BI Rate Berpotensi Turun

NERACA

Jakarta - Ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetyantono, menilai bahwa Bank Indonesia memiliki ruang untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) menyusul inflasi yang diekspektasikan mulai terkendali pada tahun 2015 ini.

"Inflasi pada tahun ini maksimal diperkirakan sebesar 5%. Bank Indonesia bisa menurunkan BI Rate minimal 25 basis poin (bps) menjadi 7,5%," ujar Tony, yang juga Komisaris Independen Bank Permata Tbk usai seminar bertajuk "Menciptakan Optimisme dan Peluang di Tengah Ketatnya Persaingan Global" di Jakarta, Senin (16/2).

Dia mengemukakan bahwa pada Januari 2015 terjadi deflasi sebesar 0,24% merupakan tanda yang baik bagi laju inflasi ke depan. Biasanya, pada periode Januari Indonesia mencatatkan inflasi sekitar satu persen.

Tony juga menambahkan bahwa potensi ruang BI Rate turun juga seiring dengan belum adanya tanda bank sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunganya (Fed Rate) hingga satu persen karena dapat membahayakan perekonomiannya.

"Saya tidak yakin the Fed akan menaikkan suku bunganya terlalu tinggi. Kalau hal itu terjadi maka otomatis BI Rate tidak bisa turun, namun berpotensi naik," katanya.

Tony Prasetyantono mengakui bahwa meningkatnya Fed Rate dapat membuat dana investasi asing di dalam negeri keluar, namun fundamental ekonomi Indonesia yang kuat masih dapat menahan arus keluar dana asing itu.

"Akan ada tarik-menarik 'capital inflow-outflow' di dalam negeri, namun saya yakin aliran 'inflow' masih akan tinggi karena investor melihat perekonomian Indonesia yang cukup kuat," ucapnya.

Sementara ekonom Aviliani menambahkan bahwa meski Indonesia sedang terjadi dinamika politik antara KPK dengan Polri, investor masih melihat Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menjanjikan.

"The Fed juga tidak akan menaikan suku bunganya terlalu tinggi karena dapat menimbulkan kredit macet di sana (Amerika Serikat) membengkak," katanya.

Guru besar ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, mengatakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sebaiknya Bank Indonesia segera menurunkan suku bunga acuannya. Karena suku bunga BI Rate seharusnya diturunkan di saat inflasi rendah.

"Kebijakan Bank Indonesia untuk mempertahankan BI Rate yang tinggi di saat laju inflasi cenderung melemah, merupakan keputusan yang kurang bijak," ujarnya.

Menurut Erani, pada Januari 2015 terjadi inflasi negatif atau deflasi terkait penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga bahan makanan. Bila BI mempertahankan BI Rate pada tingkat tinggi saat kondisi potensi inflasi rendah, maka jika terjadi inflasi tinggi pada masa mendatang BI akan kehilangan ruang untuk menaikkan kembali BI Rate, karena sudah terlampau tinggi.

"Bila dipaksakan, maka bunga kredit akan semakin tinggi. Tingkat inflasi yang tinggi tahun 2014 lalu sesungguhnya disebabkan oleh dorongan faktor biaya karena kenaikan harga BBM subsidi," katanya.

Dalam kondisi tersebut, menurut Erani, pemerintah semestinya melakukan kebijakan "supply side" (sisi pasokan) untuk mendorong suplai barang yang terdapat di pasar. "Bukan malah melalui kebijakan moneter BI dengan menaikkan BI Rate. Ini akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi," katanya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Data BPS - Ekspor Industri Pengolahan Turun 6,92 Persen di Desember 2018

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir ekspor industri pengolahan pada Desember 2018 mengalami penurunan 6,92 persen jika dibandingkan…

BPS Sebut Angka Kemiskinan Terus Turun

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada September 2018 terus mengalami…

Harga Kebutuhan Pokok di PSM Kabupaten Sukabumi Belum Turun - Masuki Pekan Kedua Januari

Harga Kebutuhan Pokok di PSM Kabupaten Sukabumi Belum Turun Masuki Pekan Kedua Januari NERACA Sukabumi - Memasuki pekan kedua Januari…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…