Cabut Izin Eksportir Bila Melanggar - Aturan Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mulai 1 Oktober akan mewajibkan para eksportir menyimpan dananya di bank-bank lokal. Eksportir yang membandel akan terancam denda atau paling parah adalah pencabutan Nomor Identitas Kepabeanannya.

“Pada akhir bulan September ini, BI akan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, yang akan mulai berlaku mulai 1 Oktober. PBI ini juga akan melalui masa transisi hingga akhir 2011”, Gubernur BI, Darmin Nasution, di Jakarta, Rabu.

Menurut Darmin, PBI tersebut dikeluarkan karena dilatarbelakangi oleh besarnya devisa hasil ekspor yang tidak masuk ke Indonesia. Secara rata-rata, devisa ekspor yang tidak masuk ke Indonesia dalam 2 tahun terakhir mencapai US$ 29,5 miliar. Khusus di 2010, devisa ekspor yang tidak masuk ke sistem keuangan mencapai US$ 32,35 miliar.

Angka tersebut belum termasuk pinjaman luar negeri yang tidak masuk ke perbankan lokal yang mencapai US$ 2,5 juta per tahun. Padahal menurut Darmin, masuknya devisa hasil ekspor tersebut sangat penting bagi perekonomian nasional. Apalagi surplus neraca perdagangan Indonesia pada tahun ini diperkirakan menyusut, dan bisa mengecil lagi pada tahun-tahun mendatang.

Di 2009, surplus neraca pembayaran Indonesia tercatat sebesar US$ 10,625 miliar, namun surplus mengecil di 2010 menjadi hanya US$ 5,643 miliar.

Sementara di 2011, unsur dari neraca pembayaran yakni transaksi berjalan juga surplusnya terus menyusut. Jika pada triwulan I-2011 surplus transaksi berjalan mencapai US$ 2,08 miliar, pada triwulan II-2011 mengecil menjadi hanya US$ 233 juta. Untuk triwulan III dan IV, Darmin memperkirakan terjadi defisit. "Meski secara keseluruhan tahun 2011 transaksi berjalan surplus, tapi kecil, tidak sampai US$ 1 miliar," ujar Darmin.

Transaksi berjalan ini terdiri dari kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa. Sementara unsur neraca pembayaran lain adalah transaksi modal dan keuangan yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), pinjaman luar negeri, pinjaman swasta, serta dana investasi yang masuk portofolio.

Menurut Darmin, perekonomian Indonesia sejak 40 tahun terakhir dengan beberapa pengecualian mencatat setiap pertumbuhan ekonomi 7%, maka transaksi berjalan defisit karena tingginya impor. Hal tersebut berbeda dengan China. "Ciri khas pertumbuhan ekonomi China bisa tinggi dan tidak overheating dan berkelanjutan karena setiap pertumbuhan ekonomi meningkat, disertai dengan surplus neraca pembayaran. Tidak hanya neraca pembayaran, tapi juga transaksi berjalan," jelas Darmin.

Karena itu, Darmin melihat sudah saatnya hasil devisa ekspor dibawa pulang untuk mendukung perekonomian Indonesia. Masuknya devisa ekspor tersebut juga diharapkan bisa membantu stabilisasi nilai tukar rupiah karena nantinya bisa diketahui permintaan dan penawaran valasnya.

Darmin menjelaskan, setelah keluarnya PBI tersebut, ada masa transisi di mana eksportir yang belum menempatkan dananya di bank-bank lokal tidak akan dikenakan denda. Namun terhitung mulai 2 Januari 2011, denda akan mulai dikenakan.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, di 2012, 6 bulan setelah tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), maka devisa sudah harus masuk. Sementara di 2013, aturan lebih ketat di mana devisa harus sudah masuk 3 bulan setelah tanggal PEB. Namun menurut BI, selama ini sebagian besar devisa sudah masuk dalam kurun waktu 1 bulan.

Dirjen Bea Cukai, Agung Kuswandono mengatakan, pihaknya akan melakukan rekonsiliasi data arus barang dengan data devisa hasil ekspor di BI. "Kita akan memblokir atau tidak memberikan layanan ekspor jika eksportir tidak memenuhi kewajibannya," ujar Agung.

Dalam PBI itu nantinya juga disebutkan besaran denda yang akan dikenakan kepada para eksportir yang tidak membawa pulang devisanya. Sanksi itu besarnya setengah persen dari devisa hasil ekspor yang belum dilaporkan, minimal Rp 10 juta dan maksimal Rp 100 juta. "Kalau eksportir tidak comply, tidak mau bayar denda, maka akan disampaikan ke bea cukai, sehingga nomor identitasnya terancam dicabut," tambahnya.

Aturan serupa juga akan dikenakan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang mendapatkan pinjaman luar negeri. Seluruh pinjaman swasta ke luar negeri termasuk penerbitan surat utang wajib masuk ke sistem perbankan dalam negeri..

Matangkan Sistem

Yang jelas, BI saat ini masih mematangkan aturan penyimpanan devisa hasil ekspor ke bank nasional dan ditargetkan dapat selesai dalam waktu dekat. "Saat ini sedang dipersiapkan peraturan yang menyambungkan sistem yang ada dengan sistem di Bea Cukai dan Dirjen Pajak," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, seusai acara serah terima Pemimpin BI Semarang, di Semarang, Rabu.

Halim mengakui saat ini masih banyak persepsi keliru dari masyarakat mengenai peraturan tersebut, di antaranya ada yang berpersepsi kewajiban konversi devisa hasil ekspor ke rupiah. "Peraturan BI mewajibkan eksportir melaporkan hasil devisa ke bank domestik, tetapi tidak mewajibkan eksportir menukarkan devisa ekspor dalam bentuk rupiah," katanya.

Halim mengatakan untuk menerapkan peraturan tersebut, BI mendorong perbankan nasional untuk meningkatkan jasa pelayanan dan produk di bidang transaksi devisa. "Ini tantangan perbankan nasional untuk dapat menawarkan pelayanan dan produk mereka dapat bersaing dengan perbankan luar negeri," katanya.

Terkait dengan kesiapan dari perbankan dalam negeri, Halim menegaskan seluruh perbankan nasional telah siap. Akan tetapi pemberlakukan aturan tersebut masih menunggu beberapa waktu lagi.

Selain itu, Bank Indonesia juga optimistis investor akan kembali masuk Indonesia, jika melihat fundamental ekonomi dalam negeri cukup baik karena pengaruh ketidakpastian kondisi ekonomi global tidak besar. "Kami yakin investor dari luar kembali masuk Indonesia, karena fundamental ekonomi Indonesia baik," kata Halim.

Related posts