Pemerintah Pangkas Subsidi Energi

NERACA

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo memangkas habis anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji ukuran 3 kilogram (kg) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 hingga Rp 230 triliun. Saat ini, pemerintahan Jokowi hanya melakukan subsidi BBM jenis Solar dan Elpiji ukuran 3 kg dalam jumlah sedikit.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menuturkan, pemerintah saat ini menetapkan memberikan hanya subsidi pada solar sebesar Rp 1.000 per liter dan menghapus subsidi bagi Premium. Itu adalah kebijakan subsidi BBM yang memang sudah mulai berjalan sejak awal Januari lalu.

"Subsidi BBM dan elpiji tahun berjalan di APBN-P 2015 sebesar Rp 44,4 triliun dari sebelumnya Rp 274,7 triliun pada APBN 2015. Sehingga ada selisih Rp 230,3 triliun," katanya di Jakarta, Selasa (17/2).

Anggaran tersebut, lanjut dia, tanpa menghitung kekurangan pembayaran BBM dan Elpiji sebelumnya sebesar Rp 33 triliun dari semula yang dianggarkan Rp 46,3 triliun.

Dengan begitu, jika carry over keduanya masuk dalam anggaran subsidi BBM, Elpiji dan Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam APBN-P terpangkas Rp 211,3 triliun menjadi tersisa Rp 64,7 triliun dari Rp 276 triliun di APBN induk 2015.

Sementara subsidi listrik tahun berjalan, kata Bambang, mengalami penurunan Rp 2,5 triliun menjadi Rp 66,1 triliun dari Rp 68,7 triliun tanpa pembayaran carry over tahun sebelumnya yang sebesar Rp 7 triliun.

Tapi jika dimasukkan carry over tersebut, nilai subsidi listrik di APBN-P 2015 menjadi Rp 73,1 triliun atau naik Rp 4,5 triliun dari APBN 2015 sebesar Rp 68,7 triliun. "Subsidi BBM nggak mendominasi lagi di APBN," pungkas Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan anggaran subsidi BBM akan dialihkan kesektor produktif. "

Kelonggaran fiskal akan kita fokuskan pada pembangunan infrastruktur. Tahun ini, kita suntikan dana Rp48 triliun pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sehat bagi pembangunan serta pengembangan infrastruktur," kata Presiden.

Pola pemerintah, menurut Jokowi, memberikan suntikan pada BUMN.

"Jika pemerintah berikan modal Rp10 triliun pada satu BUMN, maka bisa hasilkan Rp70 triliun dan BUMN bisa pinjam ke perbankan karena keuntungan di sektor infrastruktur sangat besar," paparnya.

Pengalihan subsidi, lanjut Jokowi, juga dialokasikan ke sektor pertanian.

"Saya minta menteri pertanian tiga tahun harus bisa swasembada beras, jagung, kedelai, daging. Setelah tiga tahun, Indonesia tidak akan impor beras," ujarnya.

Jokowi menambahkan, benih dan pupuk tidak usah dilelang dan harus diberikan secepatnya pada petani.

"Kita lihat irigasi, lebih dari 52% rusak semuanya, pekerjaan ini harus dicek dan dikontrol langsung. Tahun ini, satu juta hektar sawah harus terairi dan target kita dalam lima tahun membangun 49 waduk, tahun ini ada 13 waduk," tuturnya.

Sementara itu, menurut pengamat Ekonomi Ninasapti Triaswati menilai pencabutan subsidi untuk BBM sangat tepat. Ia menilai anggaran subsidi BBM bisa dialokasikan untuk sektor-sektor lain yang lebih efektif dan produktif.

"Karena uang sebesar sekitar Rp 230 triliun bisa digunakan untuk bangun infrastruktur, jaminan sosial, dan jaminan tenaga kerja, daripada dibakar untuk BBM," ujarnya.

Ninasapti menilai sektor-sektor krusial bisa diperbaiki dan dikembangkan dari dana alokasi subsidi BBM tersebut. Sektor-sektor prioritas yang perlu dikembangkan antara lain transportasi, infrastruktur, elektrifikasi, dan pembangunan kilang minyak. "Pembangunan kilang minyak dan pelistrikan perlu agar tidak tergantung dengan eneregi luar negeri. Perlu kilang, gas, dan pembangkit listrik karena baru78% daerah yang terelektrifikasi," katanya.

Ia menyayangkan selama ini yang menikmati subsidi BBM adalah orang kaya. "Memang perlu bertahap pengalihan subsidi BBM tersebut. Dengan pengalokasian setengah dari jumlah subsidi BBM saja bisa membangun banyak hal," lanjutnya.

Ninasapti mengatakan, penyaluran subsidi BBM untuk sektor-sektor lain bisa dimasukkan ke dalam program kegiatan pembangunan. "Negara maju gak ada subsidi," tegasnya.

Menurutnya, penyaluran subsidi jangan dalam bentuk BLT yang bersifat sementara. "BLT kalau mau disalurkan tetap ada, tapi pengalokasian sifatnya permanen untuk program kemiskinan," jelasnya.

Selain itu, bisa melalui alokasi program kemiskinan, infrastruktur, pendidikan beasiswa untuk anak miskin, dan pertanian. "Nah harusnya subsidi diberikan kepada orangnya. Subsidi design perlu diperbaiki," ujarnya.

Ia menjelaskan, subsidi pupuk jangan diberikan kepada perusahaan, tetapi langsung kepada petani yang membutuhkan. Juga, bantuan pendidikan jangan hanya untuk perbaikan gedung, tetapi kepada masyarakat yang memerlukan. [agus]

BERITA TERKAIT

HMSP : Kenaikan Tarif Cukai Akan Ganggu Ekosistem IHT Nasional

  NERACA Jakarta – PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (HMSP) mengaku belum mendapatkan rincian aturan kebijakan cukai, menyusul pengumuman kenaikan…

LG Kembali Hibahkan Mesin Cuci Laundry ke Pemkot Jakarta Barat

    NERACA   Jakarta - PT. LG Electronics Indonesia (LG) kembali memberikan enam unit mesin cuci laundry pada Pemerintah…

Sinergi Aktif Literasi Digital Siberkreasi, Menumbuhkan Kreatifitas Nitizen

    NERACA   Jakarta - Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi merupakan gerakan sinergis yang mendorong pengguna internet/ netizen di…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Hongkong

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI Mengabulkan Permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Hong Kong…

Membawa Produk Daur Ulang Plastik ke Kancah Internasional

    NERACA   Jakarta - Diaspora dan Desainer Indonesia Mey Hasibuan membawa kasil karyanya yang didominasi dengan bahan sampah…

Proteindotama Cipta Pangan Ingin Tambah 325 Outlet Baru

    NERACA   Jakarta – PT Proteindotama Cipta Pangan dengan tiga brand kulinernya di kategori ayam goreng seperti C’Bezt…