Harga Solar Tetap Rp6.400 / Liter

NERACA

Jakarta - Pemerintah memutuskan harga solar bersubsidi tetap Rp6.400 per liter dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak yang mengalami kenaikan beberapa hari terakhir.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja mengatakan, pemerintah tidak bisa memenuhi permintaan Komisi VII DPR untuk menurunkan harga solar.

"Tingkat harga minyak bumi saat ini dan kecenderungannya naik, oleh karena itu maka permintaan penurunan harga minyak solar tidak dapat dipenuhi," katanya, di Jakarta, Rabu (18/2).

Menurut dia, rata-rata harga indeks pasar untuk minyak solar (MOPS gasoil) pada 13 Februari 2015 meningkat sampai lebih dari 73 dolar AS per barel.

Secara rata-rata sampai saat ini, MOPS gasoil sudah 5,7 persen lebih tinggi dari rata-rata saat pembahasan dengan Komisi VII DPR pada 3 Februari 2015.

Sedangkan, MOPS gasoil periode 25 Desember 2014 sampai 16 Januari 2015 yang menjadi acuan harga Rp6.400 per liter adalah sebesar 64,86 dolar per barel.

"Harga minyak dunia mulai menunjukan kecenderungan kenaikan yang cukup panjang," ujarnya.

Wiratmadja menambahkan, keputusan harga solar Rp6.400 per liter juga mempertimbangkan kestabilan pengelolaan harga dan logistik sepanjang perbedaan harga belum signifikan dan penetapan harga bulanan sesuai rekomendasi Komisi VII DPR.

"Auditor pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit realisasi volume pendistribusian jenis BBM tertentu, penugasan khusus, besaran harga dasar, biaya penugasan pada periode yang telah ditetapkan, besaran subsidi, hingga pemanfaatan selisih-lebih dari harga jual eceran," ujarnya.

Untuk harga BBM lain juga diputuskan tetap yakni minyak tanah Rp2.500 per liter dan premium di luar Jawa-Bali Rp6.600 per liter.

Sebelumnya, sesuai rekomendasi Komisi VII DPR pada 3 Februari 2015, pemerintah berencana menurunkan harga solar menjadi Rp6.200 per liter mulai pertengahan Februari 2015.

Namun, mengingat harga minyak mengalami kenaikan, pemerintah memutuskan harga solar tetap Rp6.400 per liter.

Sebelumnya, saat rapat DPR dan Kementrian ESDM, pemerintah di desak oleh sejumlah fraksi di Komisi VII DPR RI untuk menurunkan harga solar dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.000 per liter.

Fraksi Gerindra adalah salah satu yang memberikan pandangan sebaiknya, harga solar diturunkan menjadi Rp 6.000 per liter. Menurut Fraksi Gerindra, angka Rp 6.000 itu tidak merugikan PT Pertamina, tapi juga tidak membebani APBN. Hal senada juga disampaikan fraksi PKS dan fraksi PKB yang juga meminta pemerintah untuk menurunkan harga solar menjadi Rp 6.100 per liter.

Sementara anggota Komisi VII DPR-RI, Supratman Andi Agtas menambahkan, mayoritas fraksi di Komisi VII DPR-RI sependapat jika pemerintah menurunkan harga solar. Parlemen sudah sepakat untuk menaikkan alpha dari Rp 700 per liter menjadi Rp 1.000 per liter untuk solar,”Intinya kita mau kenaikan alpha itu berpengaruh pada harga minyak. Kami berharap semakin cepat menurunkan solar jadi Rp 6.000 per liter, semakin baik bagi rakyat," ucap Supratman. [agus]

BERITA TERKAIT

Program B20 Hemat Impor Solar Hingga US$937,84 juta

      NERACA   Jakarta - Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20 persen (B20) ke…

Harga IPO Rp 180 Per Saham - Citra Putra Realty Raup Dana Rp 93,6 Miliar

NERACA Jakarta – Resmi mengantungi pernyataan efektif untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dari Otoritas…

Dampak Kapal Bocor Milik SOCI - Tumpahan Minyak Solar Kotori Pantai Pare Pare

    NERACA Jakarta – Kapal Golden Pearl XIV yang menumpahkan minyak di perairan Parepare ternyata milik PT Soechi Lines…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek KPBU Tak Terganggu Tahun Politik

  NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema…

BPS Sebut Angka Kemiskinan Terus Turun

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada September 2018 terus mengalami…

Apkasi Dukung Program P3K 2019

NERACA Jakarta - Jika tidak ada aral melintang, penerimaan tenaga honorer melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau…