NERACA

Jakarta - Saat ini pemerintah dinilai memiliki ruang fiskal yang lebih besar lantaran hasil dari kenaikan harga bahan bakar bersubsidi. Oleh karena itu, perekonomian Indonesia diharapkan bisa lebih baik. "Pemangkasan harga subsidi BBM memberi penghematan ruang fiskal sekitar Rp120 triliun. Artinya, ini menambah Anggaran Perubahan Belanja Negara 2015. Di sinilah momen pemerintah harus bisa memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik" kata Ekonom Fauzi Ichsan, di Jakarta, Kamis (12/2).

Menurut anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini, penghematan sekitar Rp 120 triliun tersebut dapat digunakan bagi pengembangan perekonomian negara. Salah satunya memberikan kontribusi 20% untuk program anti kemiskinan.

"Pemerintah sekarang berada di atas APBN yang terbaik sepanjang sejarah. Melalui anggaran sehat maka pembangunan infrastruktur tentu menjadi prioritas. Roda pemerintahan sekarang dimungkinkan untuk berjalan secara langsung yang akan berimbas kepada perbaikan ekonomi keseluruhan,” jelas Fauzi.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, kunci pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini ada pada belanja pemerintah. “Kalau kualitas belanja modal APBN meningkat dan volumenya ditambah, ekonomi akan tumbuh lebih pesat,” tegas dia.

Belanja modal, menurut Enny, diperlukan terutama sebagai ‘pemancing’ pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Jika infrastruktur tersedia, investasi akan mudah digenjot. “Tak semua proyek infrastruktur dibiayai pemerintah. Nah, yang dibutuhkan adalah ‘umpan’-nya, yaitu proyek yang didanai APBN. Pemerintah menjadi inisiator sekaligus jaminannya,” ujar dia.

Selama ini, kata dia, penyerapan belanja modal APBN amat buruk. Realisasi anggaran selalu menumpuk pada akhir tahun. Selain kurang akuntabel, penyerapan anggaran yang bersifat ‘kejar tayang’ tidak memiliki daya dorong yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Sekarang, tradisi ini harus diakhiri,” tandas dia.

Enny pun mengakui, Pemerintahan Jokowi-JK diuntungkan oleh pelemahan harga minyak mentah dunia. Dengan turunnya harga minyak, pemerintah punya ruang fiskal lebih lebar untuk membiayai pembangunan lewat pemangkasan subsidi, terutama subsidi BBM. “Kondisi yang menguntungkan ini jangan sampai tidak dimanfaatkan,” ucapnya.

Menurut Enny, porsi alokasi anggaran yang lebih besar untuk membangun infrastruktur akhirnya ikut mendorong investasi. Selama ini, investor wait and see karena mereka tak mau menanggung ekonomi biaya tinggi akibat keterbatasan infrastruktur. “Kalau investasi naik, ekspor akan naik karena industri bakal berkembang. Program pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk perizinan investasi sudah benar, tinggal infrastrukturnya,” papar dia.

Enny menambahkan, inisiatif pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pembiayaan infrastrukktur melalui suntikan penanaman modal negara (PMN) ke 42 BUMN sudah benar.

“Tinggal akuntabilitasnya saja. Program PMN ke BUMN akan menjadi stimulan yang luar biasa bagi pertumbuhan dan efisiensi ekonomi,” tutur Enny.

Di sisi lain, menurut Enny, Bank Indonesia (BI) harus menurunkan BI rate ke level yang lebih wajar dan adil. BI rate yang saat ini dipatok 7,75% merupakan disinsentif bagi dunia usaha. Net interest margin (NIM) perbankan di dalam negeri saat ini 4%-5%. “Bisnis apa yang bisa berkembang dengan suku bunga double digit? Suku bunga setinggi itu tidak akan membuat bisnis kompetitif,” ujar dia.

Jika semua itu dibenahi, Enny yakin pertumbuhan ekonomi 2015 bisa dipacu ke level 5,7&-6%. “Memang berat, tapi level itu bisa dicapai asalkan pemerintah bekerja keras dan membuang semua hambatan tersebut,” pungkasnya. [agus]