Pemerintah Tak Perlu Merger Bank BUMN

NERACA

Jakarta - Penerapan pasar tunggal ekonomi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN Economic Community membuat pemerintah seolah panik dan serta-merta mencari kebijakan baru dengan harapan melindungi pelaku industri Tanah Air agar tidak kalah bersaing dengan pelaku industri negara lain.

Di sektor perbankan misalnya, kebijakan jalan pintas berupa penggabungan beberapa bank milik pemerintah pun digagas demi mengejar kekuatan aset yang memang tertinggal jauh dari aset bank dari negara-negara ASEAN lainnya.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Gatot Murdiantoro Suwondo, menilai bahwa ide tersebut bakal sulit untuk direalisasikan. Pasalnya, dua bank yang akan di merger atau digabung yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan BNI yang sama-sama merupakan bank dengan kapitalisasi besar.

“Pada dasarnya, tujuan akhir dari pemberlakuan MEA itu bukan terbatas persaingan bisnis antarnegara, melainkan untuk mencapai kesejahteraan bersama di ASEAN. Apalagi menjadi ajang untuk saling mematikan bisnis di negara yang dianggap sebagai kompetitor,” ujar Gatot, dalam diskusi Emiten Bicara Industri dengan tema “Melirik Konsekuensi Merger Dua Perusahaan Terbuka”, di Jakarta, Rabu (18/2).

Kalau pun pemerintah berhasil menuntaskan ambisinya untuk menggabungkan BNI dan Mandiri, menurut Gatot, tingkat permodalan bank hasil merger juga masih jauh lebih rendah dari bank terbesar di Singapura dan Malaysia. "Kalau diibaratkan pertandingan tinju, bank di sana kelas berat. Tetapi, bank merger di sini masih kelas bulu. Jadi, tetap berat untuk bersaing," katanya seraya menyindir.

Sedianya, lanjut Gatot, prinsip dasar dari MEA adalah upaya peningkatan kerja sama untuk mengembangkan pasar keuangan di tingkat regional. Sehingga, kerangka perdagangan bebas ini tidak berupaya untuk menjadi pemenang dan pecundang.

“Jadi, kenapa banyak pihak harus khawatir kalau ada wacana peningkatan kerja sama di ASEAN? Kondisi ini seharusnya jangan semata-mata disikapi dengan penggabungan bank. Merger bank itu tidak mudah, berdasarkan pengalaman saya di masa lalu,” tutur Gatot.

Proses tidak mudah

Saat masih bergabung dengan Bank Duta dahulu, Gatot mengisahkan bahwa upaya merger bank tersebut dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk terbukti telah memicu kerugian finansial dan sosial akibat banyak data debitur yang hilang, pemecatan karyawan dan pada akhirnya menyebabkan penurunan kualitas kerja akibat perbedaan kultur dalam berbisnis.

“Kalau data-data itu hilang tentu debitur yang senang, sedangkan bank merugi. Belakangan ini sudah tenang-tenang, Menteri Keuangan (Bambang Brodjonegoro) justru bicara lagi isu ini (merger). Proses merger itu tidak mudah,” tegas Gatot.

Di lain pihak, dengan segala konsekuensi negatif yang ditimbulkan dari proses merger, Gatot juga menegaskan bahwa realita saat ini bank-bank nasional dengan kategori BUKU 4 sudah bisa dianggap cukup memiliki daya saing di level ASEAN. Dengan demikian, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan seharusnya tidak perlu berkeras untuk menggabungkan bank-bank tersebut.

Menurut Gatot, ada sejumlah alasan yang bisa mendorong pemerintah untuk melakukan merger bank BUMN, seperti rencana mengejar pertumbuhan ekonomi atau membuka pasar baru. Selain itu, penggabungan bank juga bisa sebagai langkah sinergis untuk saling melengkapi. Atau, untuk menghindari penutupan bank melalui penambahan modal. Tapi kalau wacana merger saat ini masih hanya sebatas prestise saja,” ungkap Gatot.

Dia juga mempertanyakan alasan dari pemerintah yang ambisius untuk menggabung dua bank BUMN ini, karena dikhawatirkan justru akan menguntungkan satu bank swasta berkapitalisasi besar untuk melesat naik di tengah proses merger. Hal tersebut lantaran dengan isu merger maka harga saham kedua bank, baik Mandiri maupun BNI, bisa saja terkerek naik namun juga bisa pula terperosok ke level lebih rendah. [ardi]

BERITA TERKAIT

Plus Minus Super Holding BUMN

Oleh: Djony Edward Calon presiden Jokowi pada debat kelima mengungkapkan rencananya untuk membentuk super hodling Badan Usaha Milik Negara (BUMN).…

Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat…

Pertimbangkan Kondisi Pasar - Anak Usaha BUMN IPO di Paruh Kedua

NERACA Jakarat – Sejak pembukaan perdagangan di tahun 2019, baru tiga perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Harusnya Turun Tangan Bikin Bank Syariah

  NERACA   Jakarta – Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia mestinya menjadi kiblat ekonomi syariah dunia. Nyatanya…

OJK Komitmen Dukung Pembiayaan Berkelanjutan

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk menjalankan program pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk mendorong kinerja…

BCA Dinobatkan The World's Best Banks 2019

      NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dinobatkan sebagai The World’s Best Banks 2019…