pembinaan kepada BUMN terkait. Andi mengatakan, selain pengawasan, jauh hari sebelumnya, BUMN-BUMN tersebut perlu memaparkan rencana bisnisnya. Rencana bisnis tersebut terkait proyek-proyek infrastruktur apa saja yang akan dibangun, nilai proyek, sumber pendanaan, dan proyeksi komersil bagi perusahaan. Gapensi mengatakan, melalui rencana bisnis tersebut masyarakat akan punya barometer untuk mengawasi dan menilai sukses tidaknya PNM terhadap BUMN Karya. Menurut Andi, suntikan PNM merupakan strategi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk menyiasati keterbatasan dana pembangunan infrastruktur. Pada 2014, dana APBN untuk pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp206 triliun. Pada tahun ini justru menurun menjadi Rp149 triliun. Dia menyarankan, agar optimal maka dana terbatas tersebut disuntikan ke BUMN Karya untuk dijadikan modal. Dengan menguatkan modal maka debt to equity ratio (DER) perusahaan menurun. Sehingga perusahaan memiliki kekuatan lebih besar untuk membiayai proyek-proyek terbaru melalui skema pinjaman. Sebagai contoh, Waskita Karya akan mengalami penurunan DER menjadi 1,02 kali dari sebelumnya 3,25 kali. Sebagaimana diketahui, pemerintah membutuhkan dana pembangunan proyek infrastruktur tahun 2015-2019 hingga Rp5,519 triliun. Sebesar 19,32% atau sekitar Rp1.066 triliun akan berasal dari BUMN. “Makanya, sudah tepat pemerintah memodali BUMN. Sebab berharap dari APBN sudah sangat cekak. Kita butuh modal yang sangat besar untuk bangun mega proyek-proyek infrastruktur,” tutupnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Bisnis Semen Masih Lesu - Indocement Patok Pertumbuhan Konservatif

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan masih terjadinya kelebihan pasokan pasar semen dalam negeri dan juga melihat pencapaian kinerja keuangan sepanjang tahun…

Bank Daerah dan Swasta Didorong Ikut Danai Proyek Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)…

Kontroversi Utang BUMN

Oleh: Dr. Revrisond Baswir, Staf Pengajar FEB UGM BUMN adalah amanat Pasal 33 UUD 1945. Sebagai amanat Pasal 33 UUD…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Tetapkan Tarif Ojek Online Naik

  NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah menetapkan biaya tarif ojek online. Tarif terbaru ini…

Ekonomi Terus Tumbuh, Easywell Targetkan Pasar Indonesia

    NERACA   Jakarta - Dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia tahun 2018 mengalami pertumbuhan…

6,4 Juta Liter BBM Diselewengkan

  NERACA   Jakarta – Badan Penyalur Hilir Migas (BPH Migas) melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM. Hasilnya, sejak 2016 hingga…