NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan keberhasilan skema pembiayaan seperti yang selama ini diberlakukan pada pengembangan komoditas kelapa sawit perlu ditiru dalam pengembangan komoditas pangan lainnnya. "Keberhasilan pola pembiayaan pada sawit diharapkan dapat direplikasikan pada komoditas lainnya seperti beras dan sapi potong dengan melibatkan dukungan instrumen perbankan berupa kredit dan asuransi dengan bunga yang wajar," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis dan Pangan Franky Widjaja dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (14/2).

Dengan kata lain, menurut dia, komoditas pangan strategis Indonesia diharapkan dapat meraih keberhasilan seperti yang didapat oleh salah satu komoditas unggulan Indonesia yakni kelapa sawit. Ia mengingatkan bahwa perkebunan kelapa sawit berkembang sangat pesat sejak tahun 1980-an setelah Bank Dunia memberikan kredit bantuan yang dikenal dengan istilah Perkebunan Inti Rakyat.

Sejak tahun 1990-an, lanjutnya, pemerintah senantiasa memberikan peluang dan iklim usaha kelapa sawit yang semakin baik kepada pihak swasta dan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. "Banyak perusahaan tumbuh dan berkembang pesat dengan tetap mempertahankan pola kemitraan Inti-Plasma. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi produsen utama sawit sejak tahun 2006," ujar Franky.

Sebagaimana diberitakan, kalangan industri nasional memproyeksikan ekspor produk sawit dan turunannya pada 2015 berada pada kisaran 23,7 juta ton. Direktur Ekskutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga di Jakarta, Selasa (10/2) menyatakan, volume ekspor tersebut terdiri minyak sawit mentah (CPO) dan lainnya sebesar 9,9 juta ton (42 persen dan produk minyak sawit olahan (PPO) 13,8 juta ton (58 persen).

Sedangkan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir mengatakan pengembangan petani swadaya dapat mendorong perkembangan industri sawit dan mengatasi masalah lingkungan, sosial dan ekonomi. "Tantangan industri sawit saat ini adalah yield yang rendah, sehingga mendorong untuk ekspansi lahan. Untuk menghindarinya, Kami menyerukan ajakan kepada perusahaan-perusahaan lainnya untuk turut serta menggandeng para petani swadaya sebagai mitra bisnis mereka," kata Gamal Nasir di Jakarta, Selasa (10/2).

Gamal mengatakan ada beberapa perusahaan yang bergerak pada bidang sawit termasuk Asian Agri yang telah memberikan kontribusi dalam program petani swadaya, karena selain mendorong kapasitas petani, juga berpotensi mengembangkan perekonomian daerah.

Sementara itu, Direktur Program Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Rahmawati Retno Winarni, mengatakan penguasaan dan pemilikan skala besar oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat menyebabkan konflik lahan dan sumber daya agraria yang ada di dalam masyarakat. "Hal tersebut bisa menimbulkan benturan serta sengketa yang mengorbankan harta benda bahkan nyawa," kata Rahmawati di Jakarta, Jumat (13/2).

Ia menjelaskan, pada referensi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), selama 2013 terjadi 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1,2juta hektare dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK).

Sekedar informasi, perbankan dan lembaga keuangan nonbank seperti, perusahaan modal ventura, koperasi simpan pinjam (KSP), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Indonesia idealnya memberikan porsi kredit yang cukup besar bagi aktivitas ekspor produk unggulan UMKM. Selama ini, selain persoalan rendahnya daya saing kualitas produk UMKM, minimnya informasi pasar, dan kurangnya jaringan kerja sama internasional, menjadi hambatan lainnya yang seringkali dihadapi pelaku UKM menyangkut akses pembiayaan untuk kegiatan ekspor.

Dengan dukungan pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan nonbank itu, pelaku UMKM nantinya diharapkan lebih mandiri untuk memasuki pasar Kanada. Selama ini kegiatan ekspor produk UMKM ke mancanegara lebih sering melalui pihak ketiga atau perantara sehingga pelaku UMKM tidak mendapatkan hasil maksimal dari kegiatan perdagangan ke luar negeri.

Data Bank Indonesia (BI) 2013, mencatatkan kenaikan pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan nonbank sebesar 15 persen dari tahun 2011 sejumlah Rp480 triliun menjadi Rp640 triliun pada tahun 2013.