OJK dan KPPU Harus Terlibat - Merger Perusahaan Publik

NERACA

Jakarta - Upaya pemerintah untuk menggabungkan dua bank BUMN, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dinilai harus mengutamakan faktor kehati-hatian lantaran kedua bank pelat merah tersebut merupakan bank besar sekaligus perusahan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Oleh karena itu, upaya merger harus memenuhi unsur yang tidak melibatkan perusahaan ke dalam persaingan usaha tidak sehat. Menurut Indra Safitri, pengamat hukum pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus terlibat dalam mengatur hal tersebut.

“Isu ini akan berpengaruh ke harga saham dan berimplikasi pada pelanggaran hukum. OJK, selaku regulator, harus turun tangan dengan memberi sinyal peringatan agar wacana-wacana yang muncul di masyarakat terkendali. Sedangkan KPPU bertugas mengawasi bahwa akuisisi perusahaan tidak diperkenankan mengandung unsur monopoli,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/2).

Secara legal formal, menurut Indra, rencana merger perusahaan seharusnya melewati tahapan pembuatan pernyataan merger yang disampaikan ke OJK. Kemudian selanjutnya dibawa ke rapat umum pemegang saham (RUPS) yang memperhatikan kepentingan perseroan.

Selain itu, merger perusahaan juga harus menjamin hak pemegang saham publik dan karyawan. “Kalau karyawan tidak terpenuhi haknya, maka merger itu batal. Tanpa adanya persetujuan dari direksi, merger perusahaan juga tidak bisa dilaksanakan,” ungkap Indra.

Karena proses merger terkait dengan saham publik, lanjut Indra, maka informasi yang belum berdasar akan berpotensi kuat melanggar hukum. Dengan demikian, OJK diharapkan segera mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai pihak awal penyebar wacana, agar menyampaikan informasi yang clear perihal rencana merger BNI dan Mandiri.

Bahkan, Indra mengingatkan bahwa seorang Menteri Keuangan sekali pun bisa digugat terkait informasi yang kurang akurat terkait merger perusahaan publik. “Kejadian ini pernah terjadi pada waktu BCA mau dijual. Saat itu Menteri BUMN dijabat Laksamana Sukardi,” papar Indra.

Namun demikian, gugatan perdata terhadap Menteri Keuangan harus dilaporkan oleh investor yang merasa dirugikan terkait informasi menyimpang dan berimbas pada pergerakan harga saham. Berkaca dari segala potensi risiko dan carut-marutnya permasalahan yang melingkupi upaya merger Mandiri dan BNI, Indra menyimpulkan agar pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak asal melempar wacana tanpa menghitung implikasi dari dampak tersebut. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Dapatkan Dividen Bisnis, Ini Kata Investor di Platform Santara

    NERACA   Jakarta - Bulan Oktober kemarin merupakan musim bagi dividen bagi investor di platform Santara. Lima penerbit…

Penyelamatan AJB Bumiputera Tunggu PP

  NERACA   Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Dito Ganindito mengatakan langkah awal untuk menyelamatkan Asuransi Jiwa Bersama (AJB)…

Sun Life Buka Kantor Pemasaran di Surabaya

    NERACA   Surabaya - Memperkuat bisnis dan penetrasinya di wilayah Jawa Timur khususnya Surabaya, PT Sun Life Financial…