NERACA

Jakarta -  Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai rencana Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia akan menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat karena akan menghilangkan modal segar yang masuk ke desa-desa TKI.

"Uang gaji yang mereka peroleh digunakan untuk modal kerja, berwirausaha dan pendidikan keluarganya yang semuanya bermuara pada perbaikan taraf hidup dan kualitas kesejahteraan," kata Ketua Satuan Tugas TKI Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi, di Jakarta, Rabu (18/2).

PRT, katanya, adalah pekerjaan mulia yang bisa menjadi pilihan bagi peminatnya. Rakyat sudah mulai banyak belajar dan pintar menentukan jalan hidup demi memuliakan kehidupan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi keluarganya.

"Biarkanlah mereka membuat pilihan dalam menentukan dan mendapatkan penghasilannya sendiri, dan negara harus hadir dimanapun mereka berada," kata Nofel.

Di sisi lain, ujarnya, pemerintah juga harus menjamin tidak ada lagi penempatan TKI nonprosedural atau ilegal karena hal tersebut yang menjadi sumber masalah.

Menurut dia, selama ini penempatan TKI nonprosedural bahkan tak jarang dijadikan lahan berbagai oknum pemerintah, baik ketika keberangkatannya maupun ketika ada masalah setelah TKI bekerja.

"Pemerintah tidak perlu melakukan moratorium, sejauh penempatan TKI itu secara legal dan melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang kompeten dan profesional," ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa saat ini rakyat menunggu kebijakan dari pemerintah, program dan langkah cepat, tepat dan terukur yang dapat dilakukan jika memang pemerintah akan menutup seluruhnya penempatan TKI ke luar negeri.

"Rakyat menunggu program dan kebijakan aspiratif yang dapat dinikmati dan langsung menghasilkan untuk memenuhi kebutuhannya, terutama untuk para TKI dan keluarganya. Bukan sebatas program yang berupa wacana dan dalam jangka pendek 3-4 tahun ke depan, namun juga berkesinambungan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan menutup pengiriman TKI.  "Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas, dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat," kata Jokowi.

Menanggapi perintah presiden, BNP2TKI pun siap melakukan berbagai langkah dan gebrakan dalam rangka mewujudkan perintah Presiden tersebut.

"Intinya kita siap mengamankan perintah Presiden. Sebagai bangsa yang besar, kita harus angkat harkat dan martabat bangsa," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid.

Menurut Nusron, untuk bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) kuncinya ada pada pendidikan. Baik untuk TKI di sektor formal maupun sektor nonformal, semuanya harus dibekali dengan pendidikan yang memadahi.

"Makanya, BLK (Balai Latihan Kerja) yang sudah ada harus diupgrade. Sekolah vokasi harus diperbanyak," ujarnya.

Nusron menyadari betul bahwa tenaga kerja harus diupgrade supaya tidak jadi PRT atau Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

"Mereka harus kita angkat dengan pelatihan. Sehingga benefitnya juga lebih optimal dan lebih banyak. Kami setuju, dan memang itu tugas besar kita di BNP2TKI, dan tentunya Kemenaker," terangnya.

Menurut dia, sekarang ini hampir di semua kabupaten/kota ada BLK. Tetapi, kata dia, memang belum ada yang dispesifikasikan untuk calon TKI. Karena itu, perlu diupgrade BLK-BLK yang ada itu untuk dioptimalkan memberikan pelatihan bagi para calon TKI agar dalam penempatannya bisa di sektor formal, bukan lagi menjadi PRT.

“Benar yang disampaikan Presiden bahwa masih banyaknya PRT kita di luar negeri itu membuat kita sebagai Negara malu. Karena ini masalah martabat. Untuk itu, perlu didorong peningkatan kompetensi para calon TKI dan pengawasan atas upaya-upaya itu juga perlu ditingkatkan,” ujarnya. [agus]