KTP Elektronik Dukung Efisiensi Transaksi Keuangan

NERACA

Jakarta -Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri meningkatkan kerja sama layanan keuangan melalui pemanfaatan data kependudukan, nomor induk kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik.Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah mengatakan, data yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat digunakan bank sentral untuk mendukung efisiensi transaksi keuangan.

"Dengan pemanfaatan data tersebut, masyarakat akan mendapat beberapa manfaat, antara lain penyaluran kredit dapat terlaksana lebih mudah dan cepat, biaya proses identifikasi calon nasabah menjadi lebih murah, dan potensi terjadinya kejahatan (fraud) dalam transaksi keuangan menjadi berkurang," ujar Halim, saat penandatanganan kerja sama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, H. Irman, di Jakarta, Senin (23/2).

Penandatanganan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman mengenai Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Layanan Lingkup Tugas Bank Indonesia yang telah ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pada 6 Mei 2013 lalu.

Halim mengungkapkan, data dan informasi merupakan elemen penting dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menjamin keandalan dan kelancaran sistem pembayaran.Selama ini, data yang didapatkan berasal dari survei, laporan, dan pertukaran data dengan berbagai instansi.

Namun, permasalahan mendasar yang ditemui selama ini adalah ketunggalan data, yang kini dapat diatasi dengan digitalisasi data kependudukan melalui sistem biometrik."Bank Indonesia menyadari bahwa data yang dihimpun dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan salah satu data kunci untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan tugas Bank Indonesia," kata Halim.

Masyarakat sendiri diharapkan dapat memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan oleh Bank Indonesia.Manfaat lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan penggunaan data tersebut adalah lebih baiknya pelaksanaan assessment perilaku keuangan sektor rumah tangga, surveillance implementasi kebijakan Loan to Value (LTV), dan Sistem Informasi Debitur (SID) yang lebih akurat karena adanya ketunggalan data kependudukan.

Pemanfaatan data secara lebih luas akan dilakukan BI dalam penerbitan Financial Identity Number (FIN). FIN merupakan Nomor yang bersifat unik, yang diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan. FIN dapat menyediakan informasi mengenai potensi nasabah secara memadai sehingga lembaga keuangan formal mampu menyediakan produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan.

"Luasnya cakupan data yang dimiliki Kemendagri akan memastikan kelengkapan basis data dalam FIN, dan pada gilirannya akan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat," ujar Halim.Kesepakatan kerja sama yang akan berlangsung hingga 6 Mei 2018 mendatang ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP pemanfaatan data, implementasi pemanfaatan data kependudukan oleh Bank Indonesia, serta sosialisasi pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…

BCA Syariah Telah Salurkan Pembiayaan UMKM Capai Rp1,01 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat pembiayaan untuk segmen UMKM sebesar Rp 1,01…