NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan akan menyebarluaskan literasi keuangan yang bertujuan meningkatkan akses keuangan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi jalan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang pada 2014 tercatat 0,41. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, upaya untuk meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman keuangan juga secara perlahan akan mengurangi tingkat ekslusivitas akses keuangan serta mendorong inklusivitas keuangan pada seluruh masyarakat Indonesia.

"Akses produk dan jasa keuangan ini tidak boleh eksklusif, namun harus inklusif. Jadi tidak ada satu pun keluarga, atau anggota masyarakat yang tdak masuk radar jasa keuangan," ujar Muliaman di Jakarta, Senin (23/2). Pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi, yang diukur dari indikator "gini ratio" menjadi 0,4 pada 2015. Target kesejahteraan tersebut juga dituangkan dalam Undang-undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Muliaman menyadari, upaya untuk mendorong keuangan inklusif, yang pada 2013 baru mencapai 59,7%, akan terus menjadi fokus OJK, karena peran akses keuangan, yang dapat berkontribusi untuk pembangunan dan stabilitas perekonomian. "Meningkatnya akses keuangan ini akan membuat masyarakat di daerah dapat lebih dekat dan dapat terbantu dengan produk dan jasa keuangan," ungkapnya.

Untuk mendorong keuangan inklusif, ujar dia, yang menjadi fokus perhatian adalah upaya meningkatkan terlebih dahulu pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Muliaman menuturkan, seluruh lapisan masyarakat perlu memahami secara menyeluruh kelebihan, dan manfaat, begitu juga dengan kekurangan dari setiap produk dan jasa keuangan.

"Agar masyarakat tahu produk dan jasa keuangan mana yang cocok dengannnya, tidak tertipu, sehingga mampu mmebantu memberdayakan dirinya," papar dia. Maka dari itu, sambung Muliaman, untuk meningkatkan akses keuangan yang dapat menggerakan perekonomian seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan, hal yang paling mendasar untuk dilakukan adalah meningkatkan pemahaman atau literasi keuangan. Tingkat literasi keuangan di Indonesia pada 2013, menurut survei OJK hanya sebesar 21,8%.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, peningkatan literasi keuangan dan akses keuangan, harus dapat menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Akses keuangan ini, kata Anies, akan membantu masyarakat kelas menengah ke bawah terutama yang hidup di daerah untuk meningkatkan pendapatannya.

"Masyarakat di daerah harus tahu harga barang yang mereka produksi di daerah dengan harga barang itu saat dijual ke kota," kata dia. Anies mengatakan akses keuangan ini juga perlu ditopang oleh infrastruktur dan kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan begitu, masyarakat yang memiliki usaha di daerah, terutama sektor UMKM, akan terbantu dengan hadirnya jasa keuangan, salah satunya untuk meningkatkan pembiayaan. Infraastruktur akses keuangan di daerah ini juga harus membantu masyarakat untuk menekan biaya operasional dan logistik dalam kegiatan usaha mereka. [fb]