NERACA

Bogor – Besarnya dana yang di keluarkan pemerintah untuk menyuntik modal beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggenjot ekspansi bisnis, juga diperuntukkan untuk memuluskan rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di pasar modal.

Menteri Kordinator (Menko) bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengakui, penggelontoran dana penyertaan modal negara (PMN) terhadap beberapa BUMN, sebagai strategi agar bisa melepas saham perdananya melalui initial public offering (IPO), “Pemerintah memang mendorong perusahaan BUMN untuk IPO di pasar modal. Kalau misalnya bisa mereka right issue, tentunya ada ketentuan bahwa kita tidak mau BUMN jadi minoritas,”ungkapnya di Bogor, Senin (16/2).

Pengamat dari Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi pernah bilang, ada maksud lain dari penyaluran dana PMN kepada sejumlah BUMN. Menurutnya, suntikan PMN tersebut hanya strategi agar BUMN untuk melantai di bursa, melalui IPO.

Dia mengatakan, suntikan dana terhadap perusahaan pelat merah tersebut hanya sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki posisi neraca keuangan BUMN agar bisa listing di bursa. Sebab, syarat melakukan IPO adalah neraca keuangan harus baik. Sementara, beberapa perseroan yang menerima sokongan dana tersebut memiliki neraca keuangan yang jelek dan tidak bisa melakukan IPO,”Yang terkesan justru pemerintah sepertinya buru-buru memperbaiki posisi neraca keuangan BUMN kita. Supaya BUMN yang belum listing di bursa efek bisa segera diprivatisasi, ketika posisi keuangannya sudah membaik lewat IPO di pasar modal,”ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan, agar pemerintah tidak mengambil keuntungan dari suntikan dana PMN yang disalurkan kepada 35 BUMN di bawah naungan Kementerian BUMN, dan lima perusahaan di bawah naungan Kementerian Keuangan,”PMN itu merupakan stimulus yang nantinya dapat menciptakan eskalasi perekonomian. Jadi pemerintah tidak berharap penerimaan dari PMN," ujarnya.

Menurutnya, keliru jika pemerintah kemudian mengharapkan adanya laba dari suntikan dana yang disalurkan kepada perusahaan pelat merah tersebut. Sebab, BUMN termasuk menguasai faktor produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro berjanji akan cepat mencairkan suntikan modal atau PMN kepada 35 BUMN yang total dananya sekira Rp64,8 triliun. Disebutkan, pemerintah tengah membuatkan payung hukum terkait dengan pencairan suntikan modal tersebut. Tentunya, sambung Bambang, dana tersebut akan diprioritaskan kepada BUMN yang sudah siap untuk menggunakannya,”PMN tergantung siapa yang siap. Kita segera buat Permen pencairan PMN tersebut," kata Bambang.

Badan Anggaran (Banggar) DPR sendiri telah menyetujui belanja RAPBN-P 2015 senilai Rp1,984 triliun. Persetujuan tersebut berdasarkan kesepakatan 10 Fraksi Partai yang hadir dalam Rapat Kerja Banggar dengan beberapa kementerian. (bani)