Pemerintah Belum Turunkan Harga Solar Subsidi

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan penurunan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar bersubsidi masih dalam proses kalkulasi.

"Untuk harga solar memang belum diturunkan, ini masih dalam proses kalkulasi," kata Presiden Jokowi di Jakarta, pekan lalu.

Padahal harusnya rencana penurunan kembali harga BBM jenis premium dan solar, dan pemerintah berencana melakukan penurunan kembali harga BBM pada 15 Februari 2015.

Sebelumnya dalam rapat Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Sudirman Said mendesak agar pemerintah segera menurunkan harga Solar dari Rp 6.400/liter menjadi Rp 6.000/liter. Namun pemerintah belum dapat memenuhi permintaan tersebut.

"Kita kan sudah sepakat, Pak Menteri. Alfa untuk Pertamina dinaikkan Rp 734/liter menjadi Rp 1.000/liter. Karena sudah sepakat, jadi harga Solar harus turun dari Rp 6.400/liter menjadi Rp 6.000/liter," " ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika

Menanggapi hal itu, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah masih belum bisa langsung menurunkan harga solar menjadi Rp 6.000/liter. Pasalnya, rapat kerja di DPR bukanlah forum untuk menentukan harga BBM.

"Tidak mungkin diputuskan di forum, ini bukan forum untuk negosiasi harga. Saya harus konsultasin dulu ke Menko Perekonomian, Menkeu, Presiden, dan tentunya Pertamina," tegas Sudirman.

Lagipula, lanjut Sudirman, suara dari pengusaha SPBU juga harus diperhatikan. Ketika harga BBM turun pada 19 Januari 2015, mereka menderita kerugian yang tidak sedikit.

"Kita juga masih pertimbangkan mengubah meteran di SPBU. Kita harus komunikasi dulu terutama bagi pengusaha SPBU yang waktu kemarin harga BBM subsidi turun mereka mengalami kerugian," ucapnya.

Namun alasan Sudirman Said tersebut tidak diterima anggota Komisi VII DPR. Pasalnya, Peraturan Menteri ESDM atau Peraturan Presiden bisa diubah kapan saja.

"Jangan bela terus pengusaha SPBU. Untung mereka diam, rugi mereka teriak. Kita sudah sepakat harga Solar jadi Rp 6.000/liter. Kalau tidak segera turun, kita cabut dukungan terhadap usulan pemerintah terkait pengajuan volume BBM subsidi (Solar dan minyak tanah)" tegas Ramson Siagian, anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra.

Sementara itu, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), menegaskan pemerintah belum membahas opsi penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. "Belum kita bicarakan opsi penurunan harga solar bulan ini," tegas JK.

Menurut JK, pemerintah harus menetapkan harga dasar BBM agar kendaraan umum dapat memperhitungkan tarif angkutannya. Apabila harga BBM sering berubah-ubah, maka akang menggangu tarif dasar angkutan tersebut.

"Tapi ini saya katakan tadi ada harga tertentu dimana basic price ada agar tetap perhitungan angkutan itu diketahui dengan betul. Kalau terlalu banyak turun naik juga nanti kalkulasinya menjadi keliru," jelas JK.

Penurunan harga solar ini berdasarkan harga Mid Oil Platts Singapore (MOPS) atau harga acuan Singapura yang cenderung turun. Penghitungan besaran harga BBM ini dilakukan tiap bulan sekali berdasarkan harga minyak dunia. [agus]

BERITA TERKAIT

PENGUSAHA KELUHKAN BEBAN PPH BADAN SAAT INI 25% - Presiden Janji Turunkan Tarif Pph Badan

Jakarta-Presiden Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan dari kalangan pengusaha di Istora Senayan, Jakarta, pekan lalu, berjanji menurunkan tarif pajak bagi…

KPK Temukan Ribuan Aset Tanah Pemkab OKI Belum Bersertifikat

KPK Temukan Ribuan Aset Tanah Pemkab OKI Belum Bersertifikat NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 1.031 aset…

Siap Jaga Stabilitas Harga Barang Pokok Menjelang Puasa

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan jajaran pemerintah terutama Kementerian Perdagangan siap menjaga harga dan ketersediaan barang kebutuhan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Tetapkan Tarif Ojek Online Naik

  NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah menetapkan biaya tarif ojek online. Tarif terbaru ini…

Ekonomi Terus Tumbuh, Easywell Targetkan Pasar Indonesia

    NERACA   Jakarta - Dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia tahun 2018 mengalami pertumbuhan…

6,4 Juta Liter BBM Diselewengkan

  NERACA   Jakarta – Badan Penyalur Hilir Migas (BPH Migas) melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM. Hasilnya, sejak 2016 hingga…