NERACA

Jakarta – Plt. Direktur Program Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Rahmawati Retno Winarni mengatakan 25 grup usaha kelapa sawit mengontrol 3,1 juta hektare lahan kebun kelapa sawit di Indonesia. "Data tersebut berdasarkan statistik yang disajikan oleh grup bisnis kelapa sawit itu sendiri antara lain dalam laporan tahunannya," kata Rahmawati di Jakarta, Kamis.

Hal ini, ia sampaikan dalam Workshop Media atas Kajian TuK Indonesia "Taipan di Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia". Ia mengatakan, areal sebesar 3,1 juta hektare tersebut sama dengan 31 persen total area yang ditanami kelapa sawit di Indonesia saat ini, sebesar 10 juta hektare. "Grup kelapa sawit yang paling mendominasi dalam luasan wilayah tanam adalah Sinar Mas, Salim, Jardine Matheson, Wilmar, dan Surya Dumai," katanya.

Menurut Retno, dalam lima tahun terakhir, daerah yang dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat sebesar 35 persen dari 7,4 juta hektare pada 2008 menjadi 10 juta hektare pada 2013. "Ini setara dengan peningkatan sebesar 520ribu hektare pertahun. Artinya, area dengan luas mendekati Pulau Bali diubah menjadi perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya," tuturnya.

Berikut 25 grup kelapa sawit yang dikendalikan para taipan berdasarkan riset PuK Indonesia antara lain Wilmar, Sinar Mas, IOI, Raja Garuda Mas, Batu Kawan, Salim, Jardine Matheson, Musim Mas, Surya Damai, Genting, Darmex Agro, dan Hanta.

Selanjutnya ada Tiga Pilar Sejahtera, DSN, Sungai Budi, Kencana Agri, Triputra, Sampoerna Agro, Anglo-Eastern, Bakrie, Tanjung Lingga, Austindo, Rajawali, Provident, dan Gozco. TuK Indonesia merupakan NGO yang berbasis di Jakarya dan bekerja pada isu lingkungan, SDA, dan dampak pembangunan terhadap hak asasi manusia pembangunan.

Kalangan industri nasional memproyeksikan ekspor produk sawit dan turunannya pada 2015 berada pada kisaran 23,7 juta ton. Direktur Ekskutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga menyatakan, volume ekspor tersebut terdiri minyak sawit mentah (CPO) dan lainnya sebesar 9,9 juta ton (42 persen dan produk minyak sawit olahan (PPO) 13,8 juta ton (58 persen). "Volume ekspor ini identik dengan pencapaian bisnis sawit Indonesia tahun 2014," katanya, di Jakarta, Selasa (10/2).

Pada 2014, lanjutnya, volume ekspor sawit Indonesia mencapai 23,6 juta ton terdiri CPO 9,9 juta ton (42 persen) dan dalam bentuk produk hilir atau olahan 13,7 juta ton (58 persen). Menurut Sahat, realisasi ekspor produk hilir sawit pada tahun lalu lebih rendah dibandingkan selama dua tahun terakhir yang mana pada 2012 mencapai 12,6 juta ton atau 60,8 persen dari total ekspor produk sawit 20,7 juta ton.

Sedangkan pada 2013 ekspor produk hilir sawit sebanyak 13,9 juta ton atau 13,9 juta ton atau 61 persen dari total ekspor produk sawit nasional sebanyak 22,9 juta ton. Sementara itu dalam dua tahun tersebut ekspor dalam bentuk minyak sawit mentah sebanyak 8,1 juta ton atau 39,2 persen pada 2012 dan 8,9 juta ton 39 persen pada 2013. Sahat menyatakan, jika beberapa elemen terkait industri hilir sawit diperbaiki segera maka komposisi produk ekspor tersebut akan kembali ke pola seperti tahun 2013 yakni 61 persen berupa PPO dan 39 persen CPO.

Sejumlah elemen yang harus diatasi segera, tambahnya, terutama harga biodiesel dan pemakaian B-20 maka harga akan naik, instrumen Bea Keluar akan berjalan dan kelancaran barang di pelabuahn dan Bea Cukai (BC) berjalan baik. Selain itu, menurut dia, diperlukan sejumlah terobosan baru terutama untuk pasar luar negeri yakni dengan perbaikan citra sawit di pasar internasional, sesuai tuntutan pasar. "Secepatnya Indonesia menghasilkan sawit yang ramah lingkungan dengan penerapan ISPO terutama di perkebunan rakyat," katanya.

Kemudian mengembangkan Hub-pedagangan berbasis Pakistan untuk negara-negara tetangga yang telah terjalin dengan baik dan basis di Turki atau salah satu negara Balkan untuk pasar Eropa Timur. Dari kedua Hub-perdagangan tersebut volume pasar yang dapat dikembangkan sekitar 4-5 juta ton per tahun.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia(Apolin), Togar Sitanggang, mengatakan, pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk membatalkan pemberlakuan letter of credit (L/C) untuk ekspor minyak sawit. Pasalnya, menimbulkan biaya tambahan antara USD 5-10 per ton yang harus ditanggung eksportir Indonesia karena ditetapkan di Indonesia. “Ini karena selama ini nilai ekspor sawit dan penerima pembayarannya selalu dilaporkan melalui mekanisme yang sudah ada di Bank Indonesia. Bisnis ini secara keseluruhan berupa kepercayaan, sehingga tidak memerlukan L/C,” ungkap Togar.

Selain itu, Togar mengusulkan supaya otoritas terkait meminimalisir sengketa klasifikasi ekspor sawit di bea cukai dengan menyempurnakan PMK Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pengenaan BK untuk Produk Sawit.