NERACA

Jakarta---- Badan Pusat Statistik terus memperbaharui verifikasi data base golongan masyarakat miskin. Hingga diperkirakan database itu baru mencapai sekitar 40%. Data base ini, nantinya akan diberikan ke pemerintah untuk program kemiskinan. “Kita belum sampai. Jadi kalau di Indonesia misalnya ada 100 rumah tangga, kita harus ada by name, by address, 50% dari mereka,” kata Kepala BPS Rusman Heryawan kepada wartawan di Jakarta,14/9

Menurut Rusman,  ada kuota yang diberikan pemerintah pada data rumah tangga mulai dari yang miskin sampai 50%. Karena itu berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia. “Total dari 240 juta penduduk dibagi ukuran keluarga empat orang, berarti kita ada 60 juta rumah tangga. Kalau 50% berarti kita harus punya, dari bawah ke tengah, jadi pemerintah ada pilihan-pilihan," tambahnya

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam verifikasi ini, identifikasi dilakukan tidak secara individual, namun dengan domainnya rumah tangga. Selain itu, dalam identifikasinya, yang dilakukan berbeda dari yang sebelumnya. "Identifikasinya langsung, dia layak rumah tangga sasaran deket kemiskian atau setengah miskin. Kalau sekarang tidak, itu yang kita liat," tambahnya

Rusman menambahkan, sebelumnya, data base rakyat miskin sendiri dimiliki oleh setiap kelembagaan pemerintah. Dengan selesainya verifikasi data ini, lanjutnya, maka data base yang digunakan kementrian hanya satu, yakni dari BPS. "Jadi kita nyusun databasenya nanti yang gunakan kementerian lembaga. Jadi program sektoral nanti, dari kementerian kesehatan, bulog, kesra, sosial, itu punya ukuran sendiri2, kita cuma sediakan 50 juta," imbuhnya

Sementara itu, Menteri Pengentasan Kemiskinan China Fan Xiaojian mengatakan selama 30 tahun China telah berhasil mengurangi penduduk miskin dari 250 juta penduduk miskin menjadi 26 juta orang. Artinya ada sekitar 224 juta orang miskin naik kelas atau hampir setara jumlah penduduk Indonesia 237 juta orang. "Menurut statistik dalam 3 dekade (30 tahun) jumlah orang miskin berkurang dari 250 juta menjadi 26 juta orang," katanya dalam jumpa pers acara The 5th China-ASEAN Forum on Social Development and Poverty Reduction di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (14/9/2011).

Menurut Xiaojian, dalam bidang pengentasan kemiskinan ini, pemerintah China sempat kebingungan karena adanya tren penurunan jumlah orang miskin yang berhasil dientaskan. Hal ini berbeda dengan pertumbuhan ekonominya yang terus naik setiap tahun dengan rata-rata 10%. "Di bidang pengurangan kemiskinan ada kecenderungan berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita 10% tiap tahun," ungkapnya.

Pada sekitar tahun 1980-an, yaitu semenjak adanya keterbukaan informasi, pengurangan penduduk miskin rata-rata 17 juta penduduk. Namun, pada pertengahan tahun 1990-an pengurangan kemiskinan turun hanya bisa mencapai 6 juta tiap tahun. Hal ini semakin menurun pada abad baru yaitu hanya rata-rata 3 juta orang tiap tahun.

Untuk itu, pada tahun 2002, pemerintah China melakukan gebrakan dengan program pro rakyat miskin sehingga pengurangan kemiskinan kembali meningkat dengan rata-rata 9 juta penduduk miskin per tahun. Bahkan, pada 2 tahun terakhir jumlah penduduk miskin bisa dikurangi hingga 13 juta per tahun. "Kami bahas, kenapa pengurangan kemiskinan semakin menurun. Sejak tahun 2002, kami lakukan kebijakan baru dengan menghapus pajak pertanian tapi subsidi diberikan, kita beri jaminan sosial di pedesaan. Melalui langkah-langkah tersebut kami mempercepat langkah penurunan kemiskinan," ucapnya. **cahyo