NERACA

Jakarta - Ketersediaan perumahan merupakan salah satu elemen kesejahteraan masyarakat sesuai amanah UUD 1945 dan program pemerintah Nawacita atau sembilan agenda perubahan untuk Indonesia yang di bawa presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Faktanya di lapangan, saat ini kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan (backlog) perumahan masih sangat besar. Menurut PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), backlog perumahan sampai saat ini sudah mencapai 15 juta unit rumah.

Backlog perumahan selalu terjadi di negara-negara berkembang. Untuk itu harus ada langkah khusus agar bisa menanggulanginya, sehingga kekurangan perumahan bisa diatasi dengan baik. Di Indonesia sendiri sudah memiliki kebijakan dalam mengentaskan backlog perumahan di setiap era pemerintahan baru. Bila dahulu ada kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat, kali ini di pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla program sejuta rumah di luncurkan.

Menyadari program pembangunan sejuta rumah untuk rakyat kecil tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah akan melibatkan seluruh stakeholder sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya untuk merealisasikan program tersebut,”Program sejuta rumah ini akan dirinci betul, pemerintah sendiri akan membangun sebanyak 600 ribu unit yang akan diserahkan ke Perumnas khusus untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara sisanya akan dikerjakan oleh kalangan pengembang khususnya untuk yang non MBR,” ujar  Sofyan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres).

Selain itu, pemerintah juga akan melibatkan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebagai leader dan juga motor untuk pembiayaan program sejuta rumah. Banyak alasan, mengapa pemerintah mempercayakan BTN untuk program tersebut, selain memiliki pengalaman mumpuni dalam bisnis pembiayaan perumahan selama 65 tahun, juga infrastruktur yang siap dan di dukung jaringan yang besar tersebar di daerah,”Khusus pembiayaan perumahan rakyat, bank BTN lah yang punya pengalaman,”kata Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia, Zulkifli Syarif Koto.

Direktur Utama BTN Maryono menyambut baik, langkah pemerintah memberikan kepercayaan perseroan sebagai peran sentral dalam pelaksanaan program perumahan nasional yang diperuntukkan bagi rakyat di Indonesia,”Kami siap untuk menjadi motor dalam menggerakkan program rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk lebih besar lagi. Ini adalah program pemerintah dan menjadi tugas mulia bagi kami untuk merealisasikannya,”ujarnya.

Ada dua peran utama BTN diharapkan menjadi motor merealisasikan program sejuta rumah. Pertama, BTN akan duduk sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan lending products kepada seluruh pihak terkait pembangunan perumahan, baik dari sisi pasokan maupun kebutuhan. Kedua, BTN menjadi inisiator dan integrator kerjasama antar-institusi dalam meningkatkan pasokan rumah.

Kata Maryono, masalah perumahan nasional memang cukup kompleks dan perlu campur tangan pemerintah mengatasinya. Permasalahan utamanya menyangkut pasokan, yaitu lahan dan infrastruktur, material bangunan, serta peraturan yang menyangkut pembangunan perumahan itu sendiri,”Masalah lainnya adalah penghasilan masyarakat yang terbatas, kesiapan dukungan dana dari perbankan yang umumnya didukung oleh dana jangka pendek. Penyediaan dana jangka panjang oleh pasar modal sampai saat ini juga belum tersedia,”ungkapnya.

Intervensi Komperehensif

Oleh karena itu, perlu intervensi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pasokan perumahan, khususnya perumahan murah. Selain itu, intervensi pemerintah juga dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Idealnya, kata Maryono, BTN diberi kewenangan mengelola agar program rumah rakyat berjalan dengan dukungan penuh pemerintah.

Bagi Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Eddy Ganefo, backlog perumahan banyak dialami MBR dan karena itu penurunan suku bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLLP) perlu diperhatikan serius, disamping harus dibarengi dengan penambahan anggaran pemerintah.

Menurut Direktur Utama Perum Perumnas, Himawan Arief, intervensi pemerintah pada program perumahan nasional untuk MBR bisa meniru Singapura. Dimana negara tersebut, bersedia memberi 80% subsidi pemerintah. Hasilnya, Badan Pembangunan Perumahan (Housing Development Board/HDB) bisa memberikan pinjaman ke masyarakat. Negara modern Korea Selatan pun menerapkan sistem serupa,”Kedua negara ini membantu dalam penyediaan pasokan, sehingga harganya jauh lebih murah dari rumah komersial,”ungkapnya.

Tidak mau program sejuta rumah ini hanya menjadi slogan di atas kertas, pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla akan lebih fokus untuk memberi  kemudahan pembayaran uang muka dan bunga KPR rendah melalui skema subsidi maupun fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Untuk itu pemerintah akan memaksimalkan dukungan pendanaannya melalui APBN, BPJS, dan Bapertarum. Selain itu juga dana pinjaman luar negeri melalui World Bank dan ADB yang bunganya murah.

Selain soal dana, pemerintah juga akan mempermudah aturan mengenai pembangunan perumahan.  Masalah ini selama ini menjadi penghambat pembangunan rumah murah  secara nasional. (bani)