NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Farouk Muhammad, menyambut baik pengesahan Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan 2015 dalam sidang paripurna DPR, di Jakarta, Jumat (13/2), pekan lalu. Dengan demikian, pemerintah sudah bisa menggunakan anggaran APBN-P 2015 untuk menjalankan program-program yang telah disusun berdasarkan visi-misi Presiden Joko Widodo.

Secara khusus, Farouk menekankan pemerintah agar pelaksanaan APBNP 2015 harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam Nawa Cita ke tiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggir. Pembangunan dari pinggir, menggambarkan pemerintah akan memfokuskan pembangunan dari Daerah.

“Setelah melakukan pembahasan yang sangat alot selama satu bulan. Akhirnya, RUU APBN-P 2015 telah disahkan menjadi UU APBN-P 2015. Kami berharap pemerintah konsisten merealisasikan janji pembangunannya. DPD sangat berkepentingan untuk mendorong agar pemerintah senantiasa lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi daerah,” kata Farouk, di Jakarta, Minggu (15/2).

Sedikit informasi, dalam APBN-P 2015 disepakati bahwa asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,7% dengan inflasi 5%. Sementrara nilai tukar Rp12.500 per dolar AS, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6,2%, harga minyak mentah US$60 per barel. Adapun lifting minyak bumi 825 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1,221 juta barel setara minyak per hari, dan lifting migas 2,046 juta barel per hari.

Lulusan Florida State University, AS ini menambahkan, APBN-P 2015 juga akan menjadi pertaruhan dan ujian bagi pemerintahan baru dalam melaksanakan agenda-agenda pembangunan sesuai dengan janji yang terdapat dalam Nawa Cita.

Masyarakat tentu memiliki harapan yang sangat besar bagi perbaikan kesejahteraan mereka. Farouk juga meminta bersungguh-sungguh untuk mengawasi jalannya pembangunan, sehingga amanah UUD 1945 untuk menjadikan tujuan APBN untuk meningkatkan sepenuhnya kesejahteraan rakyat akan bisa tercapai.

“Kami berharap pemerintah sungguh-sungguh menjalankan amanah UU dalam melaksanakan APBN-P 2015 di mana memiliki posisi yang sangat strategis bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi nantinya,” tukasnya.

Senator dari Nusa Tenggara Barat ini menyambut baik disahkannya belanja transfer daerah dan dana desa sebesar Rp664,6 triliun. Anggaran transfer daerah dan dana desa tersebut, akan membantu pembangunan di daerah.

Dialokasikannya DAK (dana alokasi khusus) pendukung program prioritas, dengan bidang infrastruktur, pertanian, transportasi, sarana perdagangan, kesehatan, diharapkan akan bisa mempercepat pembangunan daerah.

Khusus untuk Dana Desa, Farouk berharap ini akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, mengingat kebijakan ini akan menjadi momentum yang sangat baik untuk mempercepat dan memperbaiki kualitas pembangunan desa.

“Kami mengingatkan seluruh aparatur desa agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh aturan main yang akan diberlakukan dalam menjalankan Dana Desa tersebut, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, yang akhirnya akan berdampak terhadap terhambatnya pembangunan di desa,” tegasnya. [ardi]