Validasi Data Warga Miskin Di Kota Sukabumi Berbeda

Validasi data penduduk miskin di Kota Sukabumi terdapat perbedaan, antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi, dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Hal tersebut terjadi, menurut Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., diakibatkan oleh perbedaan indikator atau parameter, dan metode dalam penghitungannya.

Dijelaskannya, pada bulan April dan Juli 2011, Pemerintah Kota Sukabumi telah melaksanakan rapat koordinasi, terkait validasi data penduduk miskin di Kota Sukabumi. Dijelaskan pula, BPS Kota Sukabumi, saat ini sedang melaksanakan program pendataan perlindungan sosial. Salah satu out put dari kegiatan tersebut, yakni pemutakhiran data penduduk miskin di Kota Sukabumi.

Walikota Sukabumi mengatakan, pemutakhiran data penduduk miskin yang dilaksanakan oleh BPS Kota Sukabumi tersebut, dijadualkan selesai pada bulan Nopember 2011. Adapun hasil dari pendataan tersebut, akan dijadikan bahan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, sekaligus diajukan kepada Pemerintah Pusat, guna mendapatkan anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2012.

BERITA TERKAIT

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Kota Pintar Harus Berikan Layanan Cepat, Akurat dan Murah

    NERACA   Tangerang - Program "smart city" atau kota pintar yang sedang didorong pemerintah untuk dapat diterapkan di…

Tingkat Literasi Kalangan ASN Masih Rendah - Wakil Walikota Sukabumi

Tingkat Literasi Kalangan ASN Masih Rendah Wakil Walikota Sukabumi NERACA Sukabumi - Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami mengatakan, tingkat…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Jokowi Naik Sepeda Onthel, Jogja Gegap Gempita

Jokowi Naik Sepeda Onthel, Jogja Gegap Gempita NERACA Yogyakarta - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara…

PDIP : MRT Moda Transportasi Cepat Utamakan Kepentingan Publik

PDIP : MRT Moda Transportasi Cepat Utamakan Kepentingan Publik NERACA Jakarta - Setelah hampir menunggu selama 25 tahun, warga DKI…

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Perindustrian…