NERACA

Jakarta---Pemerintah mengaku siap menambah pinjaman untuk menutupi defisit tahun anggaran 2012 sebesar USD1,9 miliar. Alasanya saat ini pemerintah masih mengandalkan instrument pinjaman baik luar negeri maupun dalam negeri, termasuk penjualan surat berharga negara sebagai instrument menutupi defisit anggaran. “Kita berencana pada 2012, menarik USD1,9 miliar,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto kepada wartawan di Jakarta,14/9

Diakui Rahmat, perkembangan pembiayaan utang kurun waktu 2006-2011, secara nominal baik bunga atau pokok utang mengalami peningkatan. “Utang meningkat karena (anggaran kita) masih defisit dan kebutuhan pembayaran utang jatuh tempo,” tambahnya

Lebih jauh kata Rahmat, rencana penambahan pinjaman tahun anggaran 2012 itu ditujukan kepada Bank Dunia sebesar USD1,3 miliar, dari Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) sebesar USD450 juta, dan Japan International Corporation Agency (JICA) sebesar USD150 juta.

Dalam Nota Keuangan dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2012 disebutkan, penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman program sebesar Rp16,9 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp39,1 triliun yang di dalamnya termasuk penerusan pinjaman sebesar Rp9 triliun.

Penarikan pinjaman untuk proyek Pemerintah Pusat sebesar Rp30,1 triliun tersebut terdiri atas pinjaman proyek pada kementerian/lembaga sebesar Rp28,3 triliun dan penarikan pinjaman yang diterushibahkan ke pemerintah daerah sebesar Rp1,8 triliun. “Tahun 2012 kita tarik USD1,9 miliar,” kata Rahmat.

Dikatakan Rahmat, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman program masih diperlukan oleh pemerintah dan lebih diarahkan untuk dipenuhi dari jenis pinjaman program dengan skema refinancing modality, atau pinjaman tunai yang penarikannya mensyaratkan telah tercapainya pelaksanaan suatu kegiatan tertentu oleh pemerintah.

Sementara SBN, pemerintah memperhatikan sekaligus mempertimbangkan kapasitas daya serap pasar. Selain itu, yang menjadi bahan pertimbangan lain adalah profil risiko dan biaya dari jenis SBN yang diterbitkan. Sementara untuk pinjaman dalam negeri, pemerintah memperhitungkan kapasitas penyerapan dan potensi perbankan dalam negeri.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, pemerintah berkomitmen terus menekan jumlah utang. Pengunaan utang sebagai instrumen untuk menutupi defisit, harus berhati-hati agar potensi risiko fiskal bisa dikelola baik. “Penglolaan utang konsisten dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Pinjaman dalam dan luar negeri, telah memenuhi aturan, dan prinsip kehati-hatian,” jelas Menkeu di tempat yang sama.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini mengklaim, komitmen tersebut berbuah cukup baik dengan penekanan rasio utang terhadap PDB yang pada tahun ini diperkirakan hanya mencapai 25% terhadap PDB. **cahyo