Oleh: Ma’rifatul Amalia

Peneliti Indef

Pembangunan sebuah negara tidak terlepas dari adanya modal negara asing yang masuk. Salah satunya adalah melalui Penanaman Modal Asing (PMA). PMAberperan mendorong proses industrialisasi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, idealnya PMA diarahkan kepada sektor strategis yang berpeluang besar untuk berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Saat ini, arah PMA di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Hal tersebut dapat dilihat dari arus PMA yang masuk, banyak mengalir ke sektor yang tidak berpotensi meningkatkan pembangunan ekonomi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa realisasi PMA terkonsentrasi pada sektor industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik (13,7%); pertambangan (12,9%); dan konstruksi (11,4%). Pada sektor industri pengolahan dan konstruksi, realisasi PMA berdampak positif pada laju pertumbuhan masing-masing yang mencapai 4,63% dan 6,97%. Akan teteapi, pertambangan dan penggalian yang juga mendominasi penyerapan PMA hanya tumbuh sebesar 0,55%.

Ketidaktepatan arus PMA akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat.Diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mengoptimalkan PMA sehingga dapat berperan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pertama, mengarahkan PMA kepada sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor strategis tersebut adalah pertanian, perikanan, dan kehutananyang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi dengan mencatat angka 0,56% dan mampu menyerap 34% tenaga kerja. Di sisi lain, pertambangan dan penggalian yang menjadi primadona target PMA ternyata hanya berkontribusi sebesar 0,05% terhadap pertumbuhan ekonomi dan hanya mampu menyerap 1,3% tenaga kerja.

Selaras dengan program Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mengembangkan kemaritiman, maka pilihan untuk mengarahkan PMA pada sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan merupakan pilihan yang tepat. Pengembangan sektor-sektor strategis tersebut dapat dimulai dari infrastruktur, aktivitas pengolahan pascapanen, pemberian nilai tambah pada hasil hutan, pertanian, dan tangkapan perikanan.

Kedua, stabilitas nasional dan efisiensi prosedur dalam investasi. Pemerintah harus secepatnya menyelesaikan segala permasalahan internal yang mengurangi kepercayaan investor. Efisiensi prosedur dimaknai sebagai proses penanaman modal yang jelas, transparan, dan dilindungi oleh prosedur hukum yang memadai.

Ketiga, PMA harus memberikan keuntungan jangka panjang kepada bangsa Indonesia melalui transfer teknologi. Pemerintah harus mencegah agar bangsa Indonesia tidak terlena meningkatkan potensi PMA namun melupakan esensi bahwa PMA harus berorientasi pada pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, PMA harus menjadi kunci pembuka pengembangan potensi nasional, bukan hanya sekadar tambahan modal yang stagnan dan tidak berdampak jangka panjang bagi pembangunan nasional.