KKP Harus Sejahterakan Nelayan - Permintaan DPR

NERACA

Jakarta - Komisi IV DPR RI meminta kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk fokus dalam mengangkat taraf kesejahteraan nelayan tradisional.

"Kami (DPR) meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan realisasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat Raker bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis, (12/2).

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Ono Surono mengingatkan, bila nelayan lokal dibatasi dengan peraturan yang ada dan tidak didorong untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, maka kemiskinan nelayan yang masih tinggi tidak akan teratasi.

Untuk itu, Ono juga menginginkan agar fokus-fokus KKP dapat dikolaborasikan sehingga pemerintah juga mampu optimal dalam mengurangi angka kemiskinan nelayan tradisional.

Dalam salah satu program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, KKP memiliki program antara lain mengembangkan sentra nelayan di 30 lokasi di berbagai daerah di Tanah Air.

Selain itu, KKP juga memiliki program Pengembangan Sekaya Maritim (Seribu Kampung Nelayan Yang Mandiri, Tangguh, Indah, dan Maju) sebanyak 100 kampung nelayan.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah segera membenahi tingkat nilai tukar nelayan (NTN), alat pengukuran tingkat kesejahteraan nelayan di Badan Pusat Statistik, yang dinilai masih fluktuatif.

"Kesejahteraan nelayan belum membaik, NTN masih sangat dinamis," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik, beberapa waktu lalu.

Menurut Riza Damanik, 100 hari pemerintahan Kabinet Kerja belum memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan nelayan.

Hal itu, ujar dia, ditandai antara lain dengan NTN yang dapat berubah naik maupun turun dalam waktu singkat yang menunjukkan sangat rentannya kualitas kesejahteraan nelayan Indonesia.

Riza juga mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI menunjukkan NTN pada Oktober hingga Desember 2014 terus mengalami penurunan.

"Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menutup NTN pada angka 106,66 di bulan Oktober 2014. Sedang pada awal Pemerintahan Jokowi-JK, angka NTN turun -2,26 menjadi 104,26 di November 2014. Lalu, kembali turun -1,24 di Desember 2014 menjadi hanya 102,97. Angka 102,97 telah menjadi NTN paling buruk sepanjang 2014," jelasnya.

Namun, lanjut Ketum KNTI, pada Januari 2015, mulai terjadi perbaikan NTN, yakni meningkat 2,44 dari bulan sebelumnya menjadi 105,48.

Riza berpendapat bahwa penaikan dan penurunan NTN pada 100 hari pertama Pemerintahan Jokowi-JK diduga lebih dipengaruhi oleh keputusan pemerintah menaikkan atau menurunkan harga BBM, daripada akibat kebijakan perikanan itu sendiri.

Sementara itu, Menteri KKP Susi Pudjiastuti pernah menuturkan perlu komersialisasi dari semua program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Komersialisasilah yang akan menjadikan program itu berkelanjutan.m“Program akan berhasil kalau program ekonomi menekankan komersialisasi,” ujar Susi.

Susi menegaskan, semua program harus berujung ke komersialisasi. Komersialisasi pasti menghasilkan profit. Ini akan membuat siapa pun konsisten menjaga bisnisnya. Ekonomi Indonesia harus segera dibangun secara mandiri, terutama para nelayan Indonesia. “Kita punya laut lebih luas dari Thailand dan Malaysia, tapi angka ekspor kedua negara itu jauh lebih besar dari Indonesia. Oleh karenanya, perlu upaya untuk menciptakan sektor kelautan kita bisa lebih baik,” tandasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

KKP Tangkap Kapal Perikanan Berbendera Malaysia

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap satu kapal perikanan asing berbendera Malaysia yang diduga menangkap ikan secara…

Komisi III DPR Yakin Dua CHK Mampu Kawal Proses Pemilu di MK

Komisi III DPR Yakin Dua CHK Mampu Kawal Proses Pemilu di MK NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR…

Empat Raperda Kota Sukabumi Harus Tuntas Tepat Waktu - Sebelum Masa Jabatan DPRD Habis

Empat Raperda Kota Sukabumi Harus Tuntas Tepat Waktu Sebelum Masa Jabatan DPRD Habis NERACA Sukabumi - Ketua Badan Pembentukan Peraturan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indonesia Masih Butuh Sistem Birokrasi Lebih Cepat

  NERACA   Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dalam menghadapi dunia persaingan dewasa ini, Indonesia membutuhkan sistem birokrasi…

Empat Dana Abadi akan Tersaji di 2020

  NERACA   Jakarta - Kantor Staf Kepresidenan menyebutkan Indonesia akan memiliki empat jenis dana abadi untuk berbagai kebutuhan mulai…

Produk Unggulan Taiwan Siap Dipamerkan

    NERACA   Jakarta – Setiap tahunnya, Taiwan selalu menyelenggarakan kompetisi yaitu Taiwan Excellence Awards yang mana produk lokal…