Sejak rezim Orde Baru menjalankan “politik pintu terbuka” dalam pembangunan perekonomian nasional, terjadi perubahan mendasar dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa, terutama dalam aspek perekonomian. Ini ditandai dengan kuatnya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap struktur perekonomian internasional. Bahkan dalam segala hal, perekonomian Indonesia sudah terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global, dan sadar atau tidak sadar, mengadopsi karakter berwatak kapitalistik.

Watak dan orientasi pembangunan seperti ini tampak masih terus berlanjut, meski rezim kekuasaan Orde Baru telah berakhir.

Akibatnya, perekonomian Indonesia kian terikat dalam sistem pembagian kerja internasional. Dalam sistem tersebut Indonesia hanyalah berfungsi sebagai sumber bahan mentah, lokasi penanaman modal dengan upah buruh yang rendah, tempat pembuangan limbah industri, dan kawasan pemasaran berbagai hasil produksi luar negeri.

Bila menengok ke belakang, kondisi ini sebenarnya sudah disinggung oleh Bung Karno saat menyampaikan pembelaan di depan pengadilan kolonial di tahun 1930-an melalui pidato berjudul “Indonesia Menggugat”.

Kondisi demikian jelas tidak menguntungkan Indonesia. Terutama dalam upaya memandirikan perekonomian rakyat. Pasalnya, dalam posisi demikian, perlahan tapi pasti masyarakat kehilangan “keahlian teknologis” sebagai prasyarat dasar dan utama dalam memandirikan perekonomian bangsa. Sumber-sumber keahlian teknologis masyarakat yang secara tradisional berpusat di berbagai kegiatan usaha rakyat, tergeser dari medan kehidupannya.

Bahkan lenyap karena gagal bersaing dengan berbagai produk asing atau hasil bisnis kelompok elite yang bermitra dengan modal asing.

Apalagi kehadiran investasi asing dan konglomerat nasional ditopang dengan keunggulan teknologis, modal yang kuat, serta fasilitas kemudahan dari kalangan birokrasi. Akibatnya, masyarakat mengalami degradasi daya produksi, penumpukan kreasi dan inovasi. Dan saat bersamaan yang berkembang justru hidup konsumtif, budaya hedonis di semua lapisan sosial. Semangat “mencipta” (berkreasi) memudar sementara keinginan “memakai” kian menggelora, sebagaimana terlihat jelas dalam pola hidup kaum elite.

Penghargaan terhadap produk dalam negeri terutama hasil kerajinan rakyat menurun. Bahkan setiap produk rakyat dianggap kurang bermutu, tidak modern, tak bergengsi, ketinggalan jaman dibanding dengan produk luar yang mereka agung-agungkan itu.

Gaya hidup borjuis neo-feodalisme kian menggejala, dan bahkan acapkali hadir dengan penuh arogansi seiring dengan menguatnya anggapan: elite dapat berbuat segala sesuatu asal memiliki uang dan kekuasaan. Implikasi nyata dari perubahan ini adalah kemiskinan serta kesenjangan sosial yang sangat terjal di masyarakat.

Lantas bagaimana menghadapi masa depan dalam kondisi compang-camping seperti ini? Cita-cita nasional yang terpatri dalam konstitusi UUD 1945 menegaskan bahwa negara dibangun dengan tujuan “…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia…” demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengisyaratkan bahwa arah suasana kehidupan nasional harus diperbaiki dan diluruskan. Sebab proses yang terjadi selama ini telah mengalami deviasi dan distorsi yang parah.

Fakta tak teringkari dalam konteks memajukan kesejahteraan nasional, Indonesia memang cukup berhasil menyejahterakan sebagian elitenya, namun gagal membangun kesejahteraan umum. Sementara dalam pencerdasan bangsa, proses pembangunan memang berhasil menambah jumlah bangunan sekolah, namun cenderung memasung kebebasan berpikir sehingga outputnya banyak yang tidak cerdas.

Dan bagaimana mungkin Indonesia dapat menertibkan dunia, sementara menertibkan dirinya sendiri dan lingkungan terbatas selalu gagal?

Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, maka perlu agenda bersama yang lahir dari kristalisasi aspirasi semua elemen bangsa dan dilaksanakan sebagai program aksi bersama. Dan jika kita konsisten menempatkan rakyat sebagai elemen pokok dalam pembangunan nasional, maka penumbuhan semangat kemandirian dan kemitraan menjadi keharusan absolut.

Sebagai bangsa tentu kita tidak bisa menolak kehadiran modal asing. Namun harus mampu memanfaatkannya secara proporsional, yakni sebatas untuk alih teknologi dan sebagai stimulan percepatan pemulihan ekonomi. Begitu juga kehadiran penguasa konglomerat nasional tetap dibutuhkan, namun mesti dikendalikan agar tidak mematikan potensi ekonomi rakyat. Tegasnya kebutuhan nasional dewasa ini mendorong terwujudnya nuansa kemitraan dari semua “potensi ekonomi rakyat yang mandiri” dan dibangun atas dasar semangat simbiose mutualistik antarsesama pelaku ekonomi.

Dalam konteks itu maka persepsi dan visi negatif yang terlanjur berkembang dalam imajinasi masyarakat tentang dunia usaha skala besar yang identik perilaku asosial, rakus tanah, pencemaran lingkungan, penindas buruh, dan sikap kolutif mesti diperbaiki. Dengan kata lain, perlu format dan paradigma baru pembangunan ekonomi yang mampu memberikan peluang dan kesempatan berusaha bagi setiap orang, serta menghargai hak berusaha setiap warga masyarakat, asalkan tetap menjunjung tinggi hak-hak orang lain serta kepentingan umum.

Dalam konteks ini maka kultur dunia usaha seyogyanya kian menampakkan wacana manusiawinya, baik dalam lingkungan internal perusahaan maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nuansa hubungan sosial bagi pembangunan ekonomi tersebut, sesungguhnya merupakan esensi nilai “semangat kebangsaan” yang patut disegarkan di masa kini dan di masa datang.

Jika persepsi tentang penyegaran semangat nasionalisme ekonomi berlangsung atas pengertian di atas, maka perlu langkah serius merehabilitasi kondisi sosial-kultur, karena tak dapat disangkal kondisi ini paradoksal dengan kerangka cita-cita bangsa. (analisadaily.com)