NERACA

Jakarta - Wacana pemerintah untuk menghentikan penempatan pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri dinilai kontraproduktif dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah, utamanya di pedesaan.

Sebelumnya, karena alasan harga diri dan martabat bangsa, Presiden RI Joko Widodo menyatakan akan menutup pengiriman TKI. Hal tersebut dikatakan Presiden dalam Munas II Partai Hanura, Jumat (13/2/2015) malam. "Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas, dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat," kata Jokowi.

Berkenaan dengan hal itu, Ketua Satuan Tugas TKI Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi mengatakan, pemerintah seharusnya tidak melupakan dampak positif penempatan TKI ke luar negeri, diantara kebaikan tersebut adalah pembangunan dan modal segar yang masuk ke desa-desa dari TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) yang selama ini dinafikan eksistensinya oleh negara.

“Uang gaji yang mereka peroleh digunakan untuk modal kerja, berwirausaha dan pendidikan keluarganya yang kesemuanya ini bermuara pada perbaikan taraf hidup dan kualitas kesejahteraan,” tegas Nofel, dalam keterangan resminya, kemarin.

PLRT, kata Nofel, adalah pekerjaan mulia yang bisa jadi pilihan bagi peminatnya. Rakyat sudah mulai banyak belajar dan pintar menentukan jalan hidup demi memuliakan kehidupan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi keluarganya. ”Biarkanlah mereka membuat pilihan dalam menentukan dan mendapatkan penghasilannya sendiri, dan Negara harus hadir dimanapun mereka berada,”kata Nofel.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga harus menjamin tidak ada lagi penempatan TKI non prosedural atau illegal. Karena hal tersebut yang sebenarnya merupakan salah satu sumber masalah. Menurut dia, selama ini penempatan TKI non prosedural bahkan tak jarang dijadikan lahan berbagai oknum pemerintah, baik ketika keberangkatannya maupun ketika ada permasalahan setelah TKI bekerja.

“Pemerintah tidak perlu melakukan moratorium, sejauh penempatan TKI itu secara legal dan melalui PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang kompeten dan profesional,” ungkap Nofel.

Saat ini, sambung dia, rakyat menunggu dari Pemerintah untuk suatu kebijakan, program dan langkah cepat, tepat dan terukur yang dapat dilakukan jika memang pemerintah akan menutup seluruhnya penempatan TKI ke luar negeri. “Rakyat menunggu program dan kebijakan aspiratif yang dapat dinikmati dan langsung menghasilkan untuk memenuhi kebutuhannya, terutama untuk para TKI dan keluarganya. Bukan sebatas program yang berupa wacana dan dalam jangka pendek 3-4 tahun ke depan, namun juga berkesinambungan,” pungkas Nofel.

Disisi lain, Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidyatullah menegaskan, jika pemerintah bisa menghentikan pengiriman TKI lebih cepat, maka itu akan menjadi prestasi baik. Namun, moratorium pengiriman TKI sejatinya dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas. "Jika memang pemerintahan yang sekarang dapat melakukannya lebih cepat, berarti akan menjadi suatu prestasi yang baik," kata Poempida.

Lebih lanjut Poempida mengatakan, rencana penghentian pengiriman TKI informal (PRT) memang sudah menjadi rencana kerja pemerintahan sebelumnya yang menargetkan 'zero TKI informal' pada 2017 mendatang. Namun, yang harus diperhatikan pemerintah kata dia, adalah konsekuensinya, yakni penegakan hukum harus dilakukan secara konsekuen dan konsisten.

Hal ini agar tidak terjadi pasar gelap perdagangan manusia Indonesia di luar negeri, mengingat ada masyarakat ekonomi ASEAN akan membuka peluang perdagangan manusia yang lebih besar. "Oleh karena itu, hukum secara tegas harus diberlakukan bagi mereka yang terlibat. Pasalnya, sampai saat ini pencapaian penegakan hukum dalam konteks perdagangan manusia masih sangat minim," pungkas mantan Wakil Ketua Timwas DPR ini.

Penuhi 3 Syarat

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mendukung penuh rencana Presiden joko Widodo yang akan menghentikan pengiriman TKI sektor pekerja rumah tangga (PRT) di seluruh negara penempatan. "Apjati mendukung langkah presiden untuk menyetop PRT ke seluruh dunia. Namun presiden harus mencarikan solusi lain," kata Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah.

Menurut Ayub, penghentian pengiriman TKI PRT akan miulus apabila pemerintah melakukan tiga hal Pertama, menyediakan lapangan kerja di dalam negeri, kedua, memperluas kesempatan kerja TKI formal di negara penempatan. Ketiga menghilangkan mafia pengiriman TKI ilegal. "Tiga hal ini menjadi kesatuan yang harus segera diambil langkah-langkah oleh presiden yang dikoordinasikan ke seluruh instansi terkait," imbuhnya.

Apjati meminta pemerintah untuk memberikan pelatihan dan pendidikan bagi TKI sehingga bisa meningkatkan keterampilannya dan memperoleh kesempatan kerja di sektor formal di negara penempatan.