Jakarta – Kalangan pengamat dan akademisi menilai, apabila konflik antara KPK dan Polri terus berlarut-larut di tengah depresiasi rupiah yang kian dalam, potensi pelarian modal dalam beberapa waktu ke depan memiliki nilai probabilitas cukup tinggi karena prospek investasi tidak menentu. Pasalnya, pelarian modal (capital outflow) dapat terjadi sewaktu- waktu dan menekan kinerja neraca pembayaran Indonesia.

NERACA

Pengamat ekonomi yang juga Ketua LP3E Kadin Prof Dr Didiek J. Rachbini menilai, konflik politik dan hukum yang berkepanjangan melibatkan KPK dan Polri akan membuat kepercayaan pelaku pasar kepada pemerintah akan menurun. Terlebih saat ini, berbagai “serangan” dilakukan kepada kedua institusi penegak hukum tersebut. Padahal, kata dia, seharusnya kedua institusi tersebut saling mendukung untuk penegakan hukum di Indonesia karena dengan begitu pelaku pasar akan merasa nyaman masuk ke Indonesia.

Dia mengingatkan akibat fatal yang berpotensi terjadi jika petinggi Istana Negara tidak segera turun tangan menyelesaikannya. terlebih saat ini yang pihak Istana nantikan soal status calon Kapolri sudah jelas sehingga mendesak untuk segera disudahi. "Nantinya pasar akan mempertanyakan kemampuan pemerintah menjalankan kepemimpinan," ujarnya.  

Didiek menyayangkan kisruh KPK dan Polri terjadi di tengah kondisi ekonomi yang belum sembuh. Sejauh ini diakuinya konflik kedua entitas hukum tersebut belum terlalu mengganggu investasi. “Namun, kalau berlarut larut, bahaya. Sebagian orang akan berpendapat bahwa investasinya menggantung,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (17/2).

Di sisi lain, pemerintah masih punya tugas berat untuk menstabilkan ekonomi. Hal itu tercermin dari nilai tukar rupiah terhadap US$ yang tidak stabil serta posisi neraca perdagangan Indonesia yang masih defisit. Menurut dia, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum menemukan pola kebijakan ekonomi yang diyakini pelaku pasar akan menstabilkan makroekonomi. “Masyarakat dihadang masalah politik dan hukum yang dibuat-buat sendiri oleh pemerintah. Coba, kasus KPK dan Polri siapa yang bikin? ,” ujarnya.

Sentimen Negatif

Guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan, pelemahan nilai tukar akan meningkatkan kembali inflasi. Di saat harga barang-barang melonjak naik tinggi, daya beli masyarakat akan tertekan, ini tentu berdampak kemiskinan kian bertambah.

"Saat melihat daya beli masyarakat menurun, pelaku usaha tentu akan menurunkan investasinya, jika investasi menurun maka penciptaan lapangan kerja baru berkurang. Pengangguran meningkat," ujarnya kemarin.

Menurut Erani, pergerakan nilai tukar harus ditahan. Sebab, apabila nilai tukar rupiah menyentuh pada level psikologis baru akan memberi sentimen negatif pada investor. Para pemilik valas akan semakin tidak mau menukarkan valasnya ke dalam rupiah. Karena nilai tukar menurun. Pelemahan nilai tukar terhadap memberi dampak pada impor. Setiap 1% pelemahan rupiah akan membawa peningkatan nilai impor sebesar 0,5%.

Menurut Erani, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap impor tidak bisa berdampak dalam jangka pendek. Sebab, pelaku usaha sudah terikat dalam kontrak bisnis. "Pelaku usaha tidak mungkin bisa langsung memangkas impor ketika melihat nilai tukar melemah. Mereka kan sudah terikat kontrak untuk memenuhi kebutuhannya," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa pengaruhnya baru terasa dalam jangka menengah panjang yakni 6 bulan ke atas. Kala itu, pelaku usaha (importir) melakukan kontrak baru. Akan tetapi, nilai tukar lantas tidak bisa dibiarkan melemah. Sebab, kondisi tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

"Apabila rupiah melemah, yang berkurang adalah kuantitasnya. Tapi dari sisi nilai justru naik. Kalau rupiah terus dibiarkan melemah, bisa jadi pelaku usaha akan kurangi impor. Tapi kondisi ini kan butuh waktu yang panjang" tandasnya.

Dia melihat pelemahan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek ini akan memberikan dampak negatif terhadap sektor riil dan pasar uang. "Saya harapkan ada cara (respon) untuk menjaga nilai tukar. Bisa dari sisi fiskal," tutur dia.

Erani mengatakan, pemerintah diharapkan bisa melanjutkan reformasi struktur perekonomian, terutama terkait ketidakseimbangan eksternal dalam bentuk defisit neraca berjalan Indonesia. Selain itu, mengingatkan agar minat investasi dan daya beli konsumen dipertahankan melalui stimulus kepada dunia usaha dan kebijakan fiskal lain.

Ekonom dari Universitas Atmajaya A Prasetyantoko mengatakan, belum ada alasan tepat bagi BI menaikkan suku bunga pada situasi ekonomi sekarang ini. Walau rupiah terus bergejolak akhir-akhir ini, suku bunga BI Rate tidak perlu naik. Ini tentu dengan syarat, BI masih bisa mengendalikan rupiah.

"Saya memprediksi BI Rate baru ada potensi naik pada triwulan III atau IV tahun ini. Besarannya akan tergantung dari seberapa besar kenaikan dan gejolak yang muncul. Namun maksimum 8,5%," kata dia.

Menurut dia, pengetatan dalam kebijakan moneter yang terjadi beberapa waktu lalu karena selain persoalan inflasi yang meningkat akibat kenaikan BBM juga karena pelarian modal. Mandat BI adalah melakukan stabilisasi harga (sektor riil) dan juga nilai tukar yang mengakibatkan kenaikan harga aset sektor keuangan.

"Karena desakan dari dua sisi ini harga di sektor riil dan di pasar keuangan, BI Rate terpaksa harus berada pada posisi yang relatif ketat," imbuh Prasetyantoko.

Menurut dia, di tengah banyak tekanan inflasi, pemerintah sudah seharusnya bijak dalam mengeluarkan kebijakan ekonominya, seperti contohnya beberapa waktu lalu dengan menaikkan tarif dasar listrik. Kebijakan pemerintah seperti ini berpotensi mengerek inflasi.

"Pemerintah perlu mencermati dan mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah mengingat dampak pelemahan ini dapat mengakibatkan tertahannya pertumbuhan ekonomi. Kemudian pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat yang tergerus akibat kenaikan beberapa elemen harga dikemudian hari padahal sebelumnya sudah dihadapkan pada kenaikan harga listrik dan elpiji," ujarnya.

Dia pun menjelaskan dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama barang kebutuhan pokok maka diperlukan koordinasi kebijakan lintas sektoral untuk tetap menjaga baik melalui instrumen harga di tingkat akhir, maupun instrumen fiskal lain yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Kemudian tidak kalah penting adalah memastikan stabilitas politik, hukum dan keamanan domestik untuk menjaga citra sebagai salah satu tujuan investasi.

Pengamat ekonomi yang juga Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Tony Prasetiantono mengatakan, prahara konflik politik antara KPK dan Polri tentu akan berimbas pada ekonomi nasional. Terutama akan menghambat invetasi asing karena mereka akan menunggu situasi politik Indonesia dalam suasana kondusif. "Konflik KPK dan Polri pasti bakal mempengaruhi investasi, investor wait and see menunggu situasi politik aman," katanya.

Padahal, Indonesia saat ini tengah mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, dan untuk mengejar perekonomian Indonesia maka memerlukan masuknya modal asing untuk memperkuat cadangan devisa sehingga dapat memperkuat kurs rupiah. Tapi jika Bank Indonesia (BI), menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) untuk menjaga investor tetap bergairah, hasilnya tentu kontraproduktif. Mengingat BI Rate yang ada saat ini di level 7,75% saja finansial kita masuk dalam  lembah likuiditas yang sangat ketat.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus segera mengambil sikap, guna meredam konflik kedua institusi penegak hukum tersebut. Dan bersama para menterinya agar bisa menjaga stabilitas ekonomi, agar ekonomi tidak bergejolak di tengah masyarakat. "Hanya dengan cara itu lah pemerintah masih bisa mengejar target ekonomi lebih baik tahun ini," ujarnya. agus/bari/iwan/mohar