Menperin: Tidak Ada Mobnas, Adanya Mebnas - Lebih Realistis Mebel Nasional Ketimbang Mobil Nasional

NERACA

Surakarta – Isu adanya kerjasama perusahaan lokal asal Indonesia dengan Proton dari Malaysia mewujudkan mobil nasional (mobnas) kian mendapat reaksi keras dari masyarakat. Oleh karenanya saat melakukan kunjungan kerjanya, Menteri Perindustrian Saleh Husin tidak luput dihujani pertanyaan oleh awak media terkait dengan upaya pemerintah akan kerjasama membuat mobnas dengan raksasa otomotif Negeri Jiran tersebut.

Menanggapi hal itu, Saleh Husin menegaskan, sudah seperti yang saya bilang kalau upaya pemerintah membuat mobnas tidak ada. Pure kerjasama itu bisnis dan bisnis. Tapi upaya menggulirkan program Mebel Nasional (Mebnas) bisa saja terjadi. "Tidak ada Mobnas yang ada Mebnas," kata Saleh Husin sambil tersenyum renyah kepada para wartawan saat melakukan kunjungan di pabrik pengolahan kayu PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka), Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (14/2).

Menurutnya, mebnas lebih realistis dibuat saat ini dibandingkan dengan mobnas. Karena mebnas semua bahan bakunya dari dalam negeri, dikerjakan oleh pekerja dalam negeri dan berorientasi ekspor. "Mebnas lebih riil dikerjakan saat ini dari pada mobnas yang butuh perisiapan panjang," ujar dia lagi.

Walaupun nantinya, dari hasil mebel itu bisa dinamakan dengan Esemka, atau proton itu bisa saja dilakukan. Tapi memang produknya beda bukan mobil, melainkan kursi, meja, atau lemari. "Iya nanti ada kursi dan meja Esemka atau proton. Tapi memang tidak ada mobnas saat ini, adanya mebnas," tandasnya.

Karena apa, memang Saleh ingin menekankan kembali, bahwa kerja sama antara PT Adiperkasa Citra Lestari dan Proton Malaysia bukan untuk membuat mobnas tapi memang kepentingan bisnis antara swasta dan swata. "Kerjasama itu bukan pemerintah, meski di saksikan oleh pak Presiden. Penandatanganan MoU yang dilakukan di Malaysia itu business to business, swasta murni tidak ada campur tangan pemerintah," jelasnya.

Nota kesepahaman tersebut adalah melakukan studi kelayakan (feasibility study) selama 6 bulan. Bila Proton merasa layak membangun industri di Indonesia, maka proses investasi akan diteruskan. "Kalau 6 bulan dinilai layak, baru dilanjutkan. Kalau itu feasible baru dia akan melakukan proses untuk mendapatkan izin investasi di BKPM (Badan Pusat Koordinasi Penanaman Modal)," terangnya.

Setelah dari BKPM, langkah selanjutnya, Proton kemudian mengurus izin di Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK). Tahapannya sama dengan investasi otomotif pada umumnya, tidak ada perlakuan khusus. "Itu tahapan-tahapannya, jadi saya kira kerjasama ini masih panjang untuk di tindak lanjuti. Dan kami pun tidak membeda-bedakan, sama seperti yang lain saat ingin berinvestasi dan membuat pabrik di Indonesia," ucapnya.

Saleh kembali menegaskan bahwa dalam kesepakatan antara Proton dengan Adiperkasa Citra Lestari adalah murni bisnis. Tidak ada penggunaan dana dari APBN maupun BUMN. "Saya jelaskan kembali memang kerjasama itu pure bisnis, jadi kami ingin memberikan penjelasan ke publik saat ini agar tidak salah persepsi, tidak ada mobnas saat ini," tandasnya.

Untuk itu, dirinya menyebutkan sudah tidak ada lagi bahasan masalah mobnas, lebih baik mari kita fokus pada industri-industri yang memang lebih banyak menguntungkan buat bangsa dan negara, salah satunya adalah industri mebel dan kerajinan tangan. "Dari pada kita sibuk ngurusi mobnas yang memang belum ada, lebih baik kita urusi mebnas yang jelas-jelas ada dan sudah menguntungkan dan menghasilkan devisa buat negara," paparnya.

Target Meningkat

Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri) Soenoto mengatakan, ke depan industri mebel dan kerajinan tangan akan terus tumbuh dan berkembang, dimana saat ini nilai ekspor Indonesia masih di kisaran 2 miliar dollar AS. Dan kami akan terus mengejar target ekspor hingga 5 milliar dollar AS. "Industri ini terus mengejar peningkatan target, agar kita menjadi pemain untuk pasar internastional di industri mebel dan kerajinan tangan," katanya.

Soenoto meyakini, jika eskpor furnitur Indonesi meningkat, maka target tersebut akan terkejar. Ia berharap nilai ekspor Indonesia bisa mencapai 10 miliar dolar AS. "Kami bersama dengan pengusaha yang membidangi industri ini terus melakukan upaya peningkatan ekspor, agar target-target yang kami tetapkan bisa tercapai," ucapnya.

Dirinya pun mengakui, saat Indonesia masih kalah dengan Vietnam, padahal bahan baku kayu di Indonesia melimpah. Vietnam sekitar 5,2 miliar dolar AS dari total perdagangan dunia sebesar 126 miliar dolar AS. Oleh karenanya kita harus mampu garap potensi pasar global di industri ini bisa lebih besar ke depan. "Jika kita ingin menggarap pasar yang lebih besar butuh peran pemerintah terutama dalam regulasi kebijkan, yang memang mendorong kami untuk terus berkembang," tegas dia.

Seperi diketahui, Mulai awal tahun 2015, Kementerian Perindustrian berencana melakukan kajian mengenai dampak penerapan deklarasi ekspor. Hasilnya akan jadi patokan dalam menentukan kebijakan ekspor.

Ada lima poin yang tercantum dalam peraturan deklarasi ekspor. Pertama, IKM pemilik Eksportir Terdaftar Industri Kehutanan (ETPIK) adalah industri pemilik Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI) yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK tetapi belum memiliki SVLK dengan batasan nilai investasi sampai dengan Rp 10 miliar.

Kedua, IKM pemilik ETPIK yang belum memiliki SVLK dapat melakukan ekspor produk industri kehutanan dengan menggunakan Deklarasi Ekspor sebagai pengganti Dokumen V-Legal. Ketiga, setiap 1 (satu) deklarasi ekspor hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.

Keempat, IKM pemilik ETPIK mengirimkan deklarasi ekspor melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu Online (SILK Online) ke portal Indonesia National Single Window (INSW). Kelima, ketentuan mengenai Deklarasi Ekspor yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.

BERITA TERKAIT

Tantangan PWI Zaman Now di Tengah Arus Idealistis dan Realistis

Tantangan PWI Zaman Now di Tengah Arus Idealistis dan Realistis NERACA Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, menggelar Rapat…

Klaim Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Sukabumi Capai Rp20 Miliar Lebih - Sampai Desember 2018

Klaim Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Sukabumi Capai Rp20 Miliar Lebih Sampai Desember 2018 NERACA Sukabumi - Besaran klaim santunan kecelakaan…

DPR: Pemohon Uji UU Telekomunikasi Tidak Berkedudukan Hukum

DPR: Pemohon Uji UU Telekomunikasi Tidak Berkedudukan Hukum NERACA Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anwar Rachman,…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Menperin Usung Globalisasi Industri 4.0 di WEF

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Davos, Swiss selama empat hari, 22-25 Januari 2019. Agenda…

Lima Unit AMMDes Penjernih Air Didistribusikan ke Sulteng

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian akan menyalurkan lima unit alat mekanis multiguna pedesaan (AMMDes) yang berfungsi sebagai pengolah air jernih…

Rendahnya Produktivitas Tebu Picu Tingginya Harga Gula

NERACA Jakarta – Rendahnya produktivitas tebu dapat dilakukan untuk menekan impor gula. Saat ini, harga gula lokal tiga kali lebih…