NERACA

Jakarta – Guna mengoptimalkan pasar surat berharga negara (SBN), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menandatangani perpanjangan perjanjian pencatatan dan perdagangan surat berharga negara (SBN) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan (Kemkeu).DJPPR berencana menerbitkan sekitar Rp 452 triliun SBN pada tahun ini, atau meningkat dari rencana sebelummya Rp 431 triliun.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Loto Srinaita Ginting mengatakan, dari sekitar Rp 452 triliun SBN yang bakal diterbitkan, sebanyak 82% di antaranya berupa surat utang negara (SUN) dan sisanya 18% surat berharga syariah negara (SBSN),”Nilainya meningkat setelah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) disahkan, rencana sebelumnya Rp 431 triliun,” jelas Loto di Jakarta, Senin (16/2).

Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total SBN yang tercatat hingga akhir tahun lalu berjumlah 91 seri senilai Rp 1.209 triliun dan US$ 540 juta. Jumlah tersebut meliputi 67 seri SUN senilai Rp 1.099 triliun dan 1 seri SUN denominasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 540 juta. Sedangkan SBSN tercatat sebanyak 22 seri senilai total Rp 110,7 triliun.

Perpanjangan perjanjian yang telah ditandatangani BEI dan DJPPR tercatat yang keempat sejak 2003. Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa SBN yang diterbitkan oleh pemerintah di dalam negeri dicatatkan di BEI dan dapat diperdagangkan.

BEI dan DJPPR berencana untuk terus mengembngkan infrastruktur pasar SBN. BEI akan mengembangkan ketersediaan sarana perdagangan denga mengembangkan Lelang Pembelian Kembali SBN (LPKSBN). Selin itu, BEI juga akan mengembangkan Kuotasi Dealer Utama yang terintegrasi dengan sistem pelaporan transaksi efek.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengatakan, penerbitan SBN oleh Kementerian Keuangan akan berdampak positif bagi pembangunan infrastruktur.

SBN yang akan diterbitkan sebesar Rp424 triliun, menurut dia, dapat mendukung program pemerintah yang akan membangun infrastruktur, baik berupa konektivitas antar daerah maupun pembangunan perumahan untuk kesejahteraan masyarakat,”Butuh pembiayaan besar, tentu pemerintah ambil langkah penting melalui SBN melalui APBN untuk membiaya sektor infrastruktur. Ini hal yang sangat penting, suatu program pengembangan pasar surat utang," ujarnya.

Kemudian untuk transaksi repo, pihaknya akan mendorong dari sisi pasar surat utang karena dinilai belum berkembang,”Karena ada produk derivatif, belum berkembang salah satunya repo ini," jelas dia.
Dia berpendapat bahwa untuk mengembangkan pasar surat utang di dalam negeri adalah dengan meningkatkan likuiditas dan sarana lainnya,”Seperti repo dan derivatif, sehingga investor bisa masuk ke pasar surat utang. Saya harapkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bisa secara aktif dukung pasar surat utang bersama BEI serta SRO,”ungkapnya. (bani)