KKP Janji Sejahterakan Nelayan

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan berjanji akan terus mengeluarkan kebijakan yang bakal melindungi nelayan guna lebih meningkatkan taraf kesejahteraan kawasan pesisir yang kerap masih banyak ditempati warga miskin. "Langkah kami tetap pada bagaimana agar bisa tetap memberikan kesejahteraan nelayan," kata Kepala Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga KKP Anang Nugraha dalam keterangannya di Jakarta, Senin, (16/2).

Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat nelayan bergotong royong untuk membangun kehidupan nelayan yang sejahtera dan mandiri di negeri sendiri. "Apabila mengalami kesusahan atau kesulitan mari bersama dengan KKP memajukan perikanan di indonesia," tambah Anang.

Pemerintah melalui KKP juga telah meluncurkan Program Terpadu Seribu Kampung Nelayan Mandiri Tangguh Indah dan Maju atau SEKAYA MARITIM.

Program itu bakal dilakukan secara bertahap pada tahun 2015, dengan menyasar hingga 1.000 desa/kelurahan di 330 pelabuhan perikanan dan sentra perikanan seluruh Indonesia.

Selain itu, program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program pro rakyat yang bersinergi dengan kementerian/lembaga serta perbankan.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI meminta kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk fokus dalam mengangkat taraf kesejahteraan nelayan tradisional.

"Kami (DPR) meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan realisasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Ono Surono mengingatkan, bila nelayan lokal dibatasi dengan peraturan yang ada dan tidak didorong untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, maka kemiskinan nelayan yang masih tinggi tidak akan teratasi.

Untuk itu, Ono juga menginginkan agar fokus-fokus KKP dapat dikolaborasikan sehingga pemerintah juga mampu optimal dalam mengurangi angka kemiskinan nelayan tradisional.

Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah segera membenahi tingkat nilai tukar nelayan (NTN), alat pengukuran tingkat kesejahteraan nelayan di Badan Pusat Statistik, yang dinilai masih fluktuatif.

"Kesejahteraan nelayan belum membaik, NTN masih sangat dinamis," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik.

Menurut Riza Damanik, 100 hari pemerintahan Kabinet Kerja belum memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan nelayan. [agus]

BERITA TERKAIT

Kinerja Pengawasan KKP Positif Sepanjang Triwulan I-2019

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus melaksanakan…

KKP Sebut Indonesia Jadi Eksportir Tuna Terbesar Dunia

NERACA Jakarta – Di hadapan generasi milenial Universitas Sahid, Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa saat ini…

Hary Tanoe: Makin Banyak Caleg Perindo di Parlemen Makin Efektif Sejahterakan Rakyat

JAKARTA, Partai Perindo membangun masyarakat kecil menjadi mapan, seperti salah satu pedagang gerobak binaan Partai Perindo di Jakarta yang penghasilannya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…