Alokasi APBN 2015 Rp1.984,1 Triliun

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro memaparkan bahwa saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran belanja tahun ini sebesar Rp 1.984,1 triliun.

Rincian penggunaan anggaran tersebut, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.319,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 664,6 triliun.

"Sehingga defisit APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun atau sekitar 1,90 persen terhadap PDB, sesuai poin persentase yang diusulkan dalam RAPBNP tahun 2015," kata Bambang, di Jakarta, Jumat (13/2) pekan lalu.

Bambang menuturkan, besaran defisit anggaran juga mengalami penurunan Rp 23,4 triliun dari yang ditetapkan di APBN 2015 sebesar 2,21 persen.

"Namun bila dibandingkan dengan RAPBN-P 2015, poin persentase defisit tidak mengalami perubahan, namun secara nominal turun Rp 3,4 triliun dengan menggunakan perhitungan PDB nominal baru," tegas Bambang.

Penurunan defisit anggaran dari APBN 2015 ini diharapkan bisa memberikan sinyal positif bagi masyarakat, bagi pemangku kepentingan dan pelaku usaha.

"Pemerintah dan DPR memberikan posisi tegas bahwa APBN 2015 telah disusun secara prudent dan antisipatif terhadap kebijakan fiskal ke depan," paparnya.

Sementara itu menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan APBN-Perubahan 2015 sudah selesai dan telah disetujui DPR sehingga sekarang waktunya bagi pemerintah untuk bekerja.

"Satu-satu masalah-masalah yang berkaitan dengan APBN-P sudah bisa diselesaikan, Alhamdulillah dan sekarang ini tinggal kerja," kata Presiden Jokowi.

Presiden tampak lega ketika APBN pertama pemerintahannya kemudian disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna yang digelar selama sekitar 10 jam.

Adapun postur APBN-P 2015 yang disepakati di antaranya adalah Belanja Negara Rp1.984,1 triliun atau lebih rendah Rp10,7 triliun dari usulan pemerintah sebelumnya.

"Sudah selesai berarti tinggal kerja, langsung tenderkan semuanya, lelangkan semuanya, langsung mulai kerja semuanya," tukasnya.

Dalam rapat paripurna DPR, salah satu hal yang menjadi pesan adalah pemanfaatan dan pertanggungjawaban pemerintah terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) ke beberapa BUMN.

Postur anggaran yang disepakati, untuk pendapatan negara dan hibah yakni sebesar Rp1.761,6 triliun, di?mana penerimaan pajak non-migas disepakati Rp1.439,7 triliun.

Target penerimaan perpajak ini meningkat 11,5 persen dari APBN 2015. Untuk penerimaan pajak migas tercatat sebesar sebesar Rp139,3 triliun.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batu bara disepakati sebesar Rp52,2 triliun, PNBP kehutanan sebesar Rp4,7 triliun, PNBP perikanan sebesar Rp578,8 miliar, PNBP Kementerin Hukum dan HAM sebesar Rp4,28 triliun, dan Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Rp23,09 triliun.

Deviden BUMN ditargetkan sebesar Rp36,9 triliun berasal dari Pertamina Rp6,34 triliun, PLN Rp5,4 triliun dan lainnya sebesar Rp25,1 triliun.

Untuk subsidi energi disepakati Rp137,8 triliun, di mana untuk subsidi BBM, elpiji 3 kg dan LGV sebesar Rp64,6 triliun. Untuk subsidi listrik Rp73,1 triliun. Suntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara untuk BUMN sebesar Rp64,8 triliun.

Sedangkan defisit dalam APBN-P 2015 disepakati sebesar Rp224,1 triliun, atau 1,92 persen dari PDB.

Sementara asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, inflasi 5 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,2 persen, nilai tukar rupiah Rp12.500 per dolar Amerika Serikat, harga minyak Indonesia (ICP) 60 dolar AS per barel, "lifting" minyak 825 ribu barel per hari, dan "lifting" gas 1,22 juta barel. [agus]

BERITA TERKAIT

Pacu Penjualan Rumah Murah - Hanson Bidik Dana Rights Issue Rp 8,78 Triliun

NERACA Jakarta – Perkuat modal guna menggenjot pertumbuhan bisnis penjualan rumah murah, PT Hanson International Tbk (MYRX) bakal menggalang pendanaan…

UNTR Bagikan Dividen Rp 4,45 Triliun

NERACA Jakarta – Meskipun harga komoditas belum punih semuanya, emiten alat berat, PT United Tractors Tbk (UNTR) masih berkomitem untuk…

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…