BI Rate Turun, Sinyal Positif Bagi Sektor Riil

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia akhirnya menurunkan suku bunga acuannya atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 7,5% dari sebelumnya 7,75%. Ini sinyal positif bagi perekonomian Indonesia yang tengah gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Dengan begitu, industri perbankan juga harus merespon dengan ikut menurunkan suku bunga simpanan dan suku bunga kredit.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara mengatakan, penurunan BI Rate artinya akan ada tambahan likuiditas di pasar keuangan. Oleh karena itu, bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) juga ikut turun.

"Logikanya memang begitu (suku bunga perbankan harus turun). Jadi bank akan menurunkan suku bunga deposito yang diikuti dengan turunnya bunga kredit," kata Mirza di Jakarta, Selasa (17/2).

Dia melanjutkan bahwa tahun ini Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit di kisaran 14%-15%. Mengenai kekhawatiran ‘kaburnya’ dana asing, Mirza memastikan hal itu tidak akan terjadi. Justru dirinya meyakini semakin banyak arus modal asing yang masuk ke dalam negeri.

“Tidak usah khawatir (capital outflow). Saya lebih optimis Indonesia akan menerima arus modal masuk (capital inflow). Fundamental dijaga dengan baik. Neraca perdagangan surplusnya meningkat, defisit APBN terjaga, inflasi kita turun, dan suku bunga kita masih menarik. Jadi capital inflow diperkirakan masih akan bagus masuk ke Indonesia," tegas Mirza.

Dia juga melihat ekspektasi inflasi ke depan bisa berada di level bawah dari sasaran BI yakni 3%-5%. Selain itu, perubahan kebijakan energi yang dilakukan pemerintah juga menjadi pertimbangan Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga acuan.

"Ketika bulan November 2014 ada kenaikan harga BBM tapi tidak dikaitkan dengan kebijakan fixed subsidiary. Selain itu, setiap bulan pemerintah melakukan adjustment (terhadap harga BBM). Harga minyak juga turun signifikan," kata Mirza.

Dia mengklaim penurunan suku bunga acuan yang dilakukan saat ini masih sejalan dengan kehati-hatian Bank Indonesia untuk tetap menjaga defisit neraca transaksi berjalan dalam tingkat yang sehat.

Melihat Tren

Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menilai kebijakan ini searah dengan bank sentral di sejumlah negara. "Bank sentral negara-negara lain juga kebijakan suku bunga, seperti India. BI mungkin melihat itu sebagai tren yang juga harus dijalankan di Indonesia, langkah BI ini tepat dengan melihat kondisi dunia. Tapi tentunya kita harus jaga stabilitas makro," terangnya.

Bambang juga menilai, pertimbangan utama BI menurunkan suku bunga adalah proyeksi inflasi. Ke depan, inflasi sepertinya akan terkendali bahkan bukan tidak mungkin terjadi deflasi seperti pada Januari 2015.

"Tekanan inflasi tidak setinggi dulu lagi. Ada kecenderungan inflasi rendah, bahkan deflasi," tuturnya. Menurut Bambang, penurunan BI Rate akan membantu sektor riil karena akan memicu kenaikan kredit. Ujungnya adalah investasi akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.

"Pertumbuhan kredit mudah-mudahan bisa naik sehingga harapan kita investasi tumbuh, dari swasta juga bisa muncul. Semangat untuk bersama-sama tumbuh. Investasi akan menjadi yang paling penting di tahun ini," ucap Bambang.

Ekonom UGM Tony Prasetyantono menilai, bahwa Bank Indonesia memiliki ruang untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) menyusul inflasi yang diekspektasikan mulai terkendali pada tahun ini. "Inflasi pada tahun ini maksimal diperkirakan sebesar 5%. Bank Indonesia bisa menurunkan BI Rate minimal 25 basis poin (bps) menjadi 7,5%," tegasnya.

Sudah Terlalu Tinggi

Sebelumnya, pengajar FE Universitas Atma Jaya A Prasetyantoko mengatakan, posisi BI Rate yang berada di level 7,75% dianggap sudah terlalu tinggi. Oleh karenanya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seharusnya BI tidak menaikkan suku bunga acuannya, bahkan apabila kondisi ekonomi membaik, bisa menurunkan BI Rate sehingga memicu suku bunga rendah yang diharapkan mampu mengerek konsumsi rumah tangga.

Berkaca pada tahun lalu, dimana sepanjang 2014 kontribusi konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. "Tahun 2015 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8%. Sementara itu, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,4%-5,8% dan mengarahkan perbankan agar kreditnya tumbuh 15%-17% sejalan dengan dana pihak ketiga (DPK) yang diperkirakan tumbuh 14%-16% pada tahun ini," kata dia.

Dia pun menuturkan jika bank sentral akan mempertahankan ekonomi ketat tentu kontradiktif dengan rencana Jokowi menggeber perekonomian agar tumbuh hingga 7%. Apalagi, selain dana pemerintah, pertumbuhan ekonomi ditopang kredit bank. Dengan bunga acuan tinggi, bunga kredit dipastikan akan ikut melesat. agus/ardi

BERITA TERKAIT

DIALOG KEPALA NEGARA DENGAN KALANGAN PENGUSAHA - Presiden: Ancaman Resesi 1,5 Tahun ke Depan

Jakarta-Presiden Jokowi terus mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan berhati-hati menghadapi ancaman resesi ekonomi dalam 1-1,5 tahun ke depan. Karena, menurut…

Dituntut Inovasi dan Bersaing Global - Pengusaha Muda Jangan Bergantung Proyek Pemerintah

NERACA Jakarta – Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sangat diperlukan khususnya para pengusaha muda. Hanya saja, peran…

Kemenhub Diminta Kembangkan Logistik Dukung Pertumbuhan

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersungguh-sungguh mengembangkan transportasi logistik guna mendukung…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…

Kebijakan Cukai Rokok Jangan Sampai Beratkan Petani

NERACA Jakarta – Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen mendapatkan…

UPAYA MENARIK INVESTOR DATANG KE INDONESIA - “Omnibus Law” Pangkas Aturan Penghambat

Jakarta-Pemerintah siap menerbitkan omnibus law yang akan menjadi payung hukum menyatukan semua peraturan menjadi satu undang-undang (UU). Skema ini diterapkan…