NERACA

Jakarta - Iklim tropis yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa dimanfaatkan dalam kondisi alamiahnya guna mendorong skema pembangunan berkelanjutan terkait tiga sektor yakni perkebunan, peternakan dan perikanan. Menurut Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Lingkungan Hidup Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (LHPIPB), Shinta Widjaja Kamdani, dengan memanfaatkan kondisi alam Indonesia yaitu kepulauan di daerah tropis dalam rentang garis katulistiwa, berbagai manfaat dan kelebihan sebagai Negara tropis seharusnya bisa dimaksimalkan untuk pemenuhan kebutuhan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

“Jika perencanaan dan teknologi dikaji lebih seksama di tingkat hulu dengan dasar ilmiah dan perhitungan yang tepat, akan menurunkan biaya dan resiko bisnis dan alam yang harus dikeluarkan di sektor hilir. Namun demikian, harus ada sinergi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta”, jelas Shinta, seperti dalam keterangan pers yang diterima, akhir pekan kemarin.

Pemerintah dalam hal ini bisa membantu untuk melakukan perencanaan pemetaan strategi mencakup 3 bidang tadi dengan pendekatan lanskap tropis (Tropical Landscape Approach). Dalam hal pelaksanaan Sustainable Agriculture, hutan dan tanah itu sendiri memiliki nilai ekonomisnya tanpa harus melakukan transformasi berlebihan terhadap kondisi aslinya (hutan alam). Permasalahan akan timbul jika nilai ekonomis itu ingin diraih dengan cara yang cepat dan biaya yang murah namun tidak bertanggung jawab, maka terjadilah degradasi lahan.

Untuk itu, upaya Sustainaility yang dimaksud harus secara pararel diikuti oleh pemetaan yang baik dari pihk otoritas terkait tentang seluruh lahan Indonesia baik darat (untuk perkebunan dan peternakan) maupun laut (untuk sektor perikanan). “Pemetaan dengan identifikasi manfaat ekonomis setiap wilayah darat dan laut Indonesia serta peruntukannya diharapkan menjadi panduan bagi sektor swasta Indonesia untuk menjalankan bisnisnya secara teratur dengan pemanfaatan maksimal tanpa mengorbankan kepentingan generasi Indonesia ke depan untuk mengambil manfaat yang sama atas kekayaan alam Indonesia,” ujar Shinta.

Pemanfaatan kondisi alamiah Indonesia juga bisa diberlakukan terkait kebijakan peternakan. Usaha pertambangan tentu menjadi kesempatan pembangunan ekonomi yang strategis dan dipelukan, namun bukan berarti setelah selesai proses penambangan, lahan dibiarkan begitu saja. Reklamasi yang benar dan tepat menjadi penting untuk mengembalikan unsur hara atau lapisan nutrisi tanah hingga lahan- lahan bekas pertambangan bisa kembali ditanami produk perkebunan oleh masyarakat setempat dan mungkin peternakan. Menkombinasikan perkebunan dan peternakan di satu lahan bekas tambang setelah proses reklamasi data menjadi alternative penanganan lahan pasca tambang dengan bertanggung jawab.

Sementara pemanfaatan kondisi alamiah dalam sektor perikanan, bisa dilakukan melalui pemetaan rinci biodiversiti laut dan investarisasi asset laut Indonesia terutama perikanan, sehingga pemanfaatan hasil laut khususnya ikan dapat disandingkan dengan program pemeliharaan, yaitu mengambil jumlah ikan dalam jumlah dan waktu yang cukup untuk perkembangbiakannya. Tanpa perencanaan yang sinergi maka kita hanya dapat mengambil kekayaan laut tanpa mengantisipasi proses dan waktu yang dibutuhkan alam untuk melanjutkan perkembangbiakannya.

Swedia dan Finlandia merupakan 2 negara di eropa yang mengandalkan ekonominya dari sektor perikanan. Mengetahuai kelebihan potensi lautnya di daerah 4 musim di eropa yang kaya akan beberapa jenis ikan yang terkenal mahal di dunia (salah satunya salmon), kedua Negara juga menyadari bahwa explorasi ikan yang tidak diatur dapat menyebabkan kepunahan karena kehilangan kesempatannya untuk menjaga populasi ikan di lautnya. Menyadari keterbasan ini, pemerintah mengatur pola tangkap ikan oleh berbagai perusahaan ikan di Negaranya. “Negara kita punya lebih banyak kekayaan laut, tapi bukan berarti kita akan terus merasakan kekayaan tersebut jika proses alamiah perkembangbiakan ikan tidak pernah kita perhitungkan dalam strategi pengembangan perikanan,” Shinta menambahkan.

“Untuk itu saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Menteri Kelautan kita yang akan segera menyiapkan aturan tentang pembatasan penangkapan ikan pasca moratorium pelayaran kapal berukuran 30 gross tonnage berakhir pada Mei 2015 dimana nantinya akan diatur mengenai pemetaan kekhasan ikan di 11 wilayah penangkapan sesuai dengan kuantitasnya termasuk pengaturan mengenai ijin melaut,” tambah Shinta. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bukti bahwa kita telah mengarah pada pemberdayaan fihsheries yang memperhatikan aspek berkelanjutan.

Hal lainnya yang juga bisa dilakukan dalam sektor kelautan adalah pemanfaatan kondisi alamiah alam Indonesia yang dapat mendukung komoditas rumput laut. Indonesia merupakan negara yang memiliki coastal kedua terpanjang di dunia setelah Kanada hingga sangat potensial untuk budidaya rumput laut. Iklim Tropis Indonesia memungkinkan kita untuk mengembangkan jenis rumput laut yang belum pernah dikembangkan dengan nilai ekonomis yang tinggi.