MESKI NERACA PEMBAYARAN INDONESIA SURPLUS - Ancaman Defisit Tetap Ada

Jakarta - Meski  kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) selama 2014 mengalami surplus US$15,2 miliar, atau meningkat bila dibandingkan dengan 2013  yang tercatat US$7,3 miliar, kalangan akademisi dan pengamat ekonomi menilai ancaman defisit transaksi berjalan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi 2015.

NERACA

Menurut data Bank Indonesia, neraca pembayaran Indonesia 2014 mengalami surplus US$15,2 miliar, lebih besar dari posisi 2013 US$7,3 miliar. Meski angka defisit transaksi berjalan (current account) juga mengalami penurunan dari US$29,1 miliar (2013) atau 3,18% PDB menjadi US$26,2 miliar atau 2,95% dari PDB pada 2014, Indonesia masih  mencatat outflow neraca berjalan sebesar US$ 20 miliar hingga triwulan III-2014, dan masih harus menutupi defisit fiskal yang sama seperti sebelumnya. Pemerintah pun masih menghadapi tantangan yang sama untuk meningkatkan penerimaan, terlebih sekarang ini harus dimulai dari rasio pajak terhadap PDB yang lebih rendah dari sebelumnya.

Pengamat  ekonomi Iman Sugema mengatakan, masih besarnya defisit transaksi berjalan akan berakibat pada terus dilakukannya kebijakan moneter ketat oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini masih akan dilakukan guna mempersempit defisit, terutama jika belum adanya kebijakan yang signifikan di sektor riil.

"Defisit transaksi berjalan akan tetap menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia di tahun ini. "Prediksi kami defisit transaksi berjalan masih di atas 2,5 %," ujarnya lewat pesan singkat kepada Neraca, Sabtu (14/2).

Lebih lanjut Iman mengatakan defisit transaksi berjalan bisa berkurang dengan cara memperbaiki defisit transaksi migas kita. Pasalnya, kondisi ekonomi global memang belum pulih. Hal yang paling terlihat yakni turunnya harga minyak dunia berdampak pada turunnya harga komoditas lain dan mempengaruhi nilai ekspor Indonesia.

Di sisi lain,sambung Iman memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur demi meningkatkan daya saing, tentunya membutuhkan impor barang modal. Inilah yang masih menjadi beban pada transaksi berjalan Indonesia."Defisit tetap ada untuk sesuatu yang lebih produktif seperti impor barang modal," katanya.

Pendapat senada juga dilontarkan pengamat ekonomi Prof Dr Didiek J Rachbini. Menurut dia, ada kemungkinan defisit transaksi berjalan (current account) semakin mengancam pada tahun ini. Hal ini dikarenakan diantara adanya defisit berganda (twin deficit) yaitu defisit yang abadi: defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan yang berlangsung sejak lama dan tidak menemui tanda-tanda berkurang apalagi menjadi positif. Indonesia sekarang ini tengah dirundung defisit berganda karena kebijakan ekonomi jauh dari yang diharapkan.

"Bahkan, permasalahan defisit yang terjadi seakan tidak diselesaikan dengan baik, terutama minimnya pengelolaan anggaran oleh pemerintah yang bisa saja membuat kondisi perekonomian semakin memburuk," kata Didiek.

Menurut dia, terjadinya defisit transaksi berjalan ini disayangkan mengingat APBN terkuras oleh defisit itu.“Hal itu sebabnya tidak lain karena jebol dalam transaksi jasa sepanjang sejarah. Pemerintah tidak memiliki strategi mengatasi hal ini dan telah dianggap biasa sebagai kejadian defisit yang rutin," ujarnya.

Dia menambahkan persoalan tersebut perlu diselesaikan dengan baik. Apalagi, diantara faktor yang menyebabkan hal itu adalah faktor kebijakan energi yang bukan hanya kreatif tetapi telah salah kaprah. Volume konsumsi tidak terkendali dan menyebabkan APBN telah jebol.

“Tidak hanya itu, impor terus membengkak, sehingga mafia impor minyak semakin banyak mengeruk perekonomian, sementara ekonomi Indonesia tersiksa dengan tekanan terhadap rupiah," lanjut Didik.

Pengamat  ekonomi UI Lana Soelistiangsih memproyeksikan Indonesia masih akan mengalami defisit transaksi berjalan pada 2015, dan akan bertambah  pada kisaran 3,3%-3,5% dari PDB. "Ancaman defisit masih ada di tahun ini," katanya.

Faktor yang menyebabkan defisit transaksi berjalan menurut Lana, adanya tambahan belanja modal pemerintah yang cukup besar seperi untuk pembangunan infrastruktur akan memberikan tekanan impor pada barang modal. Meski belanja modal  produktif, hal itu tetap akan berimbas pada kenaikan defisit transaksi berjalan secara nasional.

Selain itu, adanya pemangkasan harga BBM mengakibatkan konsumsi masyarakat pun meningkat. Tentu saja ini  dapat memicu penambahan impor barang nonmigas karena daya beli ikut naik. Sementara nilai ekspor nasional masih belum bisa mengalami perbaikan. Dan Indonesia belum bisa mengandalkan ekspor manufaktur,karena keterbatasan pasar.

"Upaya pemerintah dalam jangka pendek tentu harus mampu meningkatkan ekspor nasional, salah satunya dengan lebih membuka pasar di luar negeri mengingat pasar kita seperti Eropa, dan AS sendiri masih melambat," paparnya.

Perubahan Standar

Badan Pusat Statistik (BPS) kali ini mempunyai kekhususan karena selain memberikan data triwulan 2014, juga terdapat dua revisi signifikan terhadap statistik PDB Indonesia yaitu menggeser tahun dasar perhitungan PDB dari tahun 2000 menjadi 2010, dan mengadopsi metodologi dan presentasi statisik yang jauh lebih baru (yaitu memperbarui perhitungan neraca nasional dari Sistem SNA 1993 menjadi SNA 2008).

Dengan adanya revisi ini, hal baru apa yang bisa diketahui tentang perkembangan ekonomi Indonesia yang tidak kita ketahui sebelumnya? Satu perubahan yang langsung terlihat adalah: output total dengan harga nominal saat ini menjadi sekitar 4,4% lebih besar dibanding estimasi pada 2014 (dan rata-rata 5,2% lebih besar pada periode 2010-2014).

Hal ini membuat perubahan yang signifikan menambah Rp 448 triliun, atau sekitar US$ 35,3 miliar pada besaran estimasi ekonomi Indonesia pada 2014. Menurut BPS, sekitar sepertiga output tambahan tersebut adalah hasil penyertaan beberapa aktivitas ekonomi baru di bawah SNA 2008, dan sekitar dua-pertiga berasal dari perbaikan pengukuran.

Meski pengukuran output yang lebih tepat menghasilan tingkat PDB yang lebih tinggi, data itu juga menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi sejak 2011 menjadi lebih rendah secara signifikan, sebesar 0,3% pada 2011, sekitar 0,2% (2012) dan 0,04% pada 2014. iwan/agus/mohar

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…