Disharmoni Kebijakan Kurs vs Neraca Perdagangan

Oleh : Tumpal Sihombing

CEO – BondRI, Pengajar IPMI International Business School

Data terkini neraca perdagangan RI sedang surplus, ini pertanda ekonomi bagus? Nanti dulu! Per Desember 2014 neraca perdagangan memang sedang mengalami surplus senilai US$ 186,80 juta. Namun sepanjang 2014, total ekspor RI lebih kecil daripada total impor. Dari bulan Januari hingga Desember 2014, total ekspor tercatat US$ 176,30 miliar, total impor tercatat US$ 178,20 miliar. Terhitung, sepanjang 2014 telah terjadi defisit perdagangan US$ 1,89 miliar. Selain itu, untuk periode pengukuran yang sama tahun sebelumnya, defisit tersebut pernah mencapai US$ 1,51 miliar.

Dalam disiplin makroekonomi dikenal istilah absorption approach, pendekatan yang menjelaskan kaitan antara dinamika nilai tukar versus trade balance(TB). Ini juga vital dalam ranah mikroekonomi. Per definisi TB adalah total tabungan pemerintah plus saldo fiskal minus pengeluaran investasi Pemerintah (baik untuk keperluan pembangunan infrastruktur baru maupun belanja ragam peralatan). Figur ini harus setara dengan selisih antara nilai PDB dengan belanja domestik (ini yang disebut absorbsi). Agar TB surplus, kebijakan depresiasi kurs harus mampu meningkatkan rasio pendapatan terhadap belanja, dan/atau meningkatkan rasio tabungan nasional terhadap investasi barang modal pemerintah. Pendekatan absorbsi ini menyatakan bahwa depresiasi kurs tidak akan mampu memperbaiki kondisi TB kecuali kebijakan itu mampu memperbaiki kondisi neraca modal (capital account). Selain harus memperbaiki figur tabungan nasional, ekseskusi kebijakan yang ada juga harus mampu menyerap minat investor mancanegara yang efektif dan signifkan meningkatkan nilai penanaman modal asing(foreign direct investment/FDI).

Ada suatu mekanisme dalam disiplin makroekonomi yang dikenal sebagai the wealth effect, yang menyatakan bahwa kurs yang lebih lemah mengurangi purchasing power asset berdenominasi kurs lokal. Pemerintah umumnya terpancing untuk merespon hal ini melalui pengurangan belanja dan penambahan tabungan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Ini klise. Yang patut disayangkan, respon seperti ini hanya efektif jika perekonomian ada dalam kondisi excess capacity dan/atau full employment (as economic constraints).

Jika constraints ini dilanggar, maka kebijakan depresiasi kurs hanya akan memberikan solusi sementara terhadap penyakit kronis defisit TB RI. Jika belanja negara tak berkurang (kontra dengan Pemerintah kini yang menambah belanja), maka kebijakan depresiasi kurs justru hanya akan menambah tekanan pada harga-harga domestik, hingga intensitas dampaknya terhadap perubahan kurs dapat mereda akibat tekanan laju inflasi lanjut dimana tren TB juga cenderung membaik.

Secara statistik, sepanjang 2014 frekuensi kejadian TB surplus sama dengan TB minus, namun totalnya minus. Artinya, kondisi TB kita masih berisiko tinggi saat dikaitkan dengan kondisi rupiah.

BERITA TERKAIT

Niaga Bilateral - Indonesia-Amerika Berkomitmen Tingkatkan Nilai Perdagangan

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda menyatakan Republik Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen meningkatkan…

Komitmen RI-AS Tingkatkan Nilai Perdagangan

Oleh: Muhammad Razi Rahman Perang dagang bukanlah salah satu istilah yang disenangi oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita karena mengatasi…

Kominfo Targetkan Kebijakan 5G Rampung Tahun Ini

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan akan merampungkan kebijakan 5G tahun ini. “Tahun ini harus sudah keluar kebijakannya karena kita…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Koperasi Syariah vs RUU Perkoperasian

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Setelah lama tak terdengar dan telah  meredup cahayanya  bertahun – tahun, akhirnya draf…

Lagi, Impor Gula

Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef   Dalam satu minggu terakhir pembahasan mengenai gula kembali mencuat. Pasalnya adalah impor gula yang…

Infrastruktur Berkualitas Rendah - Oleh ; EdyMulyadi, Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Proyek infrastruktur di Indonesia ternyata berkualitas rendah dan tidak memiliki kesiapan. Bukan itu saja, proyek yang jadi kebanggaan Presiden JokoWidodo itu…