Bangun Rusun Daerah Perlu Verifikasi Data

NERACA

Jakarta - Indonesia Property Watch meminta pemerintah agar memverifikasi data kebutuhan perumahan sebelum membangun rumah susun di suatu daerah supaya kebijakan yang ada benar-benar diterapkan sesuai target yang telah ditetapkan."Sebelum melakukan pembangunan rusunawa dibeberapa kota seharusnya pemerintah mempunyai data pasti berapa banyak kebutuhan di daerah tersebut," kata Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda, di Jakarta, Senin, (23/2).

Menurut dia, hal itu sangat penting untuk menghindari salah target pemerintah yang hanya dilihat dari aspek fisik.Dengan begitu langkah tersebut dinilai bakal menghindarkan rusunawa yang telah terbangun namun kemudian tidak terisi karena tidak ada kebutuhan.

Untuk itu, Indonesia Property Watch menilai pemerintah seharusnya bisa melanjutnya program seperti pembentukan Badan Otonomi Perumahan atau dapat juga model sederhana dengan BLU di daerah-daerah yang akan menguasai bank tanah pemerintah untuk dibangun rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

Selain itu, juga Ali menyatakan bahwa pemanfaatan dana-dana jangka panjang seperti dana BPJS (Badan penyelenggara Jaminan Sosial) juga dapat dibentuk untuk sektor perumahan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengungkapkan, kalau pemerintah menargetkan pembangunan 10.000 unit rusunawa (rumah susun sederhana sewa) dan rusunami (rumah susun sederhana milik) yang diperuntukkan bagi kalangan pekerja/buruh pada tahun ini.

"Proses pembangunan rusunawa pekerja di dua provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah dimulai. Saat ini sudah masuk dalam tahap lelang/tender. Kita harapkan semuanya berjalan lancar," katanya.Pembangunan perumahan susun bagi pekerja itu akan dilakukan di sekitar kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia dengan tahap pertama pembangunan rusunawa pekerja dilaksanakan di Kota Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang (Jawa Tengah) serta Kota Surabaya (Jawa Timur).

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, menyebutkan tahun ini pemerintah mengaanggarkan senilai Rp8,3 triliun untuk pembangunan rumah hunian. Dan anggaran sebesar itu dapat diakses oleh setiap pemerintah daerah (Pemda)."Saat ini kami masih terus melakukan inventarisasi daerah mana saja yang telah menyiapkan lahan untuk dibangun rumah, kalau tanahnya sudah siap maka segera dibangun," ujarnya.

Menurut dia, anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk membangun hunian baik berupa rumah susun, ataupun rumah konvensional. "Tahun 2015, kementerian menargetkan membangun 314 ribu hunian baik berupa rumah susun maupun rumah konvensional. Kementerian sendiri masih melakukan inventarisasi daerah mana saja yang telah menyiapkan lahan untuk dibangun,” ujar Basuki. [agus]

BERITA TERKAIT

Sumsel Ajak Investor Percepat Bangun KEK Tanjung Api-api

Sumsel Ajak Investor Percepat Bangun KEK Tanjung Api-api NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengajak investor untuk melakukan…

Pendapatan Daerah Banten Triwulan Satu 2019 Lebihi Target

Pendapatan Daerah Banten Triwulan Satu 2019 Lebihi Target NERACA Serang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten mengungkapkan target pendapatan dari…

KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Direktur Jenderal Dukcapil Kementrian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh (kanan) menandatangani kerja sama pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…